ASKARA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Yorrys Raweyai menyinggung pernyataan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk yang dinilai bermasalah.

Hal tersebut diucapkan usai Dewan Perwakilan Daerah Republik DPD RI melakukan kunjungan lapangan ke Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tropical Coastland, Kabupaten Tangerang, Sabtu (7/12).

Yorrys juga menyebut akan memanggil Menteri terkait. Dia menyatakan pemanggilan tersebut setelah mendapat kesimpulan dari tinjauan langsungnya ke PSN.

"Nanti kita akan bicarakan, apakah kita perlu untuk klarifikasi setelah kita meninjau semua, mengundang, baik itu Menteri ATR. Karena yang bertanggung jawab terhadap ini selain negara adalah Menko Perekonomian, kemudian kementerian terkait adalah Menteri Pariwisata,” katanya.

Lebih lanjut, Nusron Wahid dinilai terlalu cepat mengeluarkan pernyataan. Menurutnya, masa jabatan Menteri ATR/BPN belum 100 hari kerja, bagaimana bisa mengetahui, tiba-tiba malah membuat pernyataan.

“ATR itu kan hanya tata ruang dan proses tata ruang itu sedang berjalan karena PSN ini baru bulan Maret 2024," ujarnya.

Sebelumnya, Nusron Wahid memberikan pernyataan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Beliau menyebutkan bahwa proyek tersebut memiliki beberapa masalah terkait tata ruang.

Dia juga menjelaskan bahwa RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) provinsi dan kabupaten/kota untuk PIK 2 tidak sesuai, dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) belum ada.

Terlebih, Nusron membeberkan dari 1.700 hektare lahan PIK 2, sebanyak 1.500 hektare merupakan Kawasan Hutan Lindung yang belum mengalami penurunan status.