ASKARA – Anggota Fraksi PKB DPR RI Zainul Munasichin menyoroti bencana banjir bandang yang terjadi di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Bencana alam itu diduga salah satunya disebabkan karena aktivitas pertambangan yang dilakukan di luar kendali. Pemerintah daerah pun harus melakukan evaluasi total.

 

Zainul turut prihatin dengan banjir bandang yang terjadi di Sukabumi. Di antaranya yang terjadi di Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Sagaranten. Musibah itu harus menjadi perhatian bersama, karena banjar bandang terjadi sangat parah. 

 

“Ini musibah yang patut dijadikan perhatian bersama. Ini banjir bandang yang sangat parah,” terang Zainul.

 

Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat IV Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi itu mengatakan, akses ke lokasi bencana masih terputus, karena terdampak banjir. 

 

Dirinya pun meminta semua pihak, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk turun tangan.

 

Sebab, lanjut Zainul, BNPB yang memiliki alat berat yang bisa digunakan untuk membersihkan akses, sehingga bantuan bisa didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. 

 

"Para korban banjir membutuhkan bantuan tenda, makanan, dan kebutuhan lainnya sementara kses ke sana masih terputus. Kami minta kepada semua pihak, khususnya BNPB untuk segera turun tangan. Mereka butuh tenda, butuh makanan. Sampai sekarang belum bisa masuk, karena kases terputus,” ujar Zainul.

 

Untuk itulah, BNPB bersama instansi terkait lainnya harus segera turun tangan. PKB dan para relawan juga turun tangan. Bahkan, PKB sudah mendirikan posko bencana. Namun, kata Zainul, pihaknya masih kesulitan mendistribusikan bantuan.

 

“Kami dari PKB sudah mendirikan posko. Tapi kami kesulitan membuka aksesnya, karena membutuhkan alat berat. Maka BNPB harus segera turun tangan,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB itu.

 

Zainul menegaskan, muncul dugaan bahwa banjir bandang diduga karena adanya aktivitas pertambangan yang di luar kendali, sehinga merusak ekosistem yang ada. 

 

"Hutan juga rusak karena aktivitas pertambangan. Salah satunya tambang galian yang sangat masif dilakukan," beber Zainul.

 

Kondisi itu, menurut Zainul, harus menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah daerah. Khususnya, aktivitas tambang di wilayah selatan Sukabumi.

 

“Ekosistem rusak, hutan juga rusak. Ini harus dievaluasi. Menurut saya ini perlu menjadi perhatian,” pungkas Zainul Banjir Bandang Sukabumi, PKB: Diduga Dampak Aktivitas Pertambangan di Luar Kendali “Ekosistem rusak, hutan juga rusak. Ini harus dievaluasi. Menurut saya ini perlu menjadi perhatian,” pungkas Zainul Munasichin..