ASKARA – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Perkumpulan Gerakan Pemuda Bangsa Bersatu (PBB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (12/12). Mereka mendesak KPK segera menetapkan Gede Sumarjaya Linggih sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2020-2022.

Koordinator aksi, Mutalib Yamco, menyampaikan kekecewaannya atas lambannya proses hukum terhadap kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp3,3 triliun, dengan indikasi kerugian Rp319 miliar. Ia menilai penanganan kasus tersebut belum menunjukkan progres yang signifikan.

“Kami hadir untuk mendesak KPK segera menetapkan Gede Sumarjaya Linggih sebagai tersangka. Beliau sudah dipanggil dan diperiksa, tetapi hingga kini statusnya masih belum jelas,” tegas Mutalib dalam orasinya.

Gede Anggastia, penggiat anti-korupsi yang juga mendukung aksi ini, menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang, menurutnya, sudah cukup kuat untuk menetapkan tersangka. Ia menekankan bahwa BPK telah menemukan indikasi pelanggaran pasal 12 UU Korupsi, terutama terkait keterlibatan pejabat aktif dalam proyek pemerintah.

“Pada Agustus lalu, sudah ada pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, mengapa hingga kini KPK tidak berani menyentuh Gede Sumarjaya Linggih? Temuan BPK sangat jelas dan menjadi dasar yang cukup kuat,” ujar Anggastia.

Dalam aksinya, para demonstran juga menyerukan agar KPK tetap konsisten dan tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Mereka menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membersihkan korupsi di Indonesia.

“Ini bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga soal nyawa rakyat yang menjadi korban pandemi akibat korupsi. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” tambah Anggastia.

Aksi yang bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia ini menjadi simbol harapan masyarakat agar KPK lebih berani dalam menangani kasus-kasus besar. Para demonstran berharap KPK dapat mengambil langkah tegas demi menjaga integritas dan kepercayaan publik.