Oleh: Dr. Ir. Imam Rozikin, IPU *

ASKARA - Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini meminta para menteri dan pejabat pemerintah untuk membatasi perjalanan luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan seminar atau studi banding. Tinjauan dari perspektif kebijakan publik menunjukkan bahwa langkah ini bisa menjadi strategi efisien untuk mendukung penghematan anggaran publik dan mencegah pemborosan sumber daya negara. Namun, untuk memastikan dampaknya, kebijakan ini perlu disertai pengawasan dan implementasi yang konsisten agar benar-benar termanifestasi dalam perilaku birokrasi.

Dalam Handbook of Public Policy Analysis karya Fischer, Miller, dan Sidney (2007), analisis Cost-Benefit oleh Gerald J. Miller dan Donijo Robbins menekankan pentingnya menilai manfaat dan biaya sebelum menerapkan kebijakan. Biaya yang dikeluarkan untuk seminar, workshop, atau studi banding di luar negeri sering kali cukup besar karena perbedaan kurs. Mengurangi frekuensi kegiatan ini bisa menghemat anggaran yang dapat dialokasikan ke kebutuhan dalam negeri. Martin Lodge dalam kajiannya tentang kebijakan komparatif juga menyoroti pentingnya memperhatikan karakteristik negara. Kebijakan yang efektif di negara lain belum tentu cocok diterapkan di Indonesia karena perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan budaya.

Namun, pembatasan ini tidak berarti menutup peluang pembelajaran lintas negara. Pemerintah telah mengirimkan banyak putra-putri terbaik bangsa untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, mulai dari S1 hingga doktoral. Generasi ini adalah aset nasional yang diharapkan membawa perspektif dan pengetahuan baru yang bisa diadaptasi sesuai kebutuhan lokal. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat diarahkan untuk lebih memanfaatkan keahlian mereka yang telah menempuh pendidikan internasional dan berpotensi menjadi agen perubahan di dalam negeri.

Kebijakan ini juga perlu didukung dengan klasifikasi yang jelas terkait tujuan perjalanan. Apabila perjalanan luar negeri benar-benar diperlukan untuk menimba ilmu atau mencari inovasi, sebaiknya pemerintah memilah dan memilih siapa yang memiliki kapasitas tinggi dalam transfer pengetahuan saat kembali. Misalnya, prioritas bisa diberikan kepada akademisi, teknokrat, atau birokrat yang memiliki rekam jejak dalam menyebarkan pengetahuan. Setelah kembali, penting untuk mengevaluasi efektivitas transfer ilmu yang mereka bawa agar investasi ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Namun, kebijakan ini akan sia-sia jika hanya berhenti sebagai wacana. Pembatasan perjalanan ini harus dikawal dengan ketat agar benar-benar diinternalisasikan dalam budaya kerja birokrasi. Upaya sistematis diperlukan untuk memastikan setiap perjalanan dinas berlandaskan kebutuhan, bukan sekadar ajang rekreasi terselubung. Dengan mengawal kebijakan ini, pemerintah dapat lebih konsisten mengarahkan dana publik ke tujuan yang lebih bermanfaat, memastikan setiap rupiah yang dihabiskan untuk perjalanan luar negeri membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa.

Jika pengawasan dan akuntabilitas atas kebijakan ini terjaga, pembatasan perjalanan luar negeri tidak hanya akan meningkatkan efisiensi anggaran tetapi juga memperkuat integritas dan profesionalisme birokrasi kita.

* Dosen Administrasi Publik Universitas Krisnadwipayana - Pengamat Kebijakan Publik Nusantara