ASKARA -  Asosiasi Nelayan dan Pedagang Ikan Provinsi Gorontalo, lewat ketuanya Sarni Simantu, menyampaikan aspirasi keras kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak cepat, mengganti Menteri yang dianggap tidak mampu, demi menjaga kesejahteraan nelayan dan mempertahankan citra pemerintahan baru di mata rakyat.

Ia memperingatkan bahwa ketidakpuasan ini bisa berdampak serius terhadap citra Presiden Prabowo di mata rakyat jika dibiarkan berlarut-larut. "Kehadiran Menteri ini justru bisa merusak citra Presiden Prabowo di mata rakyat," tegas Sarni di Jakarta, Senin (28/4).

Dalam pertemuannya dengan Komisi IV DPR RI pada Senin, 28 April 2025, Sarni menegaskan bahwa kebijakan sang Menteri—yang sudah menjabat sejak era Presiden Joko Widodo—dinilai gagal membawa perubahan nyata terhadap kesejahteraan nelayan, khususnya di wilayah Gorontalo.

Sarni menilai kebijakan menteri tersebut gagal membela nasib nelayan dan justru memperparah penderitaan rakyat pesisir, khususnya di Gorontalo.

"Banyak aturan yang diberlakukan justru tidak mempertimbangkan kondisi riil nelayan lokal. Alih-alih membantu, kebijakan tersebut malah semakin menyulitkan hidup nelayan kami," ujar Sarni dengan nada geram.

Sarni mengungkapkan bahwa banyak aturan yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi nelayan lokal, sehingga semakin menyulitkan kehidupan mereka. 

Dengan tegas, Sarni meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan diganti tanpa kompromi. Langkah ini, menurutnya, diperlukan untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.

Komisi IV DPR RI sendiri berjanji akan menindaklanjuti aspirasi ini dan membawanya ke rapat-rapat tingkat nasional. 

Sorotan publik kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo dalam menyikapi desakan yang kian menguat dari sektor strategis kelautan dan perikanan ini.