ASKARA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi langsung kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda perjalanan menuju retret di Magelang yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025. Keputusan ini diambil menyusul dinamika politik nasional yang berkembang, terutama terkait dengan kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam instruksi yang dikeluarkan pada Kamis, 20 Februari 2025, Megawati menegaskan bahwa seluruh kebijakan partai berada di bawah kendalinya sebagai Ketua Umum. Mengacu pada Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDI Perjuangan, ia memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis guna menjaga stabilitas dan arah perjuangan partai. Oleh karena itu, para kepala daerah yang telah dalam perjalanan ke Magelang diminta segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Selain menunda keberangkatan, Megawati juga menginstruksikan seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dengan partai. Mereka diminta siaga dan standby dalam jalur komunikasi komando yang telah ditentukan untuk memastikan keselarasan langkah dalam menghadapi situasi politik saat ini.

Instruksi ini menunjukkan upaya PDI Perjuangan dalam merespons perkembangan politik yang dinilai berpengaruh terhadap soliditas partai. Megawati ingin memastikan bahwa seluruh kader tetap fokus pada kepentingan bersama dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik yang sedang terjadi.

PDI Perjuangan menegaskan bahwa keputusan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seluruh kader diharapkan tetap loyal terhadap garis perjuangan partai serta mengikuti arahan Ketua Umum dalam menghadapi dinamika politik nasional.