ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI 2024 – 2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS membongkar borok sekaligus solusi raksasa sektor perikanan Indonesia dalam Simposium Nasional KAHMI – HUT KE-60 KAHMI "Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Maju, Perspektif Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945" di Gedung Nusantara V MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan, potensi lestari sumber daya ikan Indonesia tahun 2024 mencapai 115,10 juta ton per tahun, terdiri dari perikanan tangkap 15,04 juta ton dan budidaya 100,06 juta ton. Namun pemanfaatannya baru 20,48% atau 23,57 juta ton.

Ia menegaskan yang paling kritis ada di laut. Potensi tangkap laut 12,01 juta ton sudah dipakai 61,04% dan 88,9% stok ikan dinyatakan fully atau over-exploited. Artinya tidak bisa lagi ditingkatkan secara serampangan.

"Produksi tangkap tidak dapat ditingkatkan secara serampangan. Dapat ditingkatkan melalui budidaya," tegas Prof. Rokhmin dalam paparannya bertema "Transformasi Sistem Pangan Nasional Berbasis Agro Maritim Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berkelanjutan Dan Indonesia Emas 2045".

Di sisi lain, sambungnya, perikanan budidaya yang potensinya 100,06 juta ton baru dimanfaatkan 15,75%. Budidaya laut yang potensinya 60 juta ton baru dipakai 13,91%, tambak payau 34,36 juta ton baru 9,95%. Hanya perairan tawar yang sudah 69,97%.

Padahal potensi ekonomi akuakultur Indonesia mencapai USD 210 Miliar per tahun. Terdiri dari Mariculture 24 juta Ha, Coastal Aquaculture 3 juta Ha, dan Freshwater 2 juta Ha. Final produknya bukan cuma pangan protein, tapi farmasi, kosmetik, biofuel, bioplastic, mutiara, hingga Blue Carbon.

Untuk itu, Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) merilis Program Ekonomi Biru Quick Wins 2026-2030 dengan 4 pilar: 1. Perikanan Budidaya, 2. Perikanan Tangkap, 3. Industri Pengolahan dan Pemasaran, 4. Industri Bioteknologi Perairan.

Solusinya ada 3 langkah besar:

Pertama, Revitalisasi Total Pelabuhan Perikanan. Pelabuhan tidak boleh hanya jadi tempat tambat-labuh. Harus jadi Kawasan Industri Perikanan Terpadu seperti konsep Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), lengkap dengan industri hulu-hilir, perumahan nelayan, lembaga ekonomi, dan standar food safety. Dilengkapi kapal zero-emission panel surya, Eco-Fishing Ports, teknologi Industry 4.0 (Big Data, IoT, Blockchain, AI, drone), dan wajib cold chain system dari laut sampai pasar ekspor.

Kedua, Revolusi Budidaya dengan Blue Tech. Kebijakan budidaya harus sistemik: lokasi sesuai RTRW, skala ekonomi, Best Aquaculture Practices, Smart, Zero-Waste, Zero-Emission Aquaculture, dan Integrated Supply Chain Management System. Targetnya income pembudidaya di atas US$ 480 atau Rp 8,2 juta per bulan.

Inovasi utamanya: sistem RAS, bioflok, IMTA (Integrated multi-trophic aquaculture), AI & IoT untuk monitoring kualitas air dan kesehatan ikan, teknologi seleksi genetik benih unggul, pakan berbasis bioteknologi, dan otomatisasi panen cerdas. Motto-nya: Produksi harus efisien, ekologi harus lestari, dan pelaku usaha harus sejahtera.

"Definisi aquaculture menurut Parker (1998) sendiri adalah produksi ikan, krustasea, moluska, alga, mikroba, dan organisme lain melalui penetasan dan pemeliharaan di ekosistem perairan," tuturnya.

Ketiga, Modernisasi Perikanan Tangkap dan 5.000 Kapal Baru. Untuk perikanan tangkap, strateginya adalah Penangkapan Terukur berbasis MSY (Maximum Sustainable Yield) di setiap WPP. Tujuannya meningkatkan CPUE (Catch per Unit of Effort) secara berkelanjutan.

"Caranya, modernisasi kapal & alat tangkap tradisional, pengembangan 5.000 kapal modern >30 GT untuk wilayah ZEE 12-200 mil dan 1.000 kapal modern >200 GT untuk laut lepas High Seas, serta mengurangi penangkapan di wilayah overfishing dan meningkatkan di wilayah underfishing," ujar Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Perikanan dan Kelautan 2025 – 2030.

Dengan penangkapan terukur, pendapatan nelayan ABK bisa tembus mencapai US$ 1.030 atau Rp 17,5 juta per bulan secara berkelanjutan, naik dari target lama Rp 14 juta. Saat ini estimasi jumlah nelayan optimal di 9 WPP Indonesia adalah 1.962.166 orang, sementara eksisting sudah 2.055.041 orang. Selat Malaka misalnya, optimalnya 99.579 tapi eksisting 224.766 - sudah over capacity.

Teknologinya pun canggih: Smart fishing berbasis data stok ikan dan ocean forecasting, Echosounder + AI + big data untuk deteksi ikan, alat tangkap efisien ramah lingkungan dan selektif, kapal hemat energi monitoring IoT, serta digital logbook dan e-monitoring untuk tata kelola.

Semua bermuara pada satu rumus: Fo = [ Σ (MSYi x Hi) – Biaya Melaut ] / Io. Jika dikelola benar, dampaknya: stok ikan berkelanjutan, efisiensi naik, bycatch dan kerusakan habitat turun, dan kesejahteraan nelayan meningkat.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB University tersebut mengungkap fakta mencengangkan soal kekayaan alam Indonesia. Ia memaparkan hitungan potensi ekonomi 6 komoditas utama Indonesia.

Menurutnya, jika dikelola sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, total pendapatan kotor dari Batu Bara, Gas Alam, Emas, Nikel, Kekayaan Laut, dan Kekayaan Hutan bisa mencapai Rp 20.655 triliun dengan pendapatan bersih untuk APBN sebesar Rp 7.279,49 triliun per tahun.

"Saat kekayaan alam kita dikelola menurut Pasal 33 UUD 1945, maka anggaran APBN akan lebih dari 3 kali lipat APBN 2024 yang hanya Rp 3.400 triliun dan seharusnya dapat melunasi hutang negara hanya dalam waktu 3 tahun," ujar Prof. Rokhmin.

Ia menegaskan Indonesia memiliki 4 modal dasar raksasa: Bonus demografi 289 juta jiwa, kekayaan SDA darat dan laut, posisi geostrategis dimana 45% perdagangan global senilai 15 triliun USD lewat ALKI, serta tantangan bencana yang harusnya membentuk etos kerja unggul.Namun, modal besar itu belum menjelma jadi kesejahteraan. Data World Bank 2024 yang ia tampilkan menunjukkan PDB Indonesia hanya USD 1.396 miliar, peringkat 16 dunia, jauh di bawah AS dan China. GNI per kapita Indonesia tahun 2026 pun masih di level Menengah Atas USD 5.120, kalah dari Malaysia (USD 12.380) dan Thailand (USD 7.690).

Prof. Rokhmin Dahuri juga menyoroti ironi pertumbuhan. Menurut kajian McKinsey (2012) dan Goldman Sachs (2020), potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa 10% per tahun. Faktanya, dalam 11 tahun terakhir hanya rata-rata 5%.

Mengapa? Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany ini  menyebut 3 penyebab utama:

1. Iklim investasi tidak kondusif, karena banyak Menteri, Dirjen, anggota DPR dan Kepala Daerah ikut berbisnis (cawe-cawe) di sektor yang mereka pimpin.

2. Pejabat tidak kompeten, tidak the right person on the right place.

3. Stabilitas politik-ekonomi rendah, gonta-ganti regulasi dan lemahnya koordinasi pusat-daerah.

Akibatnya, indikator sosial memburuk. Bank Dunia mencatat 64,2% penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan. Versi BPS hanya 24,1 juta orang miskin, tapi versi World Bank mencapai 171,4 juta jiwa karena perbedaan standar pengeluaran.

Di sektor ketenagakerjaan, tahun 2025 hanya tercipta 1,9 juta lapangan kerja baru, tidak cukup untuk 3,5 juta angkatan kerja baru. 59,4% pekerja kini terjebak di sektor informal tanpa perlindungan sosial. Upah buruh sektor pangan (pertanian, kehutanan, perikanan) pun terendah kedua nasional, hanya Rp 2,5 juta di bawah rata-rata nasional Rp 3,09 juta.

Paling miris soal ketimpangan. Indonesia peringkat ke-3 terburuk di dunia. Laporan Credit Suisse 2019: 1% orang terkaya menguasai 44,6% kekayaan nasional, dan 10% terkaya menguasai 74,1%. Data Oxfam 2017 bahkan menyebut harta 4 orang terkaya setara dengan 100 juta orang termiskin.

Potret Buram Pembangunan Indonesia

Ketua Dewan Pakar APEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se-Indonesia) itu membongkar potret buram pembangunan Indonesia saat ini sekaligus peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Ia mengungkap ancaman serius yang jarang disorot.

Pertama, Ancaman Deindustrialisasi Dini. Data BPS 1997-2024 menunjukkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB anjlok dari 29% (1996) menjadi hanya 18,98% (2024). Padahal deindustrialisasi idealnya terjadi setelah pendapatan per kapita di atas USD 12.536.

Lebih parah lagi, produktivitas ambruk. Total Factor Productivity (TFP) Indonesia 2014-2023 minus 2,82%, sementara Vietnam plus 14,28%. Tingkat inefisiensi (ICOR) kita 6,91, jauh lebih boros dari Vietnam 4,94. Prof. Rokhmin menegaskan: "Tanpa lompatan produktivitas tinggi, kita hanya melakukan redistribusi kemiskinan, bukan menciptakan kekayaan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004.

Kedua, Krisis SDM dan Gizi. Survei Status Gizi Indonesia 2024 mencatat 19,8% anak stunting, 4,2% gizi buruk, dan 6,2% kurus. Artinya 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting.

Dampaknya ke kecerdasan bangsa. International IQ Test 2026 menempatkan Indonesia peringkat 126 dunia dengan skor 89,96, turun 3,22 poin, kalah jauh dari Malaysia (rank 49) dan Thailand. Literasi lebih miris, Indonesia rank 60 dari 61 negara. Tak heran HDI 2023 kita hanya 0,728, peringkat 113 dunia dan peringkat 6 di ASEAN.

Ketiga, Peta Jalan Ekonomi Baru. Untuk keluar dari middle income trap, Prof. Rokhmin menawarkan rumus: Pertumbuhan Ekonomi = F(I,K,G, E-M). Syaratnya Investasi + Ekspor harus lebih besar dari Konsumsi + Impor, pertumbuhan di atas 7%, Gini Ratio di bawah 0,3, dan berkelanjutan. Dengan skenario upside, target pertumbuhan bisa 8% di 2029.

Peta jalan ini sejalan dengan 8 Asta Cita Presiden Prabowo Subianto: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dimana Misi ke-2 secara khusus mendorong kemandirian melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Keempat, Evaluasi Pedas Kebijakan Pangan. Kebijakan saat ini dinilai belum sentuh akar masalah. 85% petani pangan lahannya di bawah skala ekonomi (2 ha), di Jawa hanya 0,4 ha, sehingga pendapatan hanya Rp 2,25 juta/bulan di bawah upah buruh Rp 3,1 juta. Alih fungsi lahan mencapai 60.000 ha/tahun.

Pola Gagal Program Food Estate

Prof. Rokhmin Dahuri mengkritik keras Program Food Estate. Ia menilai  pola gagal Orde Baru, SBY, dan Jokowi: terburu-buru tanpa studi kelayakan, salah lokasi (lahan gambut dalam 1 meter dipaksa tanam padi), pH tanah masam dan rob belum diatasi, teknologi tak sesuai agro-ekologi, hingga tak melibatkan masyarakat lokal Papua.

Kelima, Solusi: Agro-Maritim dan Pangan Biru. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di bumi dengan 77% lautan (6,4 juta km2), 108.000 km garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan 17.504 pulau punya modal besar.

Solusinya adalah Pangan Biru (Blue Food), yaitu semua pangan dari ekosistem perairan laut, payau, darat, hingga buatan (kolam, tambak, KJA) melalui perikanan tangkap, budidaya, dan bioteknologi.

Ruang lingkup Agro-Maritim mencakup 8 sektor: Tanaman Pangan, Hortikultur, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, dan Sektor Maritim.

Honorary Ambassador of Jeju Islands dan Busan Metropolitan City, South Korea itu menerangkan konsep Blue Economy.  World Bank 2016 adalah pemanfaatan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sambil menjaga kesehatan ekosistem. Sektornya menurut Uni Eropa meliputi sektor mapan (migas laut, pelabuhan, galangan kapal) dan sektor baru (energi samudera, bioekonomi biru, desalinasi).