ASKARA - Anggota DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, MS, memaparkan bahwa pangan memegang peran yang sangat strategis dalam kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan suatu bangsa. Pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM), yang merupakan faktor kunci dalam mencapai kemajuan sebuah bangsa. 
 
Hal ini disampaikan Prof Rokhmin Dahuri menjadi pembicara utama dalam Webinar Nasional bertema "Peran Pentahelix Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Sektor Perikanan Indonesia 2025" yang diselenggarakan Badan Eksekutif Pusat Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan Indonesia (HIMASEPINDO) pada Kamis, 20 Februari 2025.

Prof. Rokhmin Dahuri mengutip pernyataan Soekarno yang mengatakan bahwa "Pangan adalah hidup & matinya sebuah bangsa". Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta jiwa, harus mampu mengelola kedaulatan pangan dengan baik agar dapat menjaga kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. 

Menurut FAO, negara dengan jumlah penduduk besar yang bergantung pada impor pangan akan sulit untuk maju dan makmur.

"Sebagaimana disebutkan oleh FAO dan WHO pada tahun 2000, "You are what you eat", pangan menentukan tingkat kesehatan, kecerdasan, dan kualitas SDM. Dalam hal ini, kualitas SDM yang baik menjadi landasan untuk kemajuan suatu negara," ujar Prof Rokhmin Dahuri mengambil tema "Peran Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Perikanan 2025".

Potensi Indonesia dalam Sektor Pangan

Indonesia memiliki potensi besar untuk produksi pangan dan bisa berswasembada serta memberi makan dunia.  Tanah yang subur, iklim tropis yang mendukung, serta kekayaan biodiversitas menjadi modal besar dalam menciptakan ketahanan pangan domestik. 

Sayangnya, kinerja sektor pangan di Indonesia masih jauh dari optimal. Hal ini terlihat dari ketergantungan Indonesia pada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang memengaruhi kestabilan harga pangan dan ketahanan pangan nasional, dan memerlukan perbaikan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya mewujudkan kedaulatan pangan untuk menjaga kemajuan bangsa. Dengan memperbaiki kinerja sektor pangan dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. 

Oleh karena itu, strategi pembangunan sektor pangan yang berbasis pada kemandirian produksi, keberlanjutan, dan ketahanan pangan harus menjadi fokus utama pemerintah dan masyarakat Indonesia di masa depan.

"Pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak (pentahelix) untuk memanfaatkan potensi ini dan menghadapi tantangan yang ada demi kemajuan bangsa," tegasnya.

Tantangan Ketahanan Pangan Global

Permintaan pangan di dunia terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk global, sementara di sisi lain, suplai pangan cenderung menurun. Beberapa penyebab utama dari menurunnya suplai pangan tersebut, antara lain:

Pertama, Alih Fungsi Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang semakin berkurang akibat konversi lahan untuk tujuan non-pertanian, seperti pembangunan infrastruktur, permukiman, dan industri, mengurangi kapasitas produksi pangan.

Kedua, Triple Ecological Crisis

Perubahan Iklim Global (Global Climate Change): Fenomena perubahan iklim yang mempengaruhi pola cuaca dan musim, sehingga berdampak negatif terhadap hasil pertanian.

Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Loss): Kerusakan ekosistem dan hilangnya spesies tanaman dan hewan yang berperan dalam ketahanan pangan.

Pencemaran Lingkungan (Pollution): Polusi yang merusak kualitas tanah, air, dan udara, yang pada gilirannya mengganggu produksi pangan.

Ketiga, Meningkatnya Tensi Geopolitik

Ketegangan politik global, seperti perang antara Rusia dan Ukraina, genosida terhadap Palestina, serta rivalitas antara China dan AS, mengganggu pasokan pangan global, baik dari sisi distribusi maupun perdagangan pangan internasional.

Keempat, Kebijakan Pembatasan Ekspor Pangan

Negara-negara produsen pangan seperti Rusia, India, dan Vietnam membatasi ekspor pangan demi mengamankan ketahanan pangan nasional mereka di tengah risiko global.

"Ini menyebabkan terjadinya kelangkaan pangan di pasar internasional, yang dapat mempengaruhi negara-negara yang bergantung pada impor pangan," kata Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) itu.

Pangan dan Kedaulatan Bangsa

Lalu, beliau menekankan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sektor perikanan. Mereka dapat memberikan kontribusi melalui penelitian dan pengembangan (R&D), inovasi teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku sektor perikanan, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan pengusaha industri perikanan.

"Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University itu.

Sektor ini tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi negara tetapi juga dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. 

Prof. Rokhmin memaparkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tugas dan fungsi yang sangat krusial serta upaya mendayagunakan potensi sektor KP untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. 

1. Mengatasi Permasalahan Internal Sektor Kelautan dan Perikanan (KP)

Kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan masih menjadi masalah besar. Prof. Rokhmin menekankan pentingnya memperbaiki kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan yang hingga saat ini masih mengalami ketidakpastian ekonomi.

Kontribusi sektor KP terhadap PDB Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 2,65%. Oleh karena itu, sektor ini harus dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian negara.

Pembangunan perikanan budidaya dan industri pengolahan perikanan serta industri bioteknologi perairan masih tergolong rendah. Ini memerlukan inovasi dan investasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas industri tersebut.

Tantangan lain yang dihadapi sektor KP adalah overfishing (penangkapan ikan berlebihan), underfishing (penangkapan ikan yang kurang), serta masalah IUU fishing (penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur), destructive fishing (penangkapan ikan dengan cara yang merusak ekosistem), pencemaran, kerusakan ekosistem perairan, dan loss of biodiversity (hilangnya keanekaragaman hayati).

2. Membantu Memecahkan Permasalahan dan Tantangan Bangsa
 
Prof. Rokhmin menggarisbawahi bahwa sektor perikanan juga berperan dalam memecahkan masalah-masalah besar bangsa, seperti: Pengangguran, kemiskinan, dan gizi buruk yang menyebabkan angka stunting (kekerdilan) yang tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, serta daya saing bangsa yang juga lemah di tingkat global.

Sektor perikanan juga dapat mendukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dalam 10 tahun terakhir rata-rata hanya 5% per tahun, serta menghadapi tantangan global seperti pemanasan global, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global.

3. Mendayagunakan Potensi Pembangunan KP untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia Emas

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan kedaulatan pangan. Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri dalam hal ketahanan pangan.

Dalam kesempatan itu, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan status ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2023 dapat dilihat melalui Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengukur tingkat ketahanan pangan di setiap provinsi. Berdasarkan data yang tersedia, pembagian status ketahanan pangan Indonesia menurut provinsi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Provinsi dengan Status Sangat Tahan (55,88%)
   
Sebagian besar provinsi di Indonesia berada dalam kategori sangat tahan, yang berarti provinsi-provinisi ini memiliki tingkat ketahanan pangan yang cukup kuat. Mereka mampu memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, serta memiliki sistem distribusi pangan yang efisien dan terjamin.

2. Provinsi dengan Status Tahan (29,41%)
   
Sebagian besar provinsi berada dalam kategori tahan, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki ketahanan pangan yang cukup baik. Namun, masih ada tantangan dalam memastikan kestabilan pasokan pangan secara berkelanjutan.

3. Provinsi dengan Status Agak Tahan (8,82%)
   
Provinsi dengan status agak tahan memiliki tingkat ketahanan pangan yang cukup rendah. Mereka mungkin menghadapi masalah dalam produksi pangan lokal, distribusi, atau memiliki kerawanan dalam mengakses pangan yang bergizi dan terjangkau.

4. Provinsi dengan Status Rentan (5,88%)

Provinsi dengan status rentan menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang sangat lemah. Provinsi-provinsi ini menghadapi banyak tantangan dalam menjaga ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakatnya. Faktor-faktor seperti bencana alam, ketergantungan tinggi pada impor pangan, dan masalah sosial ekonomi bisa berkontribusi pada kerentanannya.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang mandiri dalam ketahanan pangan, distribusi ketahanan pangan antarprovinsi masih bervariasi. Beberapa provinsi sudah berada dalam posisi yang sangat tahan, sementara beberapa lainnya masih rentan dan perlu perbaikan dalam hal ketahanan pangan, infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam.

Tantangan yang Dihadapi

Beberapa faktor yang mempengaruhi status ketahanan pangan di Indonesia antara lain: Perubahan iklim dan bencana alam yang memengaruhi hasil pertanian. Ketergantungan pada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur dalam distribusi dan penyimpanan pangan. Isu sosial ekonomi, termasuk kemiskinan dan kesenjangan dalam akses pangan yang bergizi di daerah tertentu.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien.

Peningkatan Peran Perguruan Tinggi 

Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu menekankan perguruan tinggi harus semakin berperan aktif dalam mengembangkan inovasi teknologi, pendidikan SDM dan penguatan sektor wirausaha pangan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara riset, pelatihan, dan kewirausahaan, perguruan tinggi dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

"Dalam upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional, perguruan tinggi memainkan peran yang sangat penting, baik dalam pengembangan riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun penguatan sektor-sektor terkait pangan dan perikanan," ujarnya.

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan peningkatan peran perguruan tinggi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, antara lain:

Pertama, Meningkatkan Riset & Inovasi Teknologi Pangan

Perguruan tinggi juga berperan dalam penguatan wirausaha pangan, baik di sektor on-farm (seperti pertanian dan perikanan langsung) maupun off-farm (sektor pengolahan dan pemasaran produk) serta sistem rantai pasok pertanian, perikanan, dan pangan berkelanjutan. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Selain itu, mereka juga berkontribusi dalam sistem rantai pasok pertanian, perikanan, dan pangan yang berkelanjutan. 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pangan dan ketahanan pangan secara keseluruhan. Riset di bidang bioteknologi, teknologi pertanian, dan perikanan akan sangat membantu dalam menghadapi tantangan terkait perubahan iklim, degradasi lahan, dan permintaan pangan yang terus meningkat.

Kedua, Pengembangan SDM di Sektor Pangan

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pendidikan, pelatihan, dan program magang untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten di bidang agribisnis dan teknologi pangan. Dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, SDM yang terampil dan terlatih akan mampu mengelola sektor pangan secara lebih efisien, baik di level petani, nelayan, maupun pengelola industri pangan. 

Melalui pendidikan, pelatihan, dan program magang, perguruan tinggi mencetak tenaga kerja kompeten di bidang agribisnis dan teknologi pangan. Ini memastikan adanya sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan di sektor pangan.

Ketiga, Penguatan Wirausaha Pangan dan Hilirisasi Produk

Perguruan tinggi dapat mendukung pengembangan produk pangan lokal dan mengedukasi para pengusaha untuk melakukan hilirisasi produk, sehingga menciptakan nilai tambah dan memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, sektor pemasaran produk perikanan dan pangan juga perlu diperkuat untuk menciptakan daya saing produk domestik di pasar global, serta memperbaiki distribusi pangan yang lebih efisien.

Penguatan tidak hanya dilakukan pada sektor on-farm, tetapi juga pada sektor off-farm yang meliputi pemasaran produk perikanan. Ini mencakup dukungan terhadap wirausaha pangan untuk mengembangkan produk dari hulu hingga hilir, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja.

Domain Industri Bioteknologi Perairan di Indonesia

Adapun Domain Bioteknologi Kelautan menurut Prof Rokhmin meliputi: 1. Bioprospeksi dan ekstraksi senyawa bioaktif (produk alami) dari biota laut untuk bahan baku industri makanan & minuman nutraceutical (sehat), farmasi, kosmetik, cat film, biofuel dan berbagai industri lainnya.

Di perairan Indonesia terdapat 13 spesies mikroalga yang mengandung lemak (senyawa hidrokarbon) yang berpotensi sebagai biofuel. Empat Spesies Utama: Nannocholoropsis oculata (24%), Scenedesmus (22%), Chlorella (20%), dan Dunaliela salina (15%) (Kawaroe, 2010).

Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2024 (Rp 3.400 triliun = US$ 212,5 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini. Lapangan kerja: 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia.

Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 14% (Kemenko Marves, 2018). Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya > 30%.

Bidang Industri Bioteknologi Kelautan, antara lain: 1. Bioprospeksi dan ekstraksi senyawa bioaktif (produk alami) dari biota laut untuk bahan baku industri makanan & minuman nutraceutical (sehat), farmasi, kosmetik, cat film, biofuel dan berbagai industri lainnya;

2. Rekayasa genetika untuk menghasilkan ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan dan biota lainnya yang unggul: SPF (Specific Pathogen Free), SPR (Specific Pathogen Resistance), dan Fast Growing; 3. Rekayasa genetika mikroorganisme (bakteri) untuk bioremediasi lingkungan yang tercemar;

4. Konservasi: genetika, spesies dan ekosistem

Hingga saat ini, pemanfaatan Bioteknologi Kelautan Indonesia masih sangat rendah (< 10% dari total potensinya). Banyak produk industri bioteknologi kelautan yang bahan bakunya berasal dari Indonesia diekspor ke negara lain. Negara pengimpor tersebut kemudian mengolahnya menjadi berbagai produk jadi seperti obat-obatan, kosmetik, serta makanan dan minuman sehat yang selanjutnya diekspor kembali ke Indonesia. Contoh: teripang, squalene, minyak ikan, dan Omega-3.

“Jika Potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesional, maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada tahun 2045,” tegas Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) itu.

Potensi Sektor Perikanan

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya mengembangkan dan memanfaatkan potensi sektor perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

Beliau mengungkapkan bahwa perikanan memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia,, khususnya melalui pemanfaatan dari ekosistem perairan laut (Blue Food) dan ekosistem perairan tawar (Freshwater Food).

"Selain memberikan kontribusi dalam hal gizi, sektor ini juga lebih ramah terhadap lingkungan, membantu dalam mitigasi perubahan iklim, dan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional," kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Oleh karena itu, sektor ini perlu terus didorong untuk berkembang, guna mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan dalam hal pangan.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa sektor perikanan menjadi sangat penting dalam ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan:

1. Keanekaragaman Jenis Pangan Laut dan Tawar

Ekosistem perairan laut dan tawar menyediakan berbagai sumber pangan yang kaya akan gizi dan memiliki manfaat kesehatan yang tinggi. Beberapa contoh produk pangan yang berasal dari sektor perikanan antara lain:

Jenis-Jenis Ikan: Nila, Mas, Gurame, Lele, Patin, Belida, Bandeng, Kerapu, Kakap, Baronang, Tuna, Cakalang, Tenggiri, Bawal, Kembung, Layang, Tembang, Layur; Krustasea: Udang Vaname, Udang Windu, Udang Galah, Rajungan, Kepiting; Moluska: Abalone, Oyster, Kerang Hijau, Simping, Gonggong; Avertebrata: Teripang, Bulu Babi (Sea Urchin); Macro Algae: Baik macro algae (rumput laut) maupun micro algae (fitoplankton).

2. Manfaat Gizi dari Pangan Laut

Bahan pangan dari ekosistem perairan ini kaya akan protein (rata-rata lebih dari 20%), vitamin, dan mineral. Selain itu, mereka tidak mengandung asam lemak jenuh, kaya akan Omega-3, dan antioksidan. Pangan ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh, daya tahan tubuh, dan kecerdasan manusia yang mengonsumsinya.

Oleh karena itu, bahan pangan ini sangat baik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Pemerintahan Presiden Prabowo. "Ini sangat cocok untuk menu Program MBG m dari pemerintahan Presiden Prabowo," katanya.

3. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Produksi pangan dari sektor perikanan juga lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan produksi pangan dari pertanian dan peternakan.

Blue Food dan Aquatic Food mengeluarkan emisi gas rumah kaca (CO2, Metana, dan NOx) yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bahan pangan dari produksi pertanian dan peternakan.   

Hal ini sangat penting dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global (Global Warming). yang semakin mendesak. Dengan memilih perikanan sebagai sumber pangan, kita turut berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan pengurangan dampak negatif terhadap iklim.

4. Peningkatan Kesehatan dan Ketahanan Pangan

Mengkonsumsi pangan laut secara rutin akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, membantu memperbaiki status gizi di Indonesia, dan dapat mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi stunting dan masalah gizi buruk. Selain itu, sektor perikanan Indonesia memiliki potensi besar untuk berperan lebih dalam menyokong kedaulatan pangan nasional.

5. Peluang Ekonomi dan Ketahanan Nasional

Dengan memaksimalkan potensi sektor perikanan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada ketahanan pangan dan kedaulatan bangsa. Ini juga membuka peluang untuk mendukung ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat sektor industri perikanan di dalam negeri.

Nilai Strategis Pangan Akuatik 

Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan bahwa pangan akuatik memiliki potensi besar untuk menjadi solusi utama dalam pemenuhan pangan bergizi di masa depan, baik untuk Indonesia maupun dunia. Pangan akuatik adalah solusi yang berkelanjutan dan bergizi untuk kebutuhan pangan global. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia, pengembangan sektor perikanan dapat menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar dalam produksi pangan akuatik, memiliki peluang untuk memainkan peran utama dalam menyediakan pangan dunia, serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan manusia di masa depan.

Beberapa poin penting yang beliau sampaikan tentang peran strategis pangan akuatik adalah sebagai berikut:

Pertama, Pentingnya Pangan Akuatik 

Lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia bergantung pada pangan akuatik sebagai sumber utama protein dan mikronutrien seperti kalsium, iodin, dan zat besi (FAO, 2022).

Pangan akuatik, terutama ikan pelagis kecil (seperti sardin dan makarel), kerang, serta ikan salmonid,, merupakan sumber utama Omega-3 (DHA+EPA), Vitamin B12, dan Iodin, yang sangat penting untuk kesehatan manusia.

Kedua, Manfaat Gizi dari Pangan Akuatik 

Contohnya, ikan pelagis kecil dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian Omega-3 dan Vitamin B12, yang menjadi pilihan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi esensial yang sulit diperoleh dari pangan darat terutama untuk kesehatan otak, kecerdasan, dan daya tahan tubuh.

Omega-3 dalam ikan ini bahkan dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian tubuh untuk Omega-3 dan Vitamin B12, menjadikannya pilihan gizi yang sangat penting, terutama bagi mereka yang sulit memperoleh pangan dengan kandungan gizi yang sama dari sumber pangan darat.

Ketiga, Efisiensi Konversi Pakan yang Lebih Baik

Pangan akuatik memiliki efisiensi konversi pakan yang lebih baik dibandingkan dengan hewan ternak, menjadikannya solusi berkelanjutan untuk kebutuhan protein global yang terus meningkat.

Artinya, untuk mendapatkan sumber protein yang sama, ikan membutuhkan lebih sedikit pakan dibandingkan dengan hewan ternak. 

Keempat, Perkembangan IPTEK Bioteknologi

Dengan perkembangan IPTEK Bioteknologi, khususnya Genome Editing (DNA Squencing dan DNA Recombinant), dalam beberapa dekade terakhir, bahkan padi dan tanaman pangan lainnya telah bisa dibudidayakan di ekosistem laut.

Seperti yang telah diterapkan di China, ekosistem laut dapat digunakan tidak hanya sebagai sumber protein, vitamin, dan mineral, tetapi juga untuk karbohidrat (misalnya dari tanaman pangan laut) dan functional foods (nutraceutical foods), yang memiliki manfaat kesehatan tambahan.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi bioteknologi, terutama dalam bidang Genome Editing (seperti DNA sequencing dan DNA recombinant), 

Kelima, Permintaan Terhadap Blue Food dan Aquatic Food

Seiring dengan pertambahan penduduk dunia dan meningkatnya kesadaran publik tentang keunggulan gizi ikan, seafood, dan Blue Food serta Aquatic Food lainnya, permintaan terhadap Blue Food dan Aquatic Food akan terus meningkat.

Ini menciptakan peluang besar bagi negara-negara penghasil pangan akuatik seperti Indonesia untuk mengembangkan sektor ini lebih lanjut, sehingga dapat berkontribusi lebih banyak pada pemenuhan kebutuhan pangan dunia.

Keenam, Potensi Indonesia dalam Produksi Pangan Akuatik

Indonesia memiliki potensi produksi Blue Food dan Aquatic Food terbesar di dunia, dan hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 25%. Dengan lahan pertanian dan peternakan di darat yang semakin berkurang, peran Blue Food dan Aquatic Food bakal semakin strategis dan vital

Jika Indonesia dapat memanfaatkan lebih banyak potensi ini, Indonesia bisa menjadi salah satu penyedia pangan akuatik terbesar di dunia, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga untuk pasar global.

Ketujuh, Pengurangan Lahan Pertanian dan Peternakan

Lahan pertanian dan peternakan di darat semakin berkurang, sementara permintaan akan pangan terus meningkat. Oleh karena itu, peran Blue Food dan Aquatic Food menjadi semakin strategis dan vital untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa depan.

Pangan akuatik akan menjadi alternatif yang semakin penting, baik untuk mendukung ketahanan pangan dalam negeri maupun untuk menghadapi tantangan global dalam penyediaan pangan berkelanjutan.

Proyeksi Populasi dan Produksi Pangan

Populasi Dunia: Menurut proyeksi, pada tahun 2100, populasi dunia akan meningkat hingga mencapai 11,2 miliar orang (UN, 2015). Sementara itu, populasi Indonesia diperkirakan mencapai 321 juta orang (UN, 2022).

Produksi Pangan Global: Untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat, produksi pangan global harus ditingkatkan secara signifikan. FAO memperkirakan peningkatan sebesar 70% dari tingkat tahun 2009 diperlukan pada tahun 2050. Namun, sekitar 40% lahan pertanian dunia telah mengalami degradasi serius, yang dapat mengurangi kapasitas produksi pangan di masa depan (FAO, 2017).

Tren Konsumsi Ikan Global: Pada tahun 2032, diperkirakan tingkat konsumsi ikan dunia mencapai 21,2 kg per kapita, naik dari rata-rata 20,4 kg per kapita pada dekade terakhir (2020-2022). Konsumsi ikan masyarakat global diperkirakan akan terus meningkat, terutama di Asia, Eropa, dan Amerika.

Pemanfaatan perikanan global dalam 10 tahun mendatang sebagian besar akan dikonsumsi sebagai pangan (90%), sementara sisanya dimanfaatkan untuk kebutuhan non-pangan (tepung ikan, minyak ikan, ikan hias, umpan, farmasi dan kosmetik, serta pakan).

Status Ketahanan Pangan Indonesia

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Menurut Provinsi, 2023 yaitu: Sangat Tahan:55,88% provinsi, Tahan:29,41% provinsi, Agak Tahan: 8,82% provinsi, Rentan: 5,88% provinsi

Status Gizi dan Kesehatan Masyarakat Indonesia, 21,4% anak Indonesia mengalami tubuh pendek (stunting), 17,7% anak Indonesia mengalami gizi buruk, 10,2% anak Indonesia mengalami kurus, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting.

Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terangnya.

Yang sangat mencemaskan, sambungnya, adalah bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022). Satu dari tiga anak di Indonesia mengalami stunting.

Sedangkan batas toleransi menurut WHO adalah satu banding lima dari total balita. “Implikasinya, jika tidak segera diatasi maka generasi mendatang fisiknya lemah dan kecerdasannya rendah sehingga terancam a lost generation,” tegas Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat itu.

Disisi lain, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan tersebut; ada yang tidak mampu memenuhi biaya tersebut 183,7 (68% total penduduk),” terang Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.

Tingkat Literasi Negara di Dunia

Menurut riset World’s Most Literate Nations Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal minat membaca.

Peringkat ini menandakan tantangan besar dalam meningkatkan kebiasaan membaca dan literasi di Indonesia, yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.

Dalam hal daya saing global, Indonesia mengalami penurunan pada rentang tahun 2018 hingga 2022. Pada 2022, Indonesia berada di peringkat ke-44 dari 141 negara, dan menempati peringkat ke-4 di ASEAN. Penurunan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sektor-sektor yang mendukung daya saing, seperti infrastruktur, pendidikan, inovasi, dan lingkungan bisnis, untuk meningkatkan posisi Indonesia di panggung global.

Sedangkan, Indeks Human Development Index (HDI) adalah ukuran yang menunjukkan kualitas hidup suatu negara berdasarkan tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Pada 2022, Indonesia berada di peringkat 112 dari 193 negara, dan peringkat ke-5 di ASEAN. 

Ini menunjukkan adanya kemajuan di beberapa aspek pembangunan manusia, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki agar Indonesia bisa bersaing lebih kuat dengan negara-negara lain dalam hal kesejahteraan dan kualitas hidup.

Tingkat literasi rendah, penurunan daya saing, dan ranking HDI Indonesia yang masih berada di bawah standar global, menandakan adanya pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki kualitas pendidikan, infrastruktur, sistem kesehatan, dan kebijakan ekonomi negara. Fokus pada peningkatan minat baca, pengembangan sumber daya manusia, dan pembenahan sektor-sektor kunci akan menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk dapat bersaing lebih baik di tingkat global di masa depan.

Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pangan biru (Blue Food) yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, serta industri bioteknologi kelautan.

"Indonesia memiliki keunggulan sebagai salah satu negara penghasil pangan akuatik terbesar di dunia, namun masih banyak potensi yang belum dikelola dengan optimal," katanya.

Dengan potensi produksi yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pemanfaatan pangan biru dan mengembangkan sektor bioteknologi kelautan. Seperti pengembangan industri perikanan, pengolahan hasil perikanan, serta pemanfaatan bioteknologi kelautan untuk meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan.

Beberapa poin penting terkait potensi dan pemanfaatan pangan biru di Indonesia adalah sebagai berikut:

Sektor kelautan dan perikanan menyediakan lapangan kerja bagi 45 juta orang atau sekitar 40% dari total angkatan kerja Indonesia. Di negara-negara lain dengan potensi kelautan yang lebih kecil, seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia, kontribusi kelautan terhadap PDB bahkan lebih dari 30%.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar yang belum dimaksimalkan sepenuhnya," ungkapnya.

Pada tahun 2014, kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia mencapai sekitar 10%. Sebagai perbandingan, negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia) memiliki kontribusi lebih dari 30%.

Sektor-Sektor Utama

1. Perikanan Tangkap: Produksi 2023: 7,71 juta ton ikan dari perikanan tangkap laut, dan 0,47 juta ton dari perikanan tangkap darat. Kontribusi Protein: 32,03% asupan protein hewani berasal dari perikanan tangkap.

2. Perikanan Budidaya: Produksi 2023, 5,61 juta ton ikan dari perikanan budidaya.

3. Pengolahan Hasil Perikanan: Asupan protein hewani masyarakat Indonesia sebesar 54% berasal dari ikan (MSC, 2021). Pada tahun 2023, produksi perikanan Indonesia mencapai 13,79 juta ton ikan, yang terdiri dari, Perikanan Tangkap Laut: 7,71 juta ton, Perikanan Tangkap Darat*: 0,47 juta ton, Perikanan Budidaya: 5,61 juta ton 32,03% dari total asupan protein hewani berasal dari perikanan tangkap, yang menunjukkan pentingnya sektor perikanan dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.

4. Industri Bioteknologi Kelautan:

Definisi: Bioteknologi perairan adalah teknik penggunaan biota perairan atau bagian dari biota perairan untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip tumbuhan dan hewan, serta mengembangkan biota perairan untuk keperluan tertentu, termasuk perbaikan lingkungan.

Ekstraksi Senyawa Bioaktif: Bahan baku untuk industri nutraseutikal, farmasi, kosmetik, cat film, biofuel, dan beragam industri lainnya.

Rekayasa Genetik: Untuk menghasilkan induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota unggul lainnya.

Bioremediasi: Rekayasa genetik organisme mikro (bakteri) untuk bioremediasi lingkungan yang tercemar.

Konservasi: Aplikasi bioteknologi untuk konservasi.

Bioteknologi perairan adalah penggunaan biota perairan atau bagian dari biota perairan untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip, dan mengembangkan biota perairan untuk berbagai keperluan, termasuk perbaikan lingkungan.

Beberapa domain utama dari industri bioteknologi perairan meliputi: Ekstraksi senyawa bioaktif (bioactive compounds/natural products) dari biota perairan untuk industri nutraseutikal (makanan dan minuman sehat), farmasi, kosmetik, biofuel, dan berbagai industri lainnya.

Rekayasa genetik untuk menghasilkan induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya yang unggul.

Rekayasa genetik organisme mikro (seperti bakteri) untuk bioremediasi lingkungan yang tercemar. Aplikasi bioteknologi untuk konservasi ekosistem laut.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam bioteknologi kelautan, pemanfaatannya masih sangat rendah, yaitu kurang dari 10% dari total potensinya. Banyak bahan baku dari industri bioteknologi kelautan yang diekspor ke negara lain, seperti gamat, squalene, kolagen, minyak ikan, dan Omega-3.

Negara pengimpor kemudian mengolah bahan baku ini menjadi produk jadi (finished products) seperti farmasi, kosmetik, dan makanan sehat, yang kemudian diekspor kembali ke Indonesia.

Contoh produk yang diproduksi melalui bioteknologi kelautan adalah: Gamat, Squalene, Kolagen, Minyak ikan, Omega-3.

Tantangan dan Pemanfaatan

Pemanfaatan Rendah: Pemanfaatan bioteknologi kelautan di Indonesia masih sangat rendah (< 10% dari total potensi).

Ekspor Bahan Baku: Banyak bahan baku industri bioteknologi kelautan dari Indonesia diekspor ke negara lain, di mana mereka diproses menjadi produk akhir seperti farmasi, kosmetik, dan makanan serta minuman sehat, lalu diekspor kembali ke Indonesia.

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan strategi pembangunan sektor kelautan perikanan sebagai sumber pangan berkelanjutan, antara lain 

1. Penyusunan Big Data Yang Interaktif Dan Dinamis 

Penyusunan Big Data yang interaktif dan dinamis berdasarkan data yang absah, akurat (presisi), dan kuantitasnya mencukupi tentang semua aspek penting tentang Sektor KP (produktivitas, produksi, konsumsi pangan, demand, ekspor, dll) sebagai dasar dalam perencanaan, implementasi, dan monev pembangunan, investasi, dan bisnis perikanan. 

2. Revitalisasi Semua Unit Usaha Perikanan Atau Blue Food 

Revitalisasi semua unit usaha perikanan atau blue food (perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, dan industri bioteknologi perairan) yang ada saat ini supaya lebih produktif, efisien (profitable), berdaya saing, dan berkelanjutan (sustainable) → Revitalisasi ini dapat berhasil dengan menerapkan: (1) Economy of Scale, (2) Integrated Supply Chain Management 

System, (3) teknologi mutakhir di setiap rantai pasok (seperti teknologi-teknologi Industry 4.0), dan (4) prinsip-prinsip pembangunan yang ramah 

3. Pengembangan Perikanan Tangkap Di Wilayah Underfishing 

Pengembangan usaha perikanan tangkap untuk jenis-jenis stok ikan di wilayah-wilayah perairan (laut dan PUD) yang status penangkapan ikannya masih underfishing (total hasil tangkapan ikan/produksi < MSY = Maximum Sustainable Yield) sampai total produksinya = 80% MSY atau MSY.

4. Pengendalian Penangkapan Ikan DI Wilayah Overfishing 

Kurangi intensitas penangkapan ikan (jumlah kapal dan nelayan) untuk jenis-jenis stok ikan di wilayah-wilayah perairan yang sudah overfishing.

5. Pengembangan Perikanan Budidaya Di Wilayah Baru

Pengembangan usaha perikanan budidaya di wilayah-wilayah perairan laut, lahan pesisir (tambak), dan perairan tawar/darat (sungai, danau, bendungan, sawah, 

kolam, akuarium, dan wadah lainnya) yang baru (belum ada usaha aquaculture) dengan menerapkan 4 jurus manajemen bisnis.

6. Diversifikasi Usaha Perikanan Budidaya 

Diversifikasi usaha perikanan budidaya dengan spesies/varietas biota (organisme) perairan yang baru, dengan menerapkan 4 jurus manajemen bisnis.

7. Penguatan Dan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan 

Penguatan dan pengembangan Industri 

Pengolahan Hasil Perikanan, sehingga produk olahannya berdaya saing tinggi (QCS = top Quality, low Cost, and sufficient and sustainable Supply).

8. Penguatan Dan Pengembangan 

Industri Bioteknologi Perairan 

Penguatan dan pengembangan Industri Bioteknologi Perairan, sehingga produk olahannya berdaya saing tinggi (QCS).

9. Penyempurnaan Dan Implementasi Sislogkannas.

10. Penerapan Best Handling Practices Untuk Produk Perikanan 

Semua ikan (biota perairan) hasil tangkapan nelayan dan hasil panen para pembudidaya harus ditangani dengan cara-cara (teknologi) yang terbaik (Best Handling Practices). Ini sangat penting untuk menjamin bahwa mutu dan keamanan (food safety) komoditas ikan (biota perairan) dalam keadaan sangat baik sesampainya di pabrik (industri) pengolahan maupun konsumen terakhir.

11. Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan Skala Kecil Dan Mikro 

Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pedagang KP berskala kecil dan mikro (termasuk nelayan ABK) (pendapatan > RP 7,5 Juta/orang/bulan) melalui program: capacity building, peningkatan akses kepada aset ekonomi produktif, dan kepemilikan (ownership).

12. Pemberantasan IUU Fishing 

Pemberantasan IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) dan destructive fishing (bahan peledak, racun, dll) fishing secara cepat dan tuntas.

13. Pengendalian pencemaran, rehabilitasi ekosistem pesisir dan perairan yang telah rusak, dan konservasi biodiversity

14. Mitigasi dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim Global, badai, tsunami, dan bencana alam lainnya.

15. Penguatan dan pengembangan riset KP.

16. Penguatan dan pengembangan SDM KP.

17. Pengembangan Kerjasama Penta Helix.

18. Kebijakan politik-ekonomi (seperti moneter, fiskal, ekspor – impor, iklim investasi, dan kemudahan berbisnis) yang kondusif dan atraktif.

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa Penta Helix merupakan sebuah model kerjasama inovatif yang menghubungkan lima elemen utama dalam masyarakat, yaitu: Akademisi, Bisnis (Industri), Komunitas, Pemerintah, dan Media Masa. Model ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem kerjasama yang efektif dan berkelanjutan berdasarkan pada kreativitas dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Kunci keberhasilan model Penta Helix bergantung pada kolaborasi yang solid antar kelima pilar tersebut, dengan memanfaatkan kreativitas dan inovasi berbasis IPTEK untuk menghasilkan solusi yang lebih cerdas dan efektif. 

Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

"Dengan kerjasama antara akademisi, industri, komunitas, pemerintah, dan media, Penta Helix menjadi sangat relevan dalam mengatasi masalah besar seperti ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan inovasi teknologi," ujar Prof Rokhmin Dahuri.

Editor: Husnie