ASKARA - Sejumlah mitra penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera memperbaiki berbagai kebijakan yang dinilai menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program. Mereka menilai perubahan aturan, moratorium pembangunan dapur, hingga persoalan komunikasi menjadi kendala yang berdampak langsung terhadap operasional dan investasi para mitra.

Berbagai tuntutan tersebut mengemuka dalam peresmian Paguyuban Mitra Jawa Barat (PMJB) di Bandung. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah komunikasi bagi para mitra pengelola dapur MBG untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.

Ketua Paguyuban Mitra Jawa Barat, Ade Bambang, mengatakan pihaknya tetap mendukung penuh program MBG sebagai program strategis pemerintah. Namun, ia berharap berbagai persoalan yang dihadapi mitra dapat diselesaikan melalui dialog bersama.

"Yang kita cari adalah titik temu melalui komunikasi, audiensi, dan dialog. Program ini harus tetap berjalan, jangan sampai yang menjadi korban adalah penerima manfaat," kata Ade.

Menurutnya, kebijakan efisiensi yang belakangan diterapkan BGN dinilai berdampak langsung terhadap mitra yang telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dan mengelola dapur MBG.

Ade menyebut sebagian mitra merasa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan perjanjian awal. Kendati demikian, pihaknya tidak ingin mengambil langkah konfrontatif.

"Bagi kami itu menjadi persoalan, tetapi mari kita evaluasi bersama. Kita ingin mencari solusi yang menguntungkan semua pihak," ujarnya.

Dampak Ekonomi Dinilai Sangat Luas

Ade menegaskan, terhentinya operasional sejumlah dapur MBG bukan hanya berdampak kepada pengelola, tetapi juga memengaruhi rantai ekonomi masyarakat.

Ia menjelaskan satu dapur MBG dapat menyerap puluhan tenaga kerja serta melibatkan peternak ayam, pengrajin tahu-tempe, pedagang bahan pangan, hingga pemasok lainnya.

"Kalau dapur berhenti, bukan hanya mitra yang terdampak. Peternak, pemasok, pedagang hingga relawan kehilangan penghasilan. Dampak sosial ekonominya sangat besar," katanya.

Karena itu, PMJB berencana mengajukan surat resmi kepada BGN untuk meminta audiensi agar berbagai persoalan dapat dibahas secara langsung.

Mitra Keluhkan Ketidakjelasan Kebijakan

Dewan Penasehat PMJB, Tina Soraya Agustina, mengatakan mayoritas persoalan yang dirasakan para mitra sebenarnya hampir sama, yakni minimnya kepastian informasi dan perubahan kebijakan yang dinilai kurang tersosialisasi.

Menurutnya, mitra membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik.

"Kami ingin informasi yang jelas, akurat, dan tidak berubah-ubah. Kami di lapangan berharap kesulitan yang kami hadapi juga menjadi perhatian," ujar Tina.

Ia juga menyoroti persoalan pemerataan penerima manfaat serta kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana yang memerlukan biaya besar.

Investor Dapur MBG Soroti Moratorium

Sementara itu, salah seorang mitra sekaligus investor dapur MBG, Rudi Susilo, mengaku banyak calon mitra mengalami kerugian setelah pembangunan dapur dihentikan akibat kebijakan moratorium.

Menurut Rudi, sebagian mitra telah memperoleh persetujuan resmi berupa ID Mitra dari BGN dan mulai membangun dapur sesuai ketentuan. Namun, di tengah proses pembangunan, kebijakan moratorium diberlakukan sehingga investasi yang telah dikeluarkan menjadi terancam.

"Ada yang sudah mengeluarkan dana besar, bahkan meminjam ke bank. Ketika moratorium diberlakukan, tentu sangat merugikan," katanya.

Rudi berharap pemerintah memberikan kepastian kepada para investor yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan memulai pembangunan sesuai arahan sebelumnya.

PMJB Siap Jadi Mitra Dialog Pemerintah

Di tengah berbagai dinamika tersebut, PMJB resmi dibentuk sebagai wadah yang menghimpun para mitra MBG di Jawa Barat.

Ketua PMJB Ade Bambang mengatakan organisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat komunikasi antarmitra, serta menjadi jalur penyampaian aspirasi kepada BGN maupun pemerintah.

Selain menjadi forum komunikasi, PMJB juga akan melakukan pembinaan terhadap dapur-dapur yang tergabung agar seluruh pelaksanaan MBG tetap sesuai petunjuk teknis.

"Kami ingin memastikan seluruh dapur menjalankan program sesuai standar, baik dari sisi kualitas makanan maupun keamanan pangan. Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu memastikan manfaat Program Makan Bergizi Gratis benar-benar diterima masyarakat," pungkasnya.