ASKARA – Kunjungan sembilan pejabat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ke luar negeri menuai kritik tajam di tengah kebijakan pemerintah yang sedang fokus pada pemulihan ekonomi dalam negeri. Langkah ini dianggap bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para pejabat membatasi perjalanan dinas ke luar negeri demi efisiensi anggaran negara.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Sosial (Puskas), Mohamad Fuad, menyampaikan kritiknya terhadap keputusan tersebut. Fuad menilai, dalam situasi di mana banyak sektor industri domestik masih berjuang untuk pulih dari dampak pandemi, keputusan untuk mengirim sembilan pejabat ke luar negeri dianggap tidak tepat.

"Fokus pemerintah seharusnya lebih diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi domestik dan mendukung industri dalam negeri. Jadi perjalanan mereka ke Turki ini patut dipertanyakan. Apa urgensinya?" ujar Fuad, Selasa (3/12).

Para pejabat Kemenperin diketahui menghadiri Halal Expo 2024 di Turki yang berlangsung sejak 26 November hingga 1 Desember 2024. Fuad menjelaskan bahwa perjalanan dinas semacam ini tentu membutuhkan anggaran yang signifikan, mencakup biaya tiket pesawat, akomodasi, dan operasional lainnya.

Di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas, Fuad menilai pengeluaran untuk perjalanan dinas tersebut merupakan pemborosan anggaran. "Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan terkait tujuan, manfaat, dan anggaran yang digunakan dalam perjalanan dinas tersebut," tegasnya.

Fuad juga menambahkan, kasus ini berpotensi merusak citra pemerintah di mata masyarakat. Tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan prioritas dan harapan publik dapat memicu ketidakpercayaan terhadap komitmen pemerintah.

"Presiden Prabowo sudah jelas instruksinya, kalau tidak terlalu penting, tak perlu ke luar negeri. Kalau memang mau, silakan gunakan anggaran sendiri," kata Fuad.

Kritik ini menjadi pengingat bagi para pejabat untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran negara dan memastikan setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kemenperin terkait polemik perjalanan dinas tersebut.