ASKARA - Ketua Umum Masyarakat Perlindungan Kopi Arabika Gayo (MPKG), Mustafa Ali, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) meninjau ulang program pengembangan Kopi Arabika Gayo pascabencana alam yang melanda kawasan Dataran Tinggi Gayo. Menurutnya, program yang digulirkan pemerintah perlu disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi para petani di lapangan.

Meski mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mengembangkan komoditas unggulan nasional tersebut, Mustafa menilai besarnya anggaran yang dialokasikan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendesak masyarakat petani yang tengah berjuang memulihkan lahan pascabencana.

"Anggaran yang besar belum menjawab kebutuhan masyarakat petani Kopi Gayo. Kondisi di lapangan saat ini berbeda. Petani membutuhkan pemulihan lahan, bukan hanya bantuan biasa," kata Mustafa Ali dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Mustafa menyoroti program pembibitan kopi yang dijalankan Kementerian Pertanian. Menurutnya, penyediaan bibit unggul tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak dibarengi dengan perbaikan struktur tanah yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Ia mengingatkan bahwa tanpa rehabilitasi lahan secara menyeluruh, program pembibitan berpotensi tidak memberikan manfaat bagi petani.

"Pengembangan pembibitan tanpa melakukan pembenahan struktur tanah pascabencana dikhawatirkan hanya menjadi proyek mangkrak. Bibit yang baik tidak akan tumbuh maksimal apabila ditanam di lahan yang rusak," ujarnya.

Karena itu, MPKG mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dalam pengembangan Kopi Arabika Gayo. Kebijakan tersebut, menurut Mustafa, harus mencakup pemulihan ekosistem lahan, peningkatan produktivitas kebun, hingga penguatan tata niaga dan hilirisasi kopi.

Ia juga menanggapi target peningkatan produktivitas kopi yang disampaikan Kementerian Pertanian. Menurutnya, target tersebut perlu didasarkan pada kondisi faktual di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif.

"Peningkatan produktivitas harus terukur dan disesuaikan dengan kondisi petani serta lahan. Jangan hanya mengejar target angka tanpa memperhatikan kondisi nyata di lapangan," katanya.

Selain persoalan lahan, MPKG juga mempertanyakan ketelusuran bibit kopi yang saat ini disalurkan kepada petani. Mustafa menilai transparansi mengenai asal-usul, mutu, serta kesesuaian bibit dengan karakteristik tanah Gayo menjadi hal penting untuk menjaga kualitas Kopi Arabika Gayo.

"Kami mempertanyakan ketelusuran bibit yang diadakan saat ini. Petani berhak mengetahui asal-usul, mutu, dan kemampuan adaptasi bibit terhadap kondisi lahan di Gayo," tegasnya.

MPKG menekankan bahwa seluruh program pengembangan Kopi Arabika Gayo harus tetap mengacu pada ketentuan Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Gayo, sehingga kualitas dan reputasi kopi khas dataran tinggi Aceh tetap terjaga di pasar nasional maupun internasional.

Pernyataan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi pengurus MPKG yang turut dihadiri Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri pada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Zam Zam Mubarak. Hasil pembahasan itu telah disampaikan kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan langkah pemulihan sektor perkebunan kopi.

Kopi Arabika Gayo sendiri merupakan salah satu produk perkebunan unggulan Indonesia yang telah memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis sejak 28 Desember 2009 dan telah terdaftar di Uni Eropa. Kawasan Indikasi Geografis tersebut meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi Kopi Arabika Gayo berkualitas dunia.