ASKARA – TransJakarta, atau yang akrab disebut Tije, kini semakin memantapkan posisinya sebagai primadona transportasi umum di ibu kota. Dalam dua dekade sejak diluncurkan pada 15 Januari 2004 oleh Gubernur Sutiyoso, sistem Bus Rapid Transit (BRT) ini terus berkembang, melayani jutaan penumpang dengan modernisasi layanan, termasuk pengoperasian bus listrik yang ramah lingkungan.

TransJakarta kini melayani 14 koridor dengan lebih dari 400.000 penumpang per hari. Bus listrik yang mulai dioperasikan sejak 2022 menjadi daya tarik utama, menawarkan kenyamanan, efisiensi energi, dan kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.

Namun, di balik prestasi ini, terdapat ancaman serius berupa potensi korupsi dalam pengadaan bus listrik. Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap beberapa kasus korupsi, seperti pengadaan bus listrik TransJakarta pada 2020 dengan kerugian negara sebesar Rp187 miliar. Dugaan praktik mark-up harga dan penyelewengan dana juga menjadi sorotan.

"Potensi korupsi dapat terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari pengaturan tender yang tidak transparan hingga penggunaan bahan yang tidak sesuai spesifikasi. Faktor lain, seperti lemahnya pengawasan dan keterlibatan pejabat yang tidak berintegritas, turut memperbesar risiko ini," kata TB Adhi, pengamat transportasi publik, Senin (6/1).

Diungkapkan, harga bus listrik yang berkisar Rp4-5 miliar per unit memang lebih tinggi dibanding bus konvensional. Namun, biaya operasional yang lebih rendah dan emisi yang ramah lingkungan menjadi kelebihan yang diandalkan. Sayangnya, kurangnya transparansi dapat mencoreng upaya menuju transportasi bebas emisi.

"Pemerintah berencana mengoperasikan semua bus listrik pada 2025 di Jakarta dan secara nasional pada 2030. Dengan lebih dari 300 unit bus listrik yang kini melayani rute di ibu kota, transformasi ini diharapkan menjadi solusi transportasi masa depan. Namun, langkah ini membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara," kata TB Adhi.

Ditegaskan, TransJakarta yang menjadi simbol modernisasi transportasi publik, harus tetap menjadi contoh tata kelola yang baik. Kolaborasi dengan masyarakat, pengawasan lembaga terkait, dan komitmen antikorupsi adalah kunci untuk memastikan perjalanan TransJakarta tetap menjadi kebanggaan bersama tanpa cela.