ASKARA - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah pembangunan ekonomi hijau di Kawasan Ekosistem Leuser sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dokumen strategis tersebut menjadi pedoman Pemerintah Pusat dalam menyusun program-program nasional lima tahun ke depan.

Kawasan Leuser bukan hanya menyimpan kekayaan biodiversitas dunia, tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana besar jika tidak dikelola dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Karena itu, integrasi antara kebijakan ekonomi hijau dan mitigasi bencana menjadi sangat krusial.

“Ekonomi hijau bukan sekadar konsep pembangunan berkelanjutan, tetapi menjadi solusi nyata untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Ini juga menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan upaya mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan nasional,” tegas Zam Zam Mubarak, Ketua Kelompok Kerja Badan Reaksi Cepat (Baret) ICMI Provinsi Aceh, Minggu (4/5).

Dalam RPJMN 2025–2029, Pemerintah menetapkan sejumlah program strategis di Aceh, termasuk pengembangan komoditas unggulan seperti Kopi Arabika Gayo, pariwisata dan ekonomi kreatif, swasembada air dan energi, serta revitalisasi Danau Lut Tawar. Semua program ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.

Zam Zam menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara ekonomi hijau dan mitigasi bencana sebagai strategi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan. Langkah aksi yang perlu segera dilakukan antara lain:

1. Pengembangan ekowisata tahan bencana, yang ramah lingkungan sekaligus tangguh terhadap ancaman bencana alam.

2. Pengelolaan hutan lestari, untuk mencegah risiko banjir dan longsor.

3. Pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan air, guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

4. Pembangunan infrastruktur hijau, seperti taman kota dan jalur hijau, yang berfungsi sebagai penyangga ekologis.

Menurutnya, integrasi ini akan memberikan sejumlah manfaat, mulai dari meningkatnya ketahanan lingkungan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi berkelanjutan, hingga pengurangan biaya akibat bencana.

Dalam menyikapi arah kebijakan nasional tersebut, Baret ICMI Provinsi Aceh akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah. Selain itu, pihaknya juga akan membentuk kepengurusan resmi Baret ICMI di tingkat provinsi guna mempercepat respon terhadap tantangan pembangunan dan kebencanaan di wilayah Aceh.

“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal implementasi ekonomi hijau dan memperkuat mitigasi bencana di Aceh,” tutup Zam Zam.