Oleh: Ihsan Abdurrahman Masykur
Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia

ASKARA - Dewasa ini, isu pelarangan penjualan iPhone 16 di Indonesia menjadi topik yang hangat diperbincangkan dan cukup menarik perhatian publik.  Pelarangan penjualan ini disebabkan keengganan Apple untuk memenuhi komitmen investasi di Indonesia.

Lantas, apakah Bea Masuk Tindakan Pengamanan mampu menjadi solusi untuk menciptakan keadilan dalam iklim investasi?

Pelarangan impor iPhone 16 di Indonesia berakar dari ketidakpatuhan Apple terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu syarat utama untuk menjual produk elektronik di Indonesia adalah memenuhi persentase tertentu dari komponen dalam negeri, yang dikenal sebagai Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong produsen untuk membuka jalur perakitan di Indonesia maupun pemberdayaan tenaga kerja dalam negeri.

Pemenuhan persentase tingkat komponen dalam negeri dapat dilakukan melalui tiga opsi yang tersedia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 yakni aspek manufaktur, aspek pengembangan, dan aspek aplikasi. Apple memilih jalur sertifikasi tingkat komponen dalam negeri melalui aspek pengembangan dengan membangun ‘Apple Developer Academy’ di beberapa Lokasi di Indonesia.

Akan tetapi, sertifikasi tingkat komponen dalam negeri dapat berakhir seiring dengan berjalannya waktu. Untuk memperpanjang sertifikat tersebut Apple diharuskan untuk memenuhi komitmen investasi yang telah disepakati dengan pemerintah.

Namun, kenyataannya pelarangan penjualan iPhone 16 sampai saat ini masih belum mampu memaksa Apple untuk berinvestasi di Indonesia dengan nominal yang setara dengan investasinya di negara lain. Hingga saat ini, Apple belum berhasil mendapatkan sertifikat tersebut untuk iPhone 16, yang menjadi salah satu alasan utama pelarangannya.

Selain itu, kebijakan ini juga berimbas pada konsumen yang mengalami kesulitan dalam memperoleh iPhone keluaran terbaru tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti iPhone 16 menjadi terlarang untuk digunakan, melainkan pelarangan terjadi pada ‘penjualan’ iPhone 16 di Indonesia.

Keadilan dalam Iklim Investasi

Importasi iPhone 16 masih dapat dilakukan apabila dibeli di luar negeri dan masuk ke Indonesia dengan membayar pajak serta terbatas pada penggunaan pribadi. Meskipun importasi iPhone 16 hanya dapat dilakukan terbatas untuk penggunaan pribadi, tetapi sejatinya hal tersebut tetap mengancam esensi keadilan dalam berinvestasi.

Profil pengguna produk ekosistem Apple yang notabene Masyarakat menengah keatas membuat sebagian dari mereka masih tetap mampu membeli barang tersebut dari luar negeri walau harus membayar pajak dalam rangka impor. 

Sebagaimana dilansir dari laman Statista pangsa pasar produk smartphone keluaran Apple di Indonesia di Oktober 2024 berada pada angka 11,77% dan cenderung mengalami meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini, tentunya dapat dirasa kurang adil bagi produsen elektronik yang telah berinvestasi, membuka jalur produksi serta membuka lapangan kerja.

Keadilan dalam iklim investasi adalah prinsip yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemerintah Indonesia sudah sepatutnya menciptakan lingkungan yang adil bagi semua pelaku usaha, baik lokal maupun asing.

Dalam konteks ini, tindakan pelarangan impor iPhone 16 dapat dilihat sebagai langkah untuk menegakkan keadilan dan mendorong perusahaan-perusahaan asing produsen barang elektronik untuk berinvestasi secara serius di Indonesia. Ketika perusahaan asing seperti Apple enggan memenuhi komitmen investasi, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan lokal yang berusaha bersaing di pasar.

Dengan menerapkan bea masuk tindakan pengamanan terhadap produk yang tidak memenuhi syarat, pemerintah dapat memberikan sinyal yang jelas bahwa semua pelaku usaha harus mematuhi regulasi yang ada. Ini bukan hanya tentang melindungi industri lokal, tetapi juga tentang menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau BMTP sendiri sebagaimana tercantum dalam UU Kepabeanan merupakan bea tambahan dari Bea Masuk pada umumnya yang dipungut sebagai tindakan pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

Ihwal "kerugian serius" hal ini merujuk pada kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri. Dalam konteks keengganan Apple untuk memenuhi syarat TKDN, kerugian yang timbul adalah triliunan Rupiah yang telah digelontorkan perusahaan lain untuk membuka jalur produksi di Indonesia.

Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap iPhone 16 dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini. Bea masuk ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil dan mendorong perusahaan asing untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia.Dengan adanya Bea Masuk Tindakan Pengamanan, harga iPhone 16 yang diimpor akan meningkat, sehingga konsumen akan lebih memilih produk lokal yang lebih terjangkau.

Namun, di sisi lain, pengenaan bea masuk juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Kenaikan harga iPhone 16 akibat bea masuk dapat membuat produk tersebut tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini dapat mengurangi akses konsumen terhadap teknologi terbaru dan inovasi yang ditawarkan oleh Apple. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan keseimbangan antara melindungi industri lokal dan memastikan aksesibilitas produk bagi konsumen.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan industri dalam negeri. Ini termasuk memberikan dukungan bagi perusahaan lokal untuk meningkatkan daya saing mereka, serta menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan penelitian. Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya akan menjadi pasar bagi produk asing, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan produksi yang kompetitif di tingkat global.