ASKARA – Indonesia memulai langkah strategis dalam upaya mengatasi perubahan iklim dengan menggelar acara Pre-Sessional Meeting, sebuah kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertemuan ini merupakan persiapan menyambut perdagangan karbon internasional pertama yang akan diluncurkan resmi pada Senin, 20 Januari 2025.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK), KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi pemain utama di pasar karbon global. "Langkah strategis ini mempercepat implementasi perdagangan karbon internasional, mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC), dan memperkuat posisi Indonesia dalam upaya global mengurangi emisi," ujarnya di kantor BPDLH, Selasa (14/1).

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyatakan bahwa perdagangan karbon merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memainkan peran kunci dalam pengurangan emisi global. “Ini adalah langkah besar untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global. Dengan dukungan semua pihak, kita tidak hanya berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memanfaatkan potensi ekonomi karbon,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Wahyu Marjaka, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menetapkan regulasi dan infrastruktur yang mendukung implementasi perdagangan karbon internasional. "Indonesia membuka gerbang perdagangan karbon melalui artikel 6 Paris Agreement, memastikan akuntabilitas melalui sistem robust seperti SRN dan Skema SPEI, serta menjalin perjanjian bilateral melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan organisasi internasional seperti Verra, Plan Vivo, dan Gold Standard," ungkap Wahyu.

Infrastruktur Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang telah dibangun memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan kualitas perdagangan karbon. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MRV KLH/BPLH, Hari Wibowo, menjelaskan bahwa infrastruktur ini mendukung mekanisme transparansi yang akan dilacak melalui sistem SRN. "Kredit karbon yang telah diverifikasi dapat dikonversi menjadi unit perdagangan sesuai standar internasional, menciptakan peluang luas untuk akses pasar domestik maupun internasional," katanya.

BEI juga memainkan peran penting melalui platform IDXCarbon untuk memfasilitasi perdagangan karbon yang lebih terstruktur. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 BEI, Ignatius Denny Witjaksono, mengatakan bahwa IDXCarbon dirancang untuk memberikan transparansi harga dan daya saing. “Kami ingin memastikan perdagangan karbon berjalan dengan terorganisasi melalui bursa, bukan secara langsung. Unit yang terdaftar di SRN akan memberikan transparansi harga yang lebih baik,” jelasnya.

Sesi diskusi dalam pertemuan ini berjalan menarik, dengan fokus pada berbagai isu penting. Dari sisi regulator, diskusi mengarah pada penguatan ekosistem perdagangan karbon, mekanisme pasar, serta regulasi yang mendukung pertumbuhan pasar karbon domestik dan internasional. Regulasi ini mencakup penyusunan roadmap perdagangan karbon dengan mempertimbangkan target NDC dan pengembangan carbon accounting sebagai alat pemantauan pencapaian target emisi.

Dari sisi swasta, diskusi menyoroti pentingnya pembagian kuota karbon internasional dan lokal serta mekanisme penentuan harga pasar. Wahyu Marjaka menambahkan bahwa indikator penentuan kuota akan didasarkan pada roadmap NDC. "Kami ingin membuktikan bahwa perdagangan karbon tidak hanya berjalan di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar karbon internasional," ujarnya.

Acara ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam menyongsong perdagangan karbon internasional. Sebagai salah satu penghasil unit karbon terbesar, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran utama dalam mitigasi perubahan iklim global. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kontribusi Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui penguatan ekosistem karbon yang berkelanjutan.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, Indonesia siap menjadi pemimpin dalam perdagangan karbon global, memperkuat posisi sebagai negara yang berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus meraih manfaat ekonomi dari perdagangan karbon.