Oleh : Saur S. Turnip 

 

ASKARA - Secara umum, opini ini menggagas peran aktif Indonesia dalam politik dan hubungan diplomasi untuk mencerminkan komitmennya sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kerjasama internasional, sesuai dengan amanat dalam mukadimah UUD 1945. Indonesia katanya menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang diatur dalam UUD 1945. Prinsip mengedepankan diplomasi yang tidak berpihak pada kekuatan besar dan fokus pada perdamaian, keamanan, dan kerjasama internasional adalah lebih penting daripada mengecam atau memutuskan hubungan diplomatik.  Indonesia secara aktif terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian di bawah naungan PBB.  Sejak tahun 1957, Indonesia telah mengirimkan pasukan ke berbagai misi perdamaian di negara-negara konflik, termasuk di Kamboja, Timor Leste, dan Lebanon. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global.

 

Konflik bersenjata antara Hizbullah dan Israel di Lebanon kembali memanas, menandai salah satu eskalasi paling mematikan dalam sejarah kawasan ini sejak 2006. Ledakan perangkat elektronik yang mengguncang Lebanon pada pertengahan September 2024 telah menjadi titik awal pertempuran baru yang membawa kehancuran besar bagi rakyat Lebanon. Ratusan jiwa telah melayang dalam serangan udara Israel, sementara Hizbullah terus melancarkan serangan balik. Di tengah situasi yang semakin memburuk, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyuarakan keprihatinan mendalam dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak.

 

Akar Permasalahan dari Perspektif Masing-Masing Pihak

 

Israel: Keamanan Nasional dan Perlawanan Terhadap Terorisme

 

Dalam beberapa interpretasi, ada pandangan bahwa tanah yang saat ini menjadi Israel adalah tanah suci bagi umat Yahudi, yang sering berkonflik dengan narasi historis dan keagamaan Muslim dan Kristen yang mengklaim wilayah tersebut sebagai tempat suci mereka juga. Hal ini menciptakan ketegangan yang berakar dalam aspek spiritual dan religius.  Israel sering kali menyatakan bahwa operasi militernya terhadap Hizbullah bertujuan untuk menjaga keamanan nasionalnya. Hizbullah, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Israel dan sejumlah negara lain, memiliki kekuatan militer yang signifikan di Lebanon selatan, wilayah yang berbatasan langsung dengan Israel. Sejarah panjang antara keduanya, terutama sejak perang besar pada tahun 2006, membuat Israel terus bersikap defensif terhadap ancaman yang dirasakan dari Hizbullah. Sejak tahun 1980-an, terdapat serangkaian konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah, termasuk Perang Lebanon Kedua pada tahun 2006. Setiap konflik memperburuk situasi dan menambah ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. 

 

Serangan balasan Israel yang terjadi setelah ledakan perangkat elektronik di Lebanon dianggap sebagai langkah untuk menghentikan ancaman dari kelompok milisi tersebut.

 

Namun, kritikus internasional sering mempertanyakan proporsi kekuatan yang digunakan Israel dalam konflik ini. Serangan udara Israel yang telah menewaskan ratusan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, memunculkan kembali perdebatan mengenai penggunaan kekuatan militer yang berlebihan dan dampaknya terhadap hak asasi manusia di zona perang.

 

Hizbullah: Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Membela Kedaulatan Lebanon

 

Sejak pembentukan Israel pada tahun 1948 menyebabkan gelombang pengungsi Palestina, banyak di antaranya yang melarikan diri ke Lebanon. Hal ini menciptakan ketegangan antara komunitas Palestina yang tinggal di Lebanon dan penduduk lokal. Invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982 bertujuan untuk mengusir Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dari Lebanon. Meskipun berhasil mengusir PLO, invasi tersebut juga menyebabkan peningkatan ketegangan dan munculnya kelompok bersenjata seperti Hizbullah. Hizbullah, yang muncul sebagai respons terhadap invasi Israel dan dukungan untuk Palestina, menjadi kekuatan militer dan politik yang signifikan di Lebanon. Mereka melakukan serangan terhadap Israel dan mendapatkan dukungan dari Iran dan Suriah.

 

Selama Perang Lebanon (1975-1990), terjadi banyak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal yang dilakukan oleh berbagai pihak. Peristiwa seperti pembantaian Sabra dan Shatila pada tahun 1982, di mana ribuan pengungsi Palestina dibunuh oleh milisi Lebanon. 

 

Di sisi lain, Hizbullah mengklaim bahwa tindakan mereka adalah bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai penjajahan Israel atas wilayah Arab, khususnya Palestina, serta untuk membela kedaulatan Lebanon. Kelompok ini telah lama menempatkan dirinya sebagai pelindung Lebanon dari ancaman Israel, dan ledakan perangkat elektronik yang terjadi pada bulan September 2024 semakin memperkuat posisi mereka. Meski Israel belum secara terbuka mengakui terlibat dalam insiden tersebut, Hizbullah menuduh Israel sebagai dalang di balik ledakan, yang menurut mereka adalah upaya sabotase terhadap negara Lebanon.

 

Namun, kehadiran senjata berat dan persenjataan canggih di tangan Hizbullah juga telah menimbulkan kritik dari dalam Lebanon sendiri, termasuk dari komunitas internasional. Banyak yang memandang kelompok ini tidak hanya sebagai aktor politik yang sah, tetapi juga sebagai faktor instabilitas di kawasan. Dukungan Hizbullah terhadap aksi kekerasan sering kali dinilai sebagai tindakan yang memperkeruh situasi dan semakin menjauhkan Lebanon dari perdamaian.

 

Tanggapan Dewan Keamanan PBB  untuk Mengurangi Eskalasi

 

Dewan Keamanan PBB telah diminta untuk memainkan peran lebih aktif dalam menengahi konflik ini. Antonio Guterres, dalam pidatonya, menekankan pentingnya mempertahankan kedaulatan Lebanon dan mendesak agar negara ini memiliki kendali penuh atas senjata di seluruh wilayahnya. Hal ini tentu merujuk pada perlunya membatasi kekuatan militer Hizbullah dan memperkuat Angkatan Bersenjata Lebanon sebagai satu-satunya institusi militer yang sah di negara tersebut.

 

Namun, tanggapan internasional terhadap konflik Israel-Hizbullah sering kali terhambat oleh perpecahan dalam Dewan Keamanan. Dukungan politik dan militer dari kekuatan eksternal, seperti Iran yang mendukung Hizbullah dan Amerika Serikat yang secara konsisten mendukung Israel, membuat sulitnya menemukan solusi yang benarbenar netral dan damai. Dalam situasi ini, Dewan Keamanan PBB perlu berperan sebagai mediator yang dapat mendorong gencatan senjata segera, sambil melindungi rakyat sipil dari kehancuran yang lebih besar.

 

Gagasan Mengurangi Kehancuran Fatal

 

Mengurangi eskalasi konflik ini membutuhkan strategi jangka pendek dan panjang yang melibatkan berbagai aktor internasional dan lokal. Beberapa langkah konkret yang bisa diambil antara lain:

 

1. Gencatan Senjata Segera dan Perundingan : Dewan Keamanan PBB harus memprioritaskan seruan untuk gencatan senjata segera di Lebanon. Mediasi yang adil dan inklusif antara Israel dan Hizbullah perlu dimulai untuk menghentikan kekerasan sementara jalan diplomatik dibuka.

 

2. Penguatan Angkatan Bersenjata Lebanon:  Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Guterres adalah pentingnya memperkuat Angkatan Bersenjata Lebanon sebagai satu-satunya kekuatan militer yang sah di negara itu. Ini berarti, dukungan internasional dalam bentuk bantuan militer dan pelatihan dapat membantu memperkuat kedaulatan Lebanon dan mengurangi ketergantungan pada kelompokkelompok milisi seperti Hizbullah.

 

3. Mengurangi Campur Tangan Asing : Konflik di Lebanon tidak hanya melibatkan aktor lokal, tetapi juga aktor-aktor internasional yang mempengaruhi jalannya konflik. Oleh karena itu, upaya diplomasi global harus diarahkan untuk mengurangi keterlibatan negara-negara asing dalam mendukung kelompok-kelompok bersenjata di kawasan tersebut. Ini termasuk menekan negara-negara yang mendukung Hizbullah dengan persenjataan dan dukungan finansial, sekaligus mencari jalan bagi Israel untuk menghentikan serangan yang mengakibatkan korban sipil.

 

4. Pemulihan Pasca-Konflik:  Setelah eskalasi kekerasan mereda, fokus jangka panjang harus diarahkan pada pemulihan Lebanon. Infrastruktur yang hancur, ribuan warga yang mengungsi, serta trauma sosial yang mendalam memerlukan perhatian serius. Bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali harus menjadi prioritas utama bagi komunitas internasional.

 

Penutup

 

Konflik Israel dan Hizbullah di Lebanon merupakan tantangan besar bagi stabilitas kawasan Timur Tengah. Kedua pihak memiliki narasi dan kepentingan yang sangat bertolak belakang, namun dampaknya yang paling parah dirasakan oleh rakyat sipil. Menemukan solusi untuk menghentikan siklus kekerasan ini membutuhkan kerja sama dan diplomasi yang intensif dari berbagai pihak, termasuk Dewan Keamanan PBB. Gagasan untuk memperkuat kedaulatan Lebanon melalui penguatan militer dan diplomasi global bisa menjadi kunci untuk mencegah kehancuran lebih lanjut. Lebih dari itu, dunia harus belajar dari eskalasi ini bahwa konflik bersenjata tidak pernah menyisakan kemenangan, hanya kehancuran yang merugikan semua pihak.@Opnsjj