ASKARA - Komisi IV DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 5 November 2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Komisi IV, termasuk Abdul Kharis Almasyhari, Panggah Susanto, Alex Indra Lukman, dan Ahmad Yohan.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.Si., memberikan komentar positif terkait  program swasembada pangan
yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo,  yaitu program pencetakan sawah (food estate) dan optimalisasi lahan pertanian. 

Namun demikian, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP tersebut mengingatkan  pemerintah era Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam mengeksekusi program food estate, jangan sampai gagal lagi.

"Karena ini pertaruhan hidup matinya kita. Pengalaman mengerjakan food estate di Indonesia sejak era pak Harto sampai dengan pak Jokowi semua menemui kegagalan," tegas Prof. Rokhmin Dahuri yang pernah menjadi Ketua AMDAL di Kalimantan Tengah itu.

Ia lalu memberikan contoh,  menurut IPB waktu itu lahan yang sesungguhnya 1000 hektar berdasarkan kedalaman Gambut 1 m. Kalau untuk tanaman pangan tidak boleh kedalaman gambut lebih dari 1 meter. Tapi  pemerintah waktu itu memaksakan menjadi 1 juta.

"Kedua, on-farm kedodoran, tidak ada komoditas yang berhasil karena on-farm seperti kemarin Kalimantan Tengah Sumatera Utara teknologinya parah. Kemudian sistem merangkai suplai belum terbangun, sistim hulu dan hilir. Jadi harus dilengkapi," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong itu.

Untuk itu, Prof Rokhmin Dahuri menekankan, pemerintah dalam mengeksekusi food estate perlu mengedepankan kaidah ilmiah dalam memilih lokasi hingga menerapkan teknologi. "Jangan sampai, lagi produksi sepuluh ribu ton, tiba-tiba enggak ada benihnya, enggak ada pupuknya, kan, celaka," ucapnya 

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Guru Besar IPB University itu juga menyambut baik program prioritas yang dipaparkan oleh Menteri Pertanian, terutama yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas pangan dan pengembangan teknologi pertanian. 

"Program-program tersebut sangat relevan dan diperlukan untuk menghadapi tantangan global serta memastikan ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Pentingnya Inovasi dan Teknologi

Dalam komentarnya, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti pentingnya inovasi dan teknologi dalam sektor pertanian. Beliau menggarisbawahi bahwa penggunaan teknologi modern dan praktik pertanian yang berkelanjutan akan membantu meningkatkan hasil produksi dan efisiensi, sehingga petani dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Prof. Rokhmin Dahuri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam mengembangkan sektor pertanian. Beliau mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

"Kami berharap agar program-program yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," tegasnya.

Beliau optimis bahwa dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Program Prioritas Kementerian Pertanian

Agenda rapat kali ini meliputi perkenalan antara pejabat baru Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR serta pembahasan rencana program prioritas Kementerian Pertanian untuk tahun 2025. 

Titiek Soeharto menekankan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang sangat vital di Indonesia, tidak hanya sebagai sumber pemenuhan pangan, tetapi juga berperan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan tujuan akhir untuk menyejahterakan rakyat melalui kemandirian pangan.

Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memaparkan berbagai kebijakan dan program yang akan diimplementasikan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pangan dan mencapai swasembada pangan. 

Titiek Soeharto menambahkan bahwa diperlukan kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta program prioritas yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut⁽.

Rapat kerja ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan kebijakan yang efektif untuk mendukung sektor pertanian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh negeri.