ASKARA - Anggota DPR RI 2024 – 2029, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS menyampaikan pandangannya yang sangat relevan tentang pentingnya sektor pangan bagi kemajuan sebuah bangsa, terutama Indonesia. Pertumbuhan populasi dunia yang terus meningkat menyebabkan permintaan terhadap pangan juga semakin besar.

Demikian disampaikan Prof Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber pada acara ‘Outlook Agriculture KAHMI 2025’ yang berlangsung secara luring di KAHMI Center, Jakarta, dan daring yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, Kamis (30/1).

Dalam seminar tersebut hadir sebagai pembicara, antara lain  Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi M.Si (keynote speaker), Presidium Majelis Nasional KAHMI, Prof. Dr. Ir. Abdullah Puteh, Mantan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Prof. Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Prof. Dr. Sofyan Sjaf, dan Direksi BNI Munadi Herlambang.

"Swasembada pangan sangat strategis dan urgen bagi Indonesia. Pangan bukan hanya sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan sebuah bangsa," ujar Prof Rokhmin Dahuri membawakan tema "Peta Jalan Pembangunan Menuju Indonesia swasembada Pangan".

Negara yang mengelola dan memastikan pasokan pangan yang cukup, sehat, dan terjangkau akan lebih memiliki kekuatan untuk berkembang, mempertahankan ketahanan nasional, dan mencapai kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

Ada lima alasan bahwa pangan itu menjadi faktor utama untuk kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran sebuah bangsa. Pertama, lima kebutuhan dasar manusia mulai dari pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. "Tentu pangan yang paling utama dan paling hakiki. Karena kalau kita tidak punya sandang selama setahun, tidak masalah. Tapi kalau kita tidak makan tiga hari, seminggu atau sebulan akan wafat," katanya 

Alasan kedua, adalah kebutuhan pangan terus meningkat, tapi disisi lain produksi pangan global maupun di Indonesia akan menurun karena berbagai macam penyebab. 

1, alih fungsi lahan pertanian yang sangat masif dari tahun ke tahun. 2, tiga krisis ekologi dunia yang paling signifikan saat ini adalah: Perubahan Iklim (Global Climate Change), Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Loss) dan Polusi Lingkungan (Pollution).

Ketiga, meningkatnya ketegangan politik antara Rusia vs Ukraina yang belum selesai. Alhamdulillah di Gaza sudah ada perdamaian, dan diharapkan menjadi perdamaian abadi, negara Palestina dengan Israel bisa berdampingan. Tetapi yang dicemaskan antara China dengan AS.

Keempat, sejak sepuluh tahun terakhir banyak negara negara yang menyetop ekspornya demi untuk menyelamatkan kebutuhan pangan dalam negerinya  Jadi, meskipun suatu saat kita menjadi negara kaya punya uang tapi tidak bisa memproduksi pangan tidak ada negara yang mau ekspor.

Lalu, beliau mengutip pernyataan Presiden Soekarno ketika melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung IPB, mengatakan bahwa pangan adalah hidup dan matinya sebuah bangsa. “Pangan adalah hidup & matinya sebuah bangsa,” kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University mengutip Soekarno, 1957.

Lebih lanjut, Prof Rokhmin Dahuri juga merujuk pada pernyataan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 2000, yang menyebutkan bahwa negara dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta orang akan sulit maju dan makmur jika ketergantungan terhadap pangan impor terlalu besar. 

Kelima, secara potensi sebagai negara agraris dan maritim terbesar, Indonesia potensi produksi pangannya sangat besar. "Saya Haqul yakin kalau sektor pangan di menej secara makro, kemudian politik ekonominya menunjang Indonesia bukan hanya berdaulat pangan juga mengekspor pangan untuk memenuhi kebutuhan negara lain, Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Artinya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, harus berusaha untuk memproduksi pangan secara mandiri agar bisa lebih stabil dan berkembang. Namun, meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan pangan, Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan bahwa kinerja sektor pangan Indonesia masih belum optimal. 

Status Ketahanan Pangan 

Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) itu menguraikan status Ketahanan pangan dan gizi Indonesia dalam 10 tahun terakhir dari 194 negara yang masuk anggota PBB, Indonesia dalam ketahanan pangannya ada di rangking 63.;

Jika sektor pangan berkembang dengan baik, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pun akan meningkat, karena pangan yang sehat dan bergizi sangat berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan manusia. 

Oleh karena itu, kualitas SDM merupakan kunci utama untuk kemajuan bangsa, sebagaimana diungkapkan oleh FAO dan WHO. Hal ini, menurut nya, menunjukkan betapa krusialnya pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelangsungan hidup negara. Menurut data PBB, diperkirakan pada 2050 populasi dunia akan mencapai sekitar 9,7 miliar orang, yang tentu akan meningkatkan kebutuhan pangan secara signifikan,

Seharusnya, dengan potensi besar yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi negara yang mampu tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga dapat berperan lebih besar dalam dunia pangan global. 

"Tentunya, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya yang maksimal dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pertanian dan pangan Indonesia," terangnya.

Prof. Rokhmin Dahuri mendorong agar Indonesia segera fokus pada peningkatan produktivitas pangan domestik, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dan mengurangi ketergantungan pada impor. 

Hal ini sangat penting untuk menciptakan ketahanan pangan yang kokoh, yang pada gilirannya dapat mendorong tercapainya swasembada pangan dan peningkatan kualitas.

Beliau menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mencaplok swasembada pangan, namun kinerja sektor pangan masih belum optimal. Hal ini berkaitan dengan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan, meskipun negara ini memiliki sumber daya alam dan lahan yang sangat luas untuk menghasilkan pangan. Oleh karena itu, perlu upaya maksimal dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian.

Pangan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan dan kecerdasan manusia. Prof. Rokhmin mengutip pendapat dari FAO dan WHO yang mengatakan bahwa kualitas SDM yang baik merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Pangan yang bergizi memengaruhi tingkat kecerdasan, daya tahan tubuh, dan kemampuan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada kemajuan bangsa tersebut.

Prof. Rokhmin juga menyoroti beberapa faktor yang menyebabkan pasokan pangan global semakin menurun, di antaranya: 

Alih Fungsi Lahan Pertanian: Lahan pertanian semakin berkurang akibat konversi menjadi lahan non-pertanian seperti untuk pembangunan perumahan dan industri.

Triple Ecological Crisis: Perubahan iklim global, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan. Ketiga faktor ini memengaruhi hasil pertanian dan menyebabkan kerugian yang sangat besar dalam sektor pangan.

Meningkatnya Ketegangan Geopolitik: Perang antara Rusia dan Ukraina, genosida terhadap Palestina, serta rivalitas antara China dan AS berpotensi mengguncang stabilitas perdagangan pangan global. Dalam situasi seperti ini, negara-negara besar penghasil pangan mulai mengutamakan kebutuhan dalam negerinya, sehingga membatasi ekspor pangan mereka untuk memastikan keamanan pangan mereka sendiri.

Beberapa negara penghasil pangan utama, seperti Rusia, India, dan Vietnam, mulai membatasi ekspor pangan mereka demi menjaga ketahanan pangan domestik demi mengamankan food security bangsanya di tengah risiko global (global uncertainties).

Hal ini menyebabkan ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi pasokan pangan dunia. Ketika negara-negara besar ini mulai melindungi kebutuhan pangan mereka, negara-negara yang bergantung pada impor pangan seperti Indonesia menjadi lebih rentan terhadap gangguan suplai pangan.

Posisi Indonesia dalam PDB Dunia

Dari sekitar 200 negara anggota PBB, hanya 19 negara yang memiliki PDB (Produk Domestik Bruto) lebih dari 1 triliun USD. Negara-negara ini umumnya memiliki ekonomi besar dengan sektor industri dan ekspor yang kuat, serta infrastruktur yang berkembang.

Posisi Indonesia dalam PDB Dunia berada di posisi ke-16 dengan PDB sekitar1.4 triliun. Ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu negara berkembang dengan ekonomi terbesar di dunia. Namun, Indonesia masih memiliki tantangan dalam meningkatkan kualitas SDM, sektor manufaktur, infrastruktur, dan memperbaiki sistem pemerintahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam dan sektor ekspor, tetapi untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara besar lainnya, perlu dilakukan perbaikan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pada kesempatan tersebut, Prof Rokhmin memaparkan sejumlah permasalahan dan tantangan ketahanan pangan. Antara lain,

1. Mayoritas buruh tani, peternak, nelayan ABK, dan produsen pangan lainnya masih miskin
2. Sebagian besar usaha (bisnis) masih tradisional, tidak menerapkan: (1) economy of scale, (2) Integrated Supply Chain Management System, (3) teknologi terbaik dan mutakhir, dan (4) prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (RTRW, pengendalian pencemaran, dan konservasi biodiversity)
3. Hampir semua perusahaan pangan besar dan modern yang menerapkan keempat prinsip diatas tidak bekerjasama dengan UMKM bidang pangan.
4. Porsi keuntungan terbesar dalam usaha di sektor pangan bukan dinikmati oleh petani dan nelayan (usaha on-farm), tetapi oleh pengusaha industri pengolahan dan pemasaran.
5. Hilirisasi komoditas pangan masih rendah, sebagian besar bahan pangan diekspor dalam bentuk raw materials -> nilai tambah nya rendah, kurang menghasilkan multiplier effects, kurang tahan lama, dan sukar didistribusikan
6. Luas lahan pertanian dan luas lahan usaha semakin menyusut akibat alih fungsi lahan  luas lahan pangan dan luas lahan usaha pangan (land to man ratio) semakin menurun, economy of scale tidak terpenuhi, volume produksi terancam, dan petani & nelayan miskin.
7. Kebanyakan UMKM bidang pangan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sarana produksi yang berkualitas, harga relatif murah, dan kuantitas mencukupi
8. Produksi bibit dan benih unggul, dan pakan berkualitas, tidak mencukupi. Padahal, >60% keberhasilan usaha pangan ditentukan oleh faktor tersebut. Di usaha perikanan budidaya dan peternakan, 60% biaya produksi untuk pakan
9. Tidak ada jaminan (kepastian) pasar dengan harga yang sesuai nilai keekonomian bagi komoditas hasil panen petani dan nelayan UMKM
10. Infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian, baik secara kuantitas maupun kualitas kurang memadai
11. Mafia pangan, yang ingin nya hanya impor pangan untuk meraup keuntungan maksimal, tanpa peduli dengan kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia
12. Dampak Perubahan Iklim Global (suhu bumi naik, heat waves, cuaca ekstrem (prolonged La-Nina, El-Nino), kenaikan muka laut, ocean acidification), gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya
13. Alokasi kredit perbankan untuk sektor pangan masih rendah, suku bunga tinggi, dan persyaratan terlalu ketat
14. Pada umumnya kualitas SDM (knowledge, skills, dan etoskerja) relatif masih rendah, dan mengalami ‘penuaan’ (aging-agricultural population).
15. Kebijakan politik-ekonomi (moneter, fiskal, RTRW, dan iklim investasi) kurang kondusif dan atraktif.

Suku Bunga Bank

Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa suku bunga pinjaman bank di Indonesia lebih tinggi, yaitu 12,6 persen dibandingkan suku bunga pinjaman bank di beberapa negara Asia. Seperti Vietnam: 8,7 persen,Thailand: 6,3 persen, China: 5,6 persen, Filipina: 5,5 persen, Malaysia: 4,6 persen.

Menurutnya, ini adalah salah satu faktor yang memengaruhi daya saing ekonomi Indonesia, terutama dalam hal biaya investasi dan kemampuan pengusaha untuk mengakses pembiayaan. "Perbankan perlu memberikan akses kemudahan dan suku bunga kredit rendah di sektor kelautan dan perikanan," ucapnya.

Prof Rokhmin Dahuri mendorong pemerintah, Bank Indonesia, dan penyedia jasa perbankan perlu memikirkan bagaimana dapat menurunkan suka bunga pinjaman sehingga ramah terhadap para nelayan dan pembudidaya skala kecil.

Peningkatan Produktivitas 

Lebih lanjut, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan, untuk peningkatan produktivitas dan produksi onfarm komoditas pangan berkelanjutan antara lain: 

Pertama, Penyusunan Big Data yang interaktif dan dinamis berdasarkan data yang absah, akurat, dan kuantitasnya mencukupi tentang semua aspek penting terkait Sektor Pangan: luas lahan pertanian, produktivitas, produksi, konsumsi pangan, demand, neraca stok pangan, ekspor, impor, profil produsen pangan, dll.

Kedua, Mempertahankan lahan pertanian dan perikanan (LAHAN PERTANIAN ABADI) yang ada, tidak dialihfungsikan untuk kawasan industri, pemukiman, infrastruktur, dan penggunaan lahan lainnya  Melalui implementasi RTRW secara konsisten sesuai dengan UU No. 41/2009, penetapan lahan pertanian abadi, dan Reforma Agraria.

Ketiga, Dengan menggunakan tekonologi mutakhir (bibit & benih unggul, pakan berkualitas, pupuk, pengendalian hama & penyakit, manajemen kualitas air, teknologi budidaya, biotechnology, nanotechnology, digital/Industry 4.0 farming and aquaculture) dan manajamen agribisnis yang tepat, kita tingkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability seluruh unit usaha produksi pangan yang ada saat ini. 

Keempat, Pembukaan lahan baru (ekstensifikasi) untuk usaha produksi tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, peternakan, dan perikanan di luar Jawa dan lahan-lahan terlantar di P. Jawa, dengan spesies (komoditas) yang cocok dengan kondisi agroklimat setempat.  Pendeknya, kedepan tidak ada sejengkal lahan pun dibiarkan terlantar.  “Semua lahan sesuai dengan RTRW harus diusahakan untuk memproduksi komoditas pangan secara produktif, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable),” sebut Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara itu.

Kelima, Diversifikasi budidaya dengan spesies (varietas) pangan yang baru melalui domestikasi dan pengembangan bibit dan benih unggul dengan teknologi pemuliaan (genetic engineering) dan nanoteknologi. Hal ini sangat mungkin, karena Indonesia merupakan negara dengan biodiversitas kelautan tertinggi di dunia, dan biodiversitas terestrial tertinggi kedua di dunia.  Prioritaskan budidaya tanaman pangan lokal sumber karbohidrat non-beras: sorgum, sagu, porang, tales, ganyong, suweg,dll.

Keenam, Supaya petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya bisa hidup lebih sejahtera, maka setiap unit bisnis pangan harus memenuhi skala ekonominya.  Yakni besaran unit usaha yang menghasilkan keuntungan bersih yang mensejahterakan pelaku usaha, minimal 375 dolar AS (Rp 5,6 juta)/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). 

Contohnya, skala ekonomi untuk usaha padi sawah itu 2 ha (IPB, 2018), usaha ternak ayam petelor 3.000 ekor, usaha kebun sawit 2,5 ha (Kementan, 2010), dan usaha budidaya udang Vaname 360 m2 kolam bundar (Dahuri et al., 2019).  Menerapkan Integrated Supply Chain Management System.  Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai pasok.  Dan, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable).

Ketujuh, Revitalisasi seluruh infrastruktur pertanian (bendungan dan saluran irigasi, dan pelabuhan perikanan)  dan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, telkom dan internet, dan pelabuhan umum) yang ada, dan kita bangun yang baru sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah.

Kedelapan, Konservasi ekosistem hutan dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) terpadu untuk menjaga stabiliast dan kontinuitas aliran (debit) sungai sebagai sumber air irigasi pertanian, mencegah banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Kesembilan, Pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh sektor pertanian itu sendiri maupun sektor-sektor pembangunan lainnya (industri manufaktur, pertambangan dan energi, pemukiman, dll).

Kesepuluh, Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan bencana alam lain.

Upah Rendah 

Prof Rokhmin Dahuri menekankan, rata-rata upah buruh nasional di Indonesia yang sebesar Rp 3,27 juta per bulan adalah angka yang mencerminkan kondisi upah tenaga kerja di berbagai sektor di Indonesia pada umumnya. Angka ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sektor pekerjaan, jenis industri, lokasi geografis, keterampilan pekerja, serta kebijakan pemerintah.

Upah yang rendah di Indonesia dapat menjadi tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

Disisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Indonesia sering kali tercatat sebagai sektor dengan rata-rata upah yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lain di bidang industri, manufaktur, atau jasa. Sektor ini menempati posisi kedua terendah setelah sektor lain secara nasional.

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan tenaga kerja, seperti peningkatan akses pelatihan keterampilan, perbaikan infrastruktur, dan pembukaan lapangan pekerjaan baru yang lebih produktif.

Lalu, Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu menjelaskan permasalahan & tantangan pembangunan Indonesia. Pertama. Pertumbuhan ekonomi rendah (<7% per tahun). Kedua, Pengangguran & Kemiskinan. Ketiga, Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia. Keempat, Disparitas pembangunan antar wilayah. Kelima, Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll. Keenam, Deindustrialisasi. Ketujuh, Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah. Kedelapan, Daya saing & IPM rendah. Kesembilan, Kerusakan, lingkungan & SDA. Kesepuluh, Volatilitas global (perubahan iklim, China vs AS, Industry 4.0).

Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) mengungkapkan sejak sepuluh tahun terakhir Indonesia sedang tidak baik-baik saja, seperti: 

1. Deindustrialisasi.
2. Deflasi (suplai barang lebih besar dari pada permintaan atau pembelian) sejak Mei 2024 sampai sekarang.
3. Gelombang PHK semakin meningkat
4. Penurunan kelas menengah
5. Banyak warga negara yang terjerat PINJOL (Pinjaman Online) dan JUDOL (Judi Online)
6. Utang LN yang semakin membengkak, semakin membebani APBN (ruang fiskal), sehingga menggerus kapasitas pembangunan bangsa.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari 34 provinsi, provinsi dengan status sangat tahan sebesar 55,88 %, tahan (29,41%), agak tahan (8,82%), dan rentan (5,88%)

Yang sangat mencemaskan, sambungnya, adalah bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022). Satu dari tiga anak di Indonesia  mengalami stunting.

Sedangkan batas toleransi  menurut WHO adalah satu banding lima dari total balita. “Implikasinya, jika tidak segera diatasi maka generasi mendatang fisiknya lemah dan kecerdasannya rendah sehingga terancam a lost generation,” tegasnya.

Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB)(FAO, 2020). Atas dasar perhitungan tersebut; ada 183,7 juta orang yang tidak mampu memenuhi biaya tersebut.

Apa Itu Pangan?

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan definisi Undang-undang Pangan (UU No 18, 2012). Yaitu: Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan definisi Ketahanan Pangan, terangnya, kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU no. 18/ 2021).

Menurut FAO (2016), ketahanan pangan adalah kondisi dimana individu atau rumah tangga menerima akses secara fisik ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dan tidak berisiko kehilangan keduanya. 

Menurut Oxfam (2001), ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang aktif dan sehat. Sedangkan kerangka ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan sesuai UU No. tentang Pangan, antara lain: Ketahanan Pangan, yakni Kualitas Konsumsi (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi), Ketersediaan (Produksi, Cadangan & Impor), Aksesibilitas (Distribusi & Harga Terjangkau), Masalah Pangan (Kemiskinan & Bencana Alam).

Kemandirian Pangan, yaitu kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Kedaulatan Pangan adalah Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Sedangkan ruang lingkup sektor pangan, kata Prof Rokhmin Dahuri terdiri, Tanaman Pangan: 1. Beras, 2. Jagung, 3. Kedelai ,4. UmbiUmbian dll. Hortikultur: 1. Buahbuahan, 2. Sayuran, 3. Rempahrempah, 4. Tanaman Obat, 5. Tanaman Khas dll.

Perkebunan: 1. Sawit (CPO), 2. Kopi, 3. The, 4. Tebu (Gula), 5. Kakao, 6. Vanila dll. Peternakan: 1. Sapi, 2. Unggas, 3. Kerbau, 4. Domba dll. Komoditas Pangan dari Hutan: 1. Madu, 2. Kopi, 3. Agro- forestry dll.

Perikanan Budidaya: 1. Laut, 2. Payau, 3. Tawar/ Darat dll. Perikanan Tangkap: 1. Laut, 2. PUD (Danau, Bendunga , Sungai dll.

Potensi lahan pangan di kawasan hutan, antara lain: a. Potensi luas hutan untuk tanaman pangan adalah 54 juta ha (Hutan Produksi untuk Pengusahaan Skala Besar), b. Jika 20% luas lantai hutan digunakan untuk budidaya tanaman pangan akan menghasilkan Ubi kayu, Garut, Ganyong, Talas, Kimpul, Ubi jalar, Jagung.

Prof Rokhmin Dahuri membeberkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menurut provinsi, 2023, yaitu dari 34 provinsi, provinsi dengan status sangat tahan sebesar 55,88 %, tahan (29,41%), agak tahan (8,82%), dan rentan (5,88%).

Lalu Impor Pangan (Ribu Ton), 2018– 2023 Dari data impor 6 komoditas di atas, secara volumetrik cenderung mengalami kenaikan dari 13,6 Juta Ton (2018) menjadi 14,2 juta ton (2023).

“Total impor beras 2023 sebesar 3,2 juta ton (BPS, 2024). Rencana impor beras 2024 : 5,3 juta ton, sepanjang sejarah NKRI (1945 – sekarang), tertinggi kedua setelah impor beras 1998 sebesar 6 juta ton (BPS, 1999; BPS, 2024),” terang Wakil Ketua Dewan Pakar Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) itu.