ASKARA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme di 27 kota dan kabupaten. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, langkah ini merupakan respons atas maraknya praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Langkah tersebut, menurut Dedi, merupakan upaya serius untuk menekan aksi premanisme yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu ketertiban umum. “Kita temukan pungli di mana-mana, bahkan di sektor industri yang seharusnya bebas dari intimidasi,” kata Dedi.

Sementara, premanisme bukan hanya terjadi di jalanan atau kawasan industri, tapi juga menjalar ke birokrasi melalui praktik pungutan liar yang membebani masyarakat. 

Seperti respons kritis dari Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry. Dalam tayangan podcast Titik Temu yang diunggah pada Kamis (10/4) dan dikutip dari Askara, Minggu (13/4), Gabriyel menyebut sebaiknya Dedi terlebih dahulu melakukan 'bersih-bersih' di internal pemerintahan sebelum membentuk satgas.

“Saya ingin tahu, pemahaman Pak Dedi soal preman itu seperti apa. Jangan-jangan preman itu juga ada di kantor-kantor pemerintahan,” ujar Gabriyel. Ia bahkan menantang Dedi untuk berdiskusi langsung dan bersedia mengundangnya ke kantor DPD GRIB Jaya Jawa Barat.

Gabriyel menegaskan, sebelum menyentuh akar masalah di luar, pemerintah seharusnya introspeksi dan menertibkan praktik premanisme yang berselimut jabatan di lingkungan birokrasi.