Oleh : Saur Turnip 

 

ASKARA - Opini kita saat ini, menyasar sebuah penyelidikan dan penyidikan dalam kasus hilangnya nyawa seseorang adalah dua tahap penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penyelidikan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu tindakan adalah tindak pidana, sementara penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut pelaku di pengadilan. Proses ini melibatkan kolaborasi erat antara kepolisian dan kejaksaan, serta memerlukan dukungan dari berbagai alat bukti, saksi, dan tenaga ahli untuk memastikan bahwa kasus tersebut dapat diungkap dan diproses sesuai hukum. 

 

Kita mengutip sebuah kasus yaitu kasus Vina Cirebon yang tengah menjadi perhatian public, bahwa kasus ini menyoroti bagaimana penegakan hukum yang tidak sesuai prosedur dapat berujung pada ketidakadilan, baik bagi korban maupun tersangka yang dijatuhi hukuman. Proses hukum yang tidak transparan dan brutal merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks keterbukaan era modern, masyarakat memiliki lebih banyak akses untuk bersuara dan menuntut keadilan, yang dapat menekan negara untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih transparan dan akuntabel. 

 

Kasus Vina Cirebon ini  digambarkan sebagai situasi yang kompleks, di mana suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang awalnya dianggap sebagai kecelakaan tunggal, akhirnya berubah menjadi kasus pembunuhan berencana. Perubahan ini membawa implikasi serius pada proses hukum, terutama ketika penegakan hukum yang seharusnya mengikuti tahapan penyelidikan dan penyidikan yang benar, patut diduga malah diabaikan. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang integritas sistem peradilan, keadilan, dan keterbukaan informasi. 

 

Padahal, setiap kasus seharusnya diproses dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku, menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa vonis yang dijatuhkan berdasarkan bukti yang jelas, akurat, dan didukung oleh proses hukum yang adil. 

 

Mengapa hal seperti ini terlanjur terjadi ? 

Mengapa hal seperti ini bisa terjadi, di mana suatu kecelakaan yang awalnya dianggap sebagai peristiwa tunggal kemudian berkembang menjadi kasus pembunuhan berencana, dan sejumlah orang dihukum tanpa proses penyelidikan dan penyidikan yang semestinya? 

 

Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan bagaimana situasi seperti ini bisa muncul dalam sistem peradilan: 

 

Kelemahan Prosedural dalam Penegakan Hukum 

 

Kasus seperti ini sering kali menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan prosedur hukum yang seharusnya dijalankan secara ketat dan profesional. Penyelidikan dan penyidikan merupakan tahap krusial yang harus dilakukan dengan benar, di mana setiap fakta dikumpulkan secara objektif, dan setiap dugaan harus didukung oleh bukti yang sah. Ketika prosedur ini diabaikan atau dilanggar, maka hasil akhirnya dapat berujung pada kesalahan dalam menetapkan tersangka, mengarahkan penyidikan ke jalur yang salah, hingga akhirnya memberikan vonis yang tidak sesuai dengan kenyataan. 

- Ketidaksesuaian prosedur bisa jadi terjadi karena ketidakmampuan aparatdalam melakukan penyelidikan secara mendalam atau adanya tekanan untuk cepat menyelesaikan kasus tanpa memperhatikan kualitas penyelidikan. 

- Di sisi lain, mungkin juga ada intervensi pihak-pihak tertentu yang mempengaruhi jalannya proses hukum, baik karena motif politik, ekonomi, atau kekuasaan. 

 

Tekanan Sosial atau Politik 

 

Dalam beberapa kasus, penegakan hukum bisa dipengaruhi oleh tekanan sosial atau politik. Peristiwa yang menarik perhatian publik besar dapat mendorong aparat penegak hukum untuk mencari solusi cepat agar terlihat “bertindak”. Namun, solusi cepat ini sering kali mengabaikan aspek keadilan dan proses hukum yang benar. Desakan untuk menunjukkan hasil dalam waktu singkat bisa memicu penetapan tersangka yang terburu-buru tanpa bukti yang cukup, atau bahkan pemaksaan skenario yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. 

 

Tekanan sosial bisa datang dari keluarga korban, media, atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi opini publik. Sementara tekanan politik bisa muncul dari kepentingan tertentu yang ingin menjaga citra atau stabilitas di tengah masyarakat. 

 

Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas 

 

Sistem peradilan yang tidak transparan memudahkan terjadinya penyimpangan. Dalam banyak kasus, kurangnya transparansi dalam proses penyidikan membuat keluarga korban atau masyarakat umum tidak bisa memantau jalannya penegakan hukum. Mereka hanya tahu hasil akhirnya, tanpa bisa melihat bagaimana bukti-bukti dikumpulkan dan diproses. Ketika publik tidak memiliki akses ke informasi yang cukup, mereka akan cenderung mempercayai bahwa ada yang tidak beres dalam proses tersebut. 

 

Ketidaktransparanan ini juga bisa disertai dengan kurangnya akuntabilitas dari aparat penegak hukum. Jika aparat tidak mempertanggungjawabkan setiap langkah mereka dan tidak diawasi dengan ketat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar. 

 

Krisis Kepercayaan Terhadap Sistem Hukum 

 

Kasus-kasus seperti ini sering kali mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat ada kesenjangan besar antara hukum di atas kertas dan praktik di lapangan, mereka mulai mempertanyakan integritas dan keadilan sistem tersebut. Proses yang tidak transparan, vonis yang terasa tidak adil, dan penyelesaian kasus yang terburu-buru tanpa bukti yang memadai menimbulkan rasa frustrasi. 

 

Masyarakat semakin sadar akan hak-hak mereka, terutama di era keterbukaan informasi seperti sekarang. Mereka menuntut penegakan hukum yang adil, di mana setiap proses dilakukan dengan menghormati prosedur dan hak-hak semua pihak yang terlibat, tanpa adanya pemaksaan atau manipulasi fakta. 

 

Penyalahgunaan Kekuasaan 

 

Ada juga kemungkinan bahwa dalam kasus ini, penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu telah terjadi. Penyalahgunaan kekuasaan ini bisa berbentuk manipulasi fakta, intimidasi terhadap saksi atau tersangka, atau bahkan rekayasa bukti. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari melindungi pihak-pihak tertentu, hingga mencapai hasil yang diinginkan dengan cepat tanpa memperhatikan kebenaran materiil. 

 

Ketika sistem hukum tidak sepenuhnya independen, dan terdapat unsur-unsur yang bisa memengaruhi jalannya proses hukum, maka keadilan mudah terganggu. Penyalahgunaan kekuasaan ini bisa terjadi di berbagai tingkatan, dari level penyidik hingga pengambil keputusan dalam pengadilan. 

 

Pengabaian Hak Asasi dan Hak Tersangka 

 

Kasus ini juga bisa jadi menunjukkan pengabaian hak-hak tersangka yang seharusnya dilindungi dalam proses hukum. Di Indonesia, KUHAP sudah memberikan perlindungan terhadap tersangka, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak dipaksa mengakui sesuatu, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Namun, jika prosedur ini diabaikan, maka proses hukum menjadi tidak adil, dan tersangka bisa dijebak dalam situasi yang tidak mereka pahami atau kuasai. 

 

Dalam kasus ini, bisa jadi tersangka ditetapkan dan divonis tanpa mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membela diri atau tanpa proses pemeriksaan bukti yang seharusnya dilakukan dengan seksama. Ketidakadilan ini jelas melanggar prinsip due process of law atau proses hukum yang adil. 

 

Bagaimana Negara Menyikapi ini? 

 

Secara keseluruhan, situasi seperti ini terjadi karena kombinasi antara kelemahan dalam prosedur penegakan hukum, tekanan sosial atau politik, kurangnya transparansi, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi. Semua faktor ini mengarah pada satu kesimpulan: sistem peradilan perlu dijalankan dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas agar keadilan benar-benar bisa tercapai. 

 

Untuk merespons kasus yang mencerminkan adanya pelanggaran prosedur hukum seperti ini, negara dan yudikatif harus: 

- Mengadakan penyelidikan ulang yang independen dan transparan. 

- Mengevaluasi kinerja aparat yang terlibat dan memberikan sanksi jika diperlukan. 

- Membuka jalan untuk peninjauan kembali atau pengadilan ulang, bila ditemukan kesalahan dalam putusan. 

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua tahapan hukum. 

- Melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. 

- Mendengarkan tuntutan masyarakat dan melibatkan mereka dalam upaya perbaikan sistem. 

- Menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam setiap proses hukum. 

 

Jika masyarakat semakin kritis dan berani menuntut keterbukaan, maka kasus-kasus seperti ini akan menjadi cermin untuk memperbaiki sistem hukum. Di era keterbukaan ini, suara publik menjadi semakin penting dalam mengawasi penegakan hukum, memastikan bahwa setiap proses dilakukan dengan benar dan adil tanpa ada yang disembunyikan atau dipermainkan demi kepentingan tertentu. Langkahlangkah ini tidak hanya akan membantu memulihkan keadilan dalam kasus yang bersangkutan, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara.