ASKARA – Ketua Umum Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara, KRH. HM. Jusuf Rizal, SH, mendesak Kapolda dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, untuk segera menangani potensi konflik antara pedagang Madura dan warga Papua di Yogyakarta. Konflik ini dinilai berpotensi menimbulkan carok dan bentrokan horisontal.

Jusuf Rizal menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta, menyoroti keresahan yang muncul akibat dugaan pemalakan terhadap pedagang Madura oleh sekelompok warga Papua di Yogyakarta. Kondisi ini bahkan memicu Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) mengirimkan surat tantangan carok kepada Handardo Novriansiroen, tokoh etnis Papua di Yogyakarta. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua KMY, RB. Jugil Adiningrat, SH, dan Sekretaris M. Fahri Hasyim, SH, MH.

Jusuf Rizal menegaskan bahwa pemalakan terhadap pedagang merupakan pelanggaran hukum yang harus segera dihentikan. Sebagai organisasi yang menaungi warga Madura di dalam dan luar negeri, Madas Nusantara merasa perlu turun tangan untuk mencegah potensi carok yang bisa berujung pada konflik yang lebih luas.

Ia menyampaikan lima poin pernyataan terkait situasi ini:

1. Mendesak Kapolda DIY dan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk turun tangan dan mencegah eskalasi konflik antara etnis Madura dan Papua di Yogyakarta.

2. Menghimbau pedagang Madura untuk mendokumentasikan aksi pemalakan, seperti melalui rekaman CCTV, agar dapat dijadikan bukti hukum dalam menindak pelaku pemerasan.

3. Meminta warga Papua di Yogyakarta menghentikan aksi pemalakan terhadap warung-warung Madura, karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara preman.

4. Meminta Gubernur DIY melindungi seluruh warga Yogyakarta dari aksi premanisme, termasuk pedagang Madura yang memiliki hak untuk berusaha dengan aman dan nyaman.

5. Mengajak masyarakat Yogyakarta melawan praktik premanisme yang bisa merusak citra Yogyakarta sebagai kota wisata dan pendidikan yang dikenal dengan budaya santun.

Madas Nusantara juga menegaskan kesiapan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Brigade Komando (Brikom) mereka untuk membantu warga Madura yang mengalami tindakan premanisme.

“Saya pernah tinggal di Yogyakarta. Adem dan tentram. Ini harus menjadi perhatian semua masyarakat. Lawan premanisme, usir siapa pun yang menimbulkan keresahan di Yogyakarta,” ujar Jusuf Rizal, yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dan Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia).

Situasi ini membutuhkan perhatian serius dari pihak berwenang agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Peran aktif aparat keamanan dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban serta memastikan semua warga Yogyakarta, tanpa memandang asal etnis, dapat hidup dengan aman dan damai.