ASKARA – Keputusan pemerintah memangkas Rp 300 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk modal awal Lembaga Keuangan DANANTARA menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satu yang angkat bicara adalah Pengamat Ekonomi sekaligus Ketua Umum DPP LSM PIKAD, Hironimus Taime. Ia menilai langkah tersebut bertolak belakang dengan konsep awal yang digagas oleh almarhum ayah Presiden Prabowo Subianto, yang dahulu hanya mengandalkan 1-5% laba bersih BUMN.

“Konsep awal DANANTARA dari Ayah Kandung Bapak Prabowo yang ahli ekonomi dan pernah jadi Menteri Keuangan RI itu hanya menghimpun dari laba bersih BUMN 1-5%, tapi kenapa justru melenceng dengan memangkas anggaran kementerian sampai ratusan triliun rupiah untuk modal DANANTARA?” ujar Hironimus Taime, Sabtu (22/2).

Hironimus juga mengungkapkan bahwa awalnya ia berpikir dana tersebut digunakan untuk membayar bunga utang pemerintah tahun 2025 yang berkisar antara Rp 500 hingga Rp 800 triliun atau untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Namun, pemangkasan anggaran yang berdampak luas ini justru menimbulkan gejolak di berbagai kementerian, bahkan ada Kementerian Koordinator yang sampai menerapkan sistem Work From Home (WFH) seperti era pandemi COVID-19.

Sebagai ekonom, Hironimus mengaku sudah lama mengamati Prabowo, terutama sejak pencalonannya sebagai Wakil Presiden RI pada 2004. Ia menyoroti ketidaksiapan Prabowo dalam menjawab pertanyaan akademisi mengenai kebijakan ekonomi. “Saat itu, beliau menjawab bahwa nanti akan ada ahli yang membantu, padahal publik berharap jawaban langsung darinya. Di situ saya melihat bahwa beliau memang tidak paham,” katanya.

Menurut Hironimus, seorang pemimpin publik harus memiliki pengetahuan ekonomi yang mumpuni karena keputusan yang diambil akan berdampak luas. Ia menilai bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan saat ini justru melemahkan aparatur negara, termasuk TNI, Polri, ASN, legislatif, dan yudikatif, yang sejatinya berperan sebagai pengawal NKRI. “Upah kita saja sudah rendah dibanding negara-negara ASEAN, malah anggaran dipangkas. Yang benar saja,” tegasnya.

Ia juga menyoroti gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi belakangan ini sebagai bentuk akumulasi permasalahan yang telah menjadi bom waktu. “Kita harus memberikan masukan yang baik agar jangan sampai tahta yang baru diduduki menjadi kursi panas yang diguncang badai problem bangsa ini,” lanjutnya.

Sebagai penutup, Hironimus mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus piawai dalam membawa kapal NKRI menuju tujuan sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. “Menjadi nakhoda bukan hanya soal ambisi politik, tetapi tentang tanggung jawab besar dalam mengelola negara ini dengan bijak,” pungkasnya.