KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AS
Indonesia Negara Berdaulat, Tak Perlu Takut dan Hadapi Kebijakan Trump dengan JIwa Patriotik
ASKARA-Pemerintah Indonesia tidak perlu takut menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat.Justru, kebijakan itu harus dijadikan momentum untuk memperkuat sikap mental bangsa dengan jiwa patriotisme dan strategi diplomasi yang kuat.
Demikian ditegaskan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun pada Dialektika Demokrasi bertema “Kebeijakan Tarif Resiprokal AS. Apa Dampak Ekonomi dan Politik Bagi Indonesia dan Bagaimana Solusinya? di gedung DPR, Kamis (24/4/2025). Pembicara lainnya Ekonom senior Indef Drajad Wibowo dan anggota komisi VI DPR Darmadi Durianto.
“Apa yang perlu kita takutkan dari pernyataan Trump? Ingat bangsa kita iniadalah bangsa besar, bangsa yang ditakuti. Mungkin kita sedang naik kelas, jadi wajar jika ada yang mulai memberi tekanan,” kata Misbakhun.
Menurut dia, menghadapi rencana Presiden Donald Trump tersebut seharusnya dimaknai sebagai momen untuk belajar dan membangun taktik nasional yang lebih kokoh. Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi langkah atau keputusan Presiden Prabowo Subianto mengirim tim negosiator dari Indonesia.
“Langkah Pak Prabowo mengirim tim negosiator tepat dan strategis. Menghadapi kebijakan itu butuh strategi. Tim negosiasi adalah cara terbaik untuk memahami dan mengantisipasi arah kebijakan selanjutnya dari AS,” kata Misbakhun.
Pada bagian lain, dia menyoroti ketidaksinkronan data perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Dari total nilai perdagangan sebesar USD26,4 miliar (setara Rp441,9 triliun), Indonesia mencatatkan surplus yang berbeda versi. Versi Menteri Koordinator Perekonomian mencatat USD17,9 miliar (Rp298,9 triliun), sementara Badan Pusat Statistik dan Menteri Perdagangan mencatat USD14,6 miliar (Rp243,8 triliun).
“Selisih USD3,3 miliar itu bukan angka kecil. Pemerintah perlu segera sinkronkan, karena ini menyangkut kredibilitas data nasional,” katanya.
Misbakhun menduga perbedaan tersebut muncul dari metode pencatatan antara yang berbasis devisa masuk dan dokumen Certificate of Origin (COO). Meski AS menjadi salah satu mitra dagang utama, Misbakhun mengingatkan ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam tersebut hanya mencakup 10 persen dari total ekspor nasional atau setara 2–2,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kalau diibaratkan tubuh manusia, ini seperti sakit gigi atau bisul, mengganggu, tapi tidak mengancam keseluruhan sistem,” ujarnya.
Pihaknya juga mengingatkan agar publik tidak terjebak pada narasi krisis yang tidak berdasar. “Kadang ada yang suka menciptakan wacana krisis, lalu tampil sebagai ‘pemadam kebakaran’. Jangan sampai ini dimanfaatkan pihak tertentu,” ujar Misbakhun. (dry)

Komentar