Kamis, 23 Juli 2026 | 02:45
OPINI

Kurikulum Merdeka, Menuai Dilema

Kurikulum Merdeka, Menuai Dilema
Kurikulum Merdeka, menuai dilema (Dok Askara)

Oleh: Wanda Fithriana
Mahasiswa Komunikasi Digital & Media, Sekolah Vokasi IPB

ASKARA - Dunia pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan dalam sistem kurikulumnya. Sejak tahun 2004, Indonesia telah menerapkan beberapa kurikulum, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, Kurikulum 2013 (K-13), hingga yang terbaru, Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, pada tahun 2022. Namun, penerapan kurikulum ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Pro terhadap Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka dinilai baik karena memberikan kebebasan bagi siswa dalam memilih mata pelajaran yang sesuai dengan cita-citanya. Misalnya, seorang siswa yang bercita-cita menjadi dokter dapat mengambil mata pelajaran kimia dan biologi tanpa perlu mempelajari fisika. Sebaliknya, siswa yang ingin masuk ke jurusan teknik dapat fokus pada fisika dan kimia tanpa harus belajar biologi. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk lebih fokus dalam mempersiapkan masa depannya.

Selain itu, Kurikulum Merdeka juga memberikan fleksibilitas kepada guru dalam mengajar. Guru tidak lagi terikat oleh panduan yang kaku, melainkan didorong untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Fleksibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan.

Namun, di balik dampak positifnya, Kurikulum Merdeka juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran.

Kontra terhadap Kurikulum Merdeka

Salah satu tantangan utama dalam penerapan Kurikulum Merdeka adalah keterbatasan sumber daya di daerah terpencil. Banyak sekolah di daerah dengan jumlah siswa yang besar masih mengalami kekurangan tenaga pengajar. Dalam kondisi seperti ini, sulit bagi guru untuk mengembangkan kreativitas dalam mengajar, terutama jika mereka tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam mata pelajaran tertentu. Selain itu, minimnya pelatihan bagi guru di daerah terpencil membuat mereka kesulitan beradaptasi dengan kurikulum yang lebih fleksibel ini.

Selain itu, sistem pemilihan mata pelajaran berdasarkan minat dan cita-cita siswa juga dapat menjadi dilema. Tidak semua siswa sudah memiliki gambaran jelas tentang jurusan kuliah atau pekerjaan yang ingin mereka tekuni di masa depan. Misalnya, seorang siswa yang awalnya tidak memilih mata pelajaran biologi karena tidak berminat menjadi dokter, namun kemudian berubah pikiran setelah lulus sekolah. Hal ini dapat menjadi kendala besar bagi siswa maupun orang tua, karena pilihan yang sudah diambil sulit diubah di kemudian hari.

Perbandingan dengan Kurikulum Sebelumnya

Salah satu fokus utama dalam Kurikulum Merdeka adalah membangun pola pikir kritis pada siswa. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran matematika, siswa tidak hanya diminta untuk menghafal rumus, tetapi juga diajarkan untuk memahami konsep di balik rumus tersebut. Mereka didorong untuk mengeksplorasi bagaimana rumus matematika berasal dan mengapa suatu jawaban bisa diperoleh.

Namun, pendekatan ini juga menimbulkan tantangan. Banyak siswa, guru, dan orang tua yang kesulitan beradaptasi dengan metode pembelajaran baru ini. Sebagai contoh, dalam kurikulum sebelumnya, siswa dapat dengan mudah menghafal perkalian 2 × 4 = 8. Namun, dalam Kurikulum Merdeka, mereka didorong untuk menelaah lebih dalam mengapa hasilnya 8. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dalam praktiknya, dapat menjadi hambatan dalam kehidupan sehari-hari ketika siswa diharuskan mengambil keputusan cepat, seperti saat berbelanja.

Langkah Selanjutnya

Agar Kurikulum Merdeka dapat diterapkan secara efektif, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan:

1. Pelatihan Guru Secara Rutin


Pemerintah perlu menyediakan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru agar mereka lebih siap dalam mengajar dengan metode yang lebih fleksibel.

2. Penyediaan Fasilitas di Daerah Terpencil


Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung Kurikulum Merdeka, termasuk akses terhadap teknologi.

3. Evaluasi Pembelajaran Matematika


Konsep berpikir kritis dalam matematika perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari, tanpa menghilangkan efektivitas dalam memahami konsep dasar.

4. Pendampingan dalam Pemilihan Mata Pelajaran


Siswa, guru, dan orang tua perlu berdiskusi secara mendalam sebelum siswa memilih mata pelajaran tertentu, sehingga mereka lebih siap dalam menentukan arah masa depannya.
 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kurikulum Merdeka dapat diterapkan dengan lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan di Indonesia.

 

 

Komentar