ASKARA - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar telah mengambil keputusan untuk menutup pendakian Gunung Marapi secara permanen. 

Namun, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyarankan agar kebijakan tersebut dievaluasi ulang jika aktivitas vulkanik gunung kembali normal.  

Kepala PVMBG, Hadi Wijaya, mengungkapkan bahwa kebijakan penutupan permanen perlu dikaji ulang apabila Gunung Marapi kembali ke kondisi aman. Ia menilai bahwa keputusan tersebut sebaiknya tidak bersifat tanpa batas waktu.  

Menurutnya, jika kebijakan tetap diterapkan, perlu ada batasan yang jelas mengenai area yang boleh dan tidak boleh diakses oleh pendaki.  

Jika keputusan ini tetap dilaksanakan, PVMBG menyarankan agar BKSDA melakukan pendampingan kepada para pendaki hingga titik yang masih diperbolehkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pengunjung melanggar aturan dan nekat menuju puncak gunung.  

Masyarakat juga perlu waspada terhadap lahar dingin yang sewaktu-waktu bisa terjadi, terutama saat musim hujan. Menurutnya, Gunung Marapi memiliki puluhan jalur yang berpotensi dilalui lahar dingin, yang tersebar di berbagai sisi gunung.  

Sementara itu, Kepala BKSDA Sumatera Barat, Lugi Hartanto, menyatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah telah mencapai kesepakatan untuk menutup Gunung Marapi secara permanen dengan alasan keselamatan. Namun, jika kondisi gunung kembali stabil dengan status level satu, maka kebijakan ini akan ditinjau kembali.  

Sebelumnya, keputusan ini diambil setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam prosedur perizinan pendakian di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Marapi. Ombudsman juga memberikan tenggat waktu 30 hari untuk memastikan pengawasan lebih ketat terhadap jalur pendakian ilegal.  

Dengan keputusan ini, masyarakat diimbau untuk tidak mencoba mendaki Gunung Marapi hingga ada kebijakan baru berdasarkan evaluasi kondisi gunung di masa mendatang.