ASKARA - Komandan Operasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap XVI Yahukimo, Walikota Kopitua Heluka, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pendatang dari Indonesia yang berada di wilayah Yahukimo, khususnya di area pertambangan rakyat. Dalam siaran pers resmi yang dirilis oleh Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB pada Minggu, 13 April 2025, disebutkan bahwa seluruh imigran Indonesia yang diduga terlibat sebagai intelejen militer diperintahkan untuk segera meninggalkan wilayah konflik bersenjata tersebut.

Kopitua Heluka mengklaim dirinya sempat ditangkap oleh aparat militer Indonesia sejak 19 Mei 2023 dan divonis 13 tahun penjara atas tuduhan melakukan perlawanan bersenjata. Namun, ia menyatakan telah kembali bergabung ke medan perang sejak 25 Februari 2025, setelah menjalani hukuman hampir dua tahun.

Dalam pernyataannya, Heluka menyebut bahwa siapa pun yang berada di wilayah hutan Yahukimo, termasuk pekerja bangunan, pedagang, hingga penambang emas, dianggap sebagai bagian dari jaringan intelejen militer Indonesia dan akan dieksekusi di tempat.

“Kami telah memutuskan untuk mengeksekusi semua orang imigran Indonesia yang berada di wilayah operasi kami,” tegas Heluka. Ia juga meminta warga asli Papua di Yahukimo untuk tidak bekerja sama dengan aparat intelijen militer Indonesia dan menolak kehadiran pekerja imigran di area pertambangan rakyat.

Pernyataan ini ditegaskan pula oleh Panglima TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak, serta komandan dari Batalion Sisibia dan Yamue. Mereka menyatakan siap melanjutkan operasi bersenjata hingga ke pusat Kota Dekai.

TPNPB menyatakan bahwa wilayah operasi mereka meliputi area dari Jetni sampai Suru-suru, serta dari Yali Angkuruk hingga Yali Mex. Mereka juga memperingatkan bahwa setiap warga asli Papua yang terbukti menjadi mata-mata bagi militer Indonesia akan ditembak mati.

Siaran pers ini ditandatangani oleh para pimpinan tinggi TPNPB-OPM, termasuk Jenderal Goliat Tabuni (Panglima Tinggi TPNPB-OPM), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Walikota Jenderal Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Walikota Jenderal Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).

Siaran ini dirilis secara terbuka oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dan diklaim sebagai peringatan resmi terhadap segala bentuk aktivitas imigran Indonesia di wilayah yang mereka anggap sebagai zona perang.