Oleh : Saur S. Turnip

ASKARA - Fenomena judi online di Indonesia kian memprihatinkan, terutama saat melibatkan anak-anak dan orang muda sebagai korbannya. Dalam beberapa tahun terakhir, lonjakan keterlibatan anakanak dalam judi online, menggambarkan betapa masifnya dampak masalah ini. Mirisnya, tak hanya keluarga dan perkembangan psikologis yang membuat anak-anak rentan, tetapi juga lemahnya pengawasan dan kendali dari aparat yang seharusnya melindungi. 

Fenomena Yang Mencemaskan.

Peningkatan jumlah anak yang terpapar judi online di Indonesia sebagai fenomena menjadi perhatian serius, dengan data menunjukkan lonjakan hingga 300%. Berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lebih dari 197.000 anak di Jakarta Barat saja tercatat terlibat dalam aktivitas perjudian online, menyoroti skala permasalahan yang semakin mengkhawatirkan. 

Beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak terjerat judi online, di antaranya adalah pengaruh relasi kuasa dalam keluarga, terutama ketika orang tua sendiri terlibat dalam perjudian. Selain itu, aspek perkembangan psikologis remaja, seperti kecenderungan impulsif dan keinginan untuk mencari pengalaman baru, turut berkontribusi dalam menjadikan mereka lebih rentan terhadap godaan judi online. 

Kecanduan judi online pada anak-anak memiliki dampak yang serius, termasuk mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Anak yang kecanduan sering kali nekat melakukan pencurian atau tindakan kriminal lainnya guna memenuhi kebutuhan berjudi, yang pada akhirnya memperburuk situasi sosial dan psikologis mereka.

Oknum Penyelenggara Negara Pelaku Kejahatan Siber.

Sangat sulit membayangkan bagaimana kepercayaan publik dapat hancur ketika seorang pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terlibat dalam kasus manipulasi dan rekayasa rekening terkait judi online (judol) untuk mengelabui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kasus ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap integritas aparat negara dan memperlihatkan pengkhianatan oleh penyelenggara negara.    Oknum-oknum tersebut tidak hanya berusaha menutupi jejak mereka dengan mengirimkan rekening rekayasa, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang seharusnya bertanggung jawab dalam memberantas praktik ilegal.  

Jika otoritas yang seharusnya mengawasi dan mengelola ruang digital justru menyalahgunakan kekuasaan mereka, kepada siapa lagi masyarakat bisa berharap untuk membebaskan diri dari jeratan judi online? Pelanggaran serius terhadap integritas aparat negara yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara.  Sangat memberikan dampak negatif terhadap kredibilitas lembaga yang seharusnya memberantas praktik ilegal.

Sebuah Komimen atau Hanya Kampanye .

Pengawasan dalam negara menjadi semakin kompleks ketika integritas penyelenggara negara dipertanyakan dan pengawasan yang ketat harus diterapkan layaknya watch dog, sebuah indikasi bahwa kepercayaan publik telah melemah dan langkah yang diambil hanya sekadar lip service. Hal ini disoroti oleh desakan anggota Komisi III DPR RI yang meminta PPATK memastikan tidak ada oknum di dalam lembaga tersebut yang terlibat dalam praktik judi online. Koordinasi intensif antara PPATK dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memberantas jaringan judi online secara efektif.

Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi keharusan dalam menghadapi kasus ini, di mana tindakan tegas harus diambil untuk memastikan keadilan ditegakkan. Penyelidikan yang transparan dan akuntabel diperlukan agar semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban dan menunjukkan komitmen negara terhadap integritas hukum.

Langkah-langkah yang diperlukan meliputi tindakan tegas negara terhadap pelaku dan jaringan perjudian online, disertai dengan penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, diperlukan peningkatan perlindungan anak melalui upaya kolektif keluarga dan masyarakat agar generasi muda terhindar dari pengaruh buruk perjudian online.

Meraih Harapan Pemerintah

Kasus meningkatnya anak yang terjerat judi online dan keterlibatan oknum negara dalam jaringan ini memperlihatkan persoalan serius dalam hal integritas, baik di lingkup keluarga maupun pemerintahan. Untuk menghadapi tantangan ini, tidak cukup dengan seruan dan janji belaka. Perlu ada langkah konkret dan kolaborasi intensif antara aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, keluarga, dan masyarakat. Hanya dengan demikian kita dapat melindungi generasi muda dari bahaya perjudian online dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Ini bukan sekadar soal penegakan hukum, tetapi soal mempertahankan moralitas dan masa depan bangsa.™@opnsjj