FGD Universitas Negeri Padang: Prof. Rokhmin Dahuri Tanamkan Nilai Kebangsaan di Perguruan Tinggi

ASKARA - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS. menjelaskan Indonesia memiliki modal dasar yang lengkap dan besar untuk menjadi bangsa maju, adil[1]makmur, dan berdaulat. yaitu jumlah penduduk yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam darat dan laut yang melimpah serta posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia yang sangat strategis.

“Akan tetapi, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Prof Rokhmin Dahuri menjadi pembicara utama pada FGD “Menanamkan Nilai-Nilai Kebangsaan di Perguruan Tinggi pada Era Globalisasi” di Ruang Sidang Senat Lt. 4 Gedung Rectorate and Research Center, Universitas Negeri Padang (UNP), Kamis, 29 Agustus 2024.

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan modal dasar pembangunan Indonesia, yaitu Pertama, Bonus Demografi: Jumlah penduduk 281,6 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040 yang merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar.

“Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip (surplus) secara berkelanjutan. Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri membawakan tema “Menanamkan Nilai-Nilai Kebangsaan Di Perguruan Tinggi Pada Era Globalisasi Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kedua, Kaya Sumber Daya Alam (SDA): Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut. Ketiga, Posisi Geoekonomi Dan Geopolitik: 45% dari seluruh komoditas & produk bernilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (UNCTAD, 2012). Catatan: Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari.

“Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip (surplus) secara berkelanjutan. Sayangnya, sejak 2010 hingga 2019 neraca perdagangan RI justru negatip terus,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 – 2004 itu.

Keempat, Rawan Bencana Alam: 70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri → mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa.

“Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam darat dan laut yang melimpah serta posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia menjadi sangat strategis. Akan tetapi, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan Indonesia akan mengalami perubahan pasar tenaga kerja. Perubahan pada pekerjaan berdasarkan sektor (pekerjaan; 2028), yaitu Pertanian dan Pertambangan: -3,5 juta pekerjaan tergantikan Grosir dan Retail -1,6 juta pekerjaan tergantikan Industri -1,5 juta pekerjaan tergantikan. Kurang 10% tenaga kerja yang tergantikan meliputi operator mesin, pekerja keterampilan dasar, dan pekerja pertanian terampil yang umumnya disebabkan oleh perkembangan teknologi.

Kesenjangan keterampilan masa depan yang paling besar untuk pekerjaan baru yaitu: dasar (pemahaman membaca, menulis, dan mendengarkan), interaktif (negosiasi, persuasi), dan keterampilan IT (pemrograman, perancangan sistem). 62% Pekerjaan baru akan hadir di sektor konstruksi, transportasi/pariwisata, dan retail.

Inovasi: mengubah ide-ide kreatif menjadi produk teknologi komersial. Kreatifitas: pembangkitan ide-ide baru. Invensi Dan Inovasi: Invensi menghasilkan ide atau konsep baru, lalu inovasi mengubah konsep baru itu menjadi komersial atau penggunaan lebih luas.

Integrasi Sistem Pendidikan dan Riset – Sistem Ekonomi dan Industri – Sistem Tata Kelola Pembangunan dan Pemerintahan Kunci Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sistem Pendidikan & Riset Inovasi. Kita harus mentransformasi (memperbaiki) sistem Pendidikan Nasional, mulai dari Tingkat SD (Pendidikan dasar), SLTP & SLTA (Pendidikan menengah) hingga Pendidikan Tinggi. Pendidikan Dasar bertujuan menyiapkan peserta didik jadi manusia pembelajar dan warga negara yang baik.

Pada Tingkat SD, harus dihindari beban kurikulum yang berlebihan. Ciptakan iklim (suasana) Pendidikan yang membahagiakan (fun) dan menyemangati peserta didik. Yang mesti ditumbuhkan adalah kecakapan (ilmu) dasar manusia pembelajar: literasi (budaya membaca), numerasi (berhitung), menulis, menutur, dan bekerjasama.

Kecakapan dasar diatas mesti dikombinasikan (dilengkapi) dengan 4 wahana pembentukan karakter dan kreativitas: (1) olah pikir (critical thinking dan problem solving), (2) olah rasa (spiritualitas, etika, dan estetika), (3) olah raga (permainan dan ketangkasan kinestetik), dan (4) olah karsa (kemauan/imajinasi kreatif)

Pengetahuan sebagai disiplin ilmu belum perlu diajarkan. Biarkan anak[1]anak menjelajahi (exploring) bahan bacaan dan bidang pengetahuan apa saja yang mereka sukai, tanpa sekat-sekat keilmuan yang ketat (rigid). Sekolah cukup menyediakan bahan bacaan yang terseleksi dan mencukupi.

Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah, perlu ada pergesaran menuju pembelajaran yang lebih berpusat pada individu. Sistem kelas yang tersusun berdasarkan kelompok umur bukanlah keharusan, melainkan sebuah pilihan.

Pada awal sejarah Pendidikan, di kebanyakan negara, kelas disusun berdasarkan pada kesamaan minat akan mata Pelajaran. Sistem kelas berdasarkan kelompok umur mulai diperkenalkan di Jerman (Prusia) pasca kekalahan Jerman dari Perancis di bawah Napoleon pada 1806

Mata Pelajaran wajib (mandatory subjects) dibuat ringkas, untuk memberikan lebih banyak ruang bagi Mata Pelajaran pilihan (elective subjects). Dengan begitu, siswa bisa diperkenalkan dengan experiential learning, baik lewat kerja kelompok maupun lewat pemagangan.

Pada tingkat Perguruan Tinggi (PT), orientasi utama pendidikan bukanlah menjadi WCU (World Class University), melainkan menjadi pilar utama pendukung pembangunan nasional. Menjadi WCU hanya dampak ikutan manakala penyelenggaraan Tri Dharma dijalankan secara professional dan sungguh-sungguh.

Transformasi PT harus memperhatikan pemerataan sebaran, perbaikan mutu, dan keseimbangan proporsi bidang studi. Dengan total penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia memiliki 4.350 PT. Bandingkan dengan China dengan sekitar 1,4 miliar jiwa, tetapi jumlah PT lebih sedikit (2.824)

Dengan kata lain, isu krusialnya bukanlah jumlah, melainkan pemerataan sebaran antar wilayah dan rendahnya mutu sebagian besar PT kita. Selain itu, proporsi mahasiswa bidang sosial-humaniora jauh melebihi yang menekuni bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

Jumlah mahasiswa keinsinyuran (STEM) hanya 14 persen dari seluruh mahasiswa di Indonesia (sekitar 50 persen belajar teknik komputer), dengan tingkat putus kuliah tertinggi (4,66 persen). Persoalannya tambah pelik karena dari sekitar 100.000 lulusan keinsinyuran, hanya sekitar 5.000 yang bekerja profesional sesuai bidangnya.

Solusinya, perlu kebijakan insentif dan afirmatif bagi yang mau kuliah di bidang keinsinyuran, perlu juga dipikirkan keterkaitannya dengan pembangunan sektor ekonomi-industri.

Mahasiswa PT juga harus dipersiapkan punya fleksibilitas dalam merespons tantangan perubahan yang kian cepat. Kita bisa belajar dari China, dengan fokus kebijakannya untuk mengubah tendensi pembelajaran spesialisasi yang berlebihan menuju penyiapan pembelajar generalis (interdisciplinary) yang mampu berpikir sistemik (holistic), independent, dan inovatif.

Hanya saja, agar tenaga generalis ini punya keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, mahasiswa dibekali experiential learning dengan rumus 2+1 (2 tahun belajar di universitas, 1 tahun magang di dunia kerja; atau 2 tahun di kota, 1 tahun di desa).

Gambaran Umum Perguruan Tinggi Indonesia

Sejatinya, kondisi Pendidikan Tinggi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dari 104 Perguruan Tinggi (PT) yang mendapatkan status akreditasi institusi unggul dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi), tidak ada satupun yang masuk dalam jajaran 100 besar (terbaik) PT berkelas dunia (World Class University) versi QS World University Ranking (WUR) maupun Times Higher Education (THE).

Malaysia sudah sejak lama memiliki satu PT yang bertengger di jajaran 100 besar dunia versi QS WUR, yakni University of Malaya (UM) yang berada di peringkat ke-60 dunia. Singapura memiliki National University of Singapore (NUS) yang bertengger di peringkat-8 dunia, dan Nanyang Tehcnological University (NTU) di peringkat-15 dunia.

Sementara itu, Indonesia baru bisa menempatkan 5 PT yang berada di 500 besar dunia: UI (ke-206), UGM (239), ITB (256), UNAIR (308), dan IPB (426). Kriteria (fitur) utama QS WUR: (1) Reputasi Akademik (40%), (2) Reputasi Dosen (10%), (3) Rasio Mahasiswa – Fakultas (20%), (4) Ideks Sitasi per Fakultas (20%), (5) Rasio Dosen Intrenasional di Fakultas (5%), dan (6) Rasio Mahasiswa Internasional (5%).

Kriteria utama THE: (1) Pembelajaran (29,5%), (2) Lingkungan Penelitian (29%), (3) Kualitas Penelitian (30%), (4) Industri (4%), dan (5) International Outlook (7,5%). Terdapat 4.593 Perguruan Tinggi, 29.413 Program Studi ,8,48 Juta Mahasiswa, terdaftar 312.890 Dosen.

Sementara itu, Universitas Negeri Padang menduduki rangking 26 dari 75 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia 2024 Versi Edurank.

Hard Skills di Abad 21

Jenis-jenis hard skills yang dibutuhkan di abad-21, antara lain Ilmu-Ilmu Dasar terdiri 1. Matematika 2. Fisika 3. Kimia 4. Biologi 5. Metalurgi 6. Ekonomi 7. Sosiologi 8. Bahasa. Cross-Cutting Science and Technology. Digital Technology, Computer, HP, dan Gadget lainnya 2. Engineering

Ilmu-Ilmu Kompetensi Khusus yaitu 1. Ipteks untuk 5 Butsarman (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan) 2. Ipteks terkait kebutuhan sekunder manusia (seperti motor, mobil, kapal, pesawat, HP, Televisi, dan Kitchen Set) dan kebutuhan tersier (seperti kosmetik, kecantikan, olah raga dan kebugaran, MICE, rekreasi, dan pariwisata).

3. Ipteks untuk pembangunan dan maintenance infrastruktur (seperti jalan, pelabuhan, bandara, jaringan telkom, listrik, gas, irigasi, dan internet); dan bangunan, 4. Ipteks terkait dengan eksplorasi, eksploitasi (produksi), pengolahan, dan distribusi ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) secara ramah lingkungan.

5. ipteks terkait dengan teknik dan manajemen lingkungan dan sustainability seperti: penyusunan RTRW; pemanfaatan SDA terbarukan secara optimal dan sustainable; pengendalian pencemaran; konservasi biodiversitas; design & construction with nature (landscaping); mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim Global, gempa bumi, banjir, dan bencana alam lain; Green Economy; Blue Economy; dan Circular Economy.

6. Ipteks terkait dengan Industry 4.0: Data Science, penyusunan Big Data, IoT, AI, Cloud Computing, Blockchain, Robotics, Drone, Advanced Materials, Biotechnology, dan Nanoteknologi, 7. Ipteks terkait dengan pembangunan ekonomi, bisnis, dan manajemen, 8. Ipteks social engineering and management: psikologi, sosiologi, antroplogi, hukum, dll. 9. ipteks terkait dengan hankam.

Sedangkan karakter yang dibutuhkan di abad-21 antara lain Soft Skills, terdiri 1. Kemampuan memahami kekuatan dan kelemahan diri 2. Kemampuan memahami kemauan dan kesukaan orang lain (mitra) 3. Kemampuan terus memelihara dan memompa motivasi untuk menjadi yang terbaik 4. Kemampuan analisis dan memecahkan masalah 5. Kreatif dan inovatif 6. Leadership 7. Entrepreneurship 8. Kolaborasi 9. Kemampuan berbahasa Asing (Inggris, Arab, Mandarin, dll)

Etos Kerja terdiri 1. Kerja keras 2. Rajin 3. Disiplin 4. Tahan banting, tak mudah putus asa, dan pantang menyerah 5. Antisipatif 6. Adaptif 7. Agile. Sedangkan Akhlak Mulia terdiri 1. Shidiq (Jujur) 2. Amanah 3. Fathonah (Cerdas & Visioner) 4. Mampu menyampaikan dan berbagi kelebihan kepada orang lain 5. Sabar dan Syukur 6. Kana’ah 7. Tidak iri dan dengki 8. Tidak pemarah dan pendendam.

Tantangan Pembangunan Indonesia

Lebih lanjut, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan, sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, alhamdulillah bangsa Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan hampir di semua bidang kehidupan. “Contohnya, kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen,” ujar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu, merujuk data BPS yang diolah oleh RD Institute (2023).

Selanjutnya, pada 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16 persen, tahun 2014 mejadi 12 persen, dan tahun 2019 tinggal 9,2 persen. Jumlah penduduk miskin berkurang 10,88 juta jiwa dalam kurun 20 tahun terakhir. Tingkat kemiskinan pun turun dari 16,66 % menjadi 9,03%. Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang.

Saat ini, menurut World Bank, ukuran ekonomi atau PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia mencapai 1,1 trilyun dolar AS atau terbesar ke-16 di dunia. Dari 200 negara anggota PBB, hanya 19 negara dengan PDB US$ > 1 triliun.

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2024), yakni pengeluaran Rp 582.932/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. Menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan permasalahan & tantangan pembangunan Indonesia. Pertama. Pertumbuhan ekonomi rendah (<7% per tahun). Kedua, Pengangguran & Kemiskinan. Ketiga, Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia. Keempat, Disparitas pembangunan antar wilayah. Kelima, Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll. Keenam, Deindustrialisasi. Ketujuh, Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah. Kedelapan, Daya saing & IPM rendah. Kesembilan, Kerusakan, lingkungan & SDA. Kesepuluh, Volatilitas global (perubahan iklim, China vs AS, Industry 4.0).

Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia, Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia. (Oxfam, 2017). “Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015),” ungkapnya.

Bahkan sekarang, sambungnya, 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016). Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan III dan IV-2022. masih di dominasi oleh kelompok Provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB 2023 sebesar 57,05% dan 2024 TW I Sebesar 57,70%.

Disisi lain, sambungnya, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” kata Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945, bahkan hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN,” terangnya.

Disisi lain, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).

Yang sangat mencemaskan, sambungnya, adalah bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022). Satu dari tiga anak di Indonesia mengalami stunting. Jika tidak segera diatasi maka generasi mendatang fisiknya lemah dan kecerdasannya rendah menjadi “a lost generation”.

“Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,” terang Prof. Rokhmin Dahur mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.

Kondisi Perekonomian Indonesia terkini mengalami kecenderungan pertumbuhan ekonomi menurun. Pertumbuhan ekonomi – RI pada 2023 hanya 5,05% lebih rendah dari pada 2022 sebesar 5,31% (BPS, 2024). Pertumbuhan ekonomi pada 2024 dan 2025 diperkirakan sekitar 4,9% (Bank Dunia, 2024).

Tren penurunan pertumbuhan ekonomi itu disebabkan baik oleh faktorfaktor domestik (kenaikan harga barang pokok khususnya beras dan komoditas pangan utama lainnya, penurunan daya beli masyarakat, penurunan jumlah kelas menengah, deindustrialisasi, rendahnya daya saing, dan PHK) maupun oleh faktor- faktor eksternal (Perubahan Iklim Global dan ketegangan geopolitik) yang mengakibatkan terganggunya inevestasi dan ekspor Indonesia. Pertumbuhan Ekonomi = f (Investasi, Ekspor, Konsumsi, dan Impor).

Bank Dunia dalam Global Economic Prospects edisi Januari 2024 menyoroti suramnya perekonomian global. Pada 2022 pertumbuhan ekonomi global mencapai 2,9%. Kemudian, pada 2023 menurun menjadi 2,6%, dan pada 2024 diperkirakan akan menurun lagi menjadi sekitar 2,4%. Melemahnya pertumbuhan ekonomi global telah berdampak pada penurunan harga komoditas, khususnya Batubara dan CPO, sehingga berakibat pada penurunan nilai ekspor RI, melemahnya geliat industri manufaktur, dan melonjaknya PHK.

Sejak 2020 (Covid-19) hingga sekarang gelombang PHK terus meningkat. Pada 2022, PHK sebanyak 25.144 orang. Kemudian, pada 2023 PHK meningkat menjadi 64.855 orang, dan per Mei 2024, jumlah PHK mencapai 69.472 orang (Kemenaker, 2024). PHK Sebagian besar terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Dalam 10 tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur kian menyusut. Pada 2013, setiap Rp 1 trilyun investasi mampu menyerap 4.594 pekerja. Namun, pada 2022, setiap Rp 1 trilyun investasi, hanya mampu menyerap 1.081 pekerja (APINDO, 2024). Penyebabnya, antara lain karena investasi di sektor riil tradable semakin berkurang.

Dalam 10 tahun terakhir, kebanyakan investasi dan bisnis terjadi di sektor non-riil (sektor keuangan) dan riil non-tradable (sektor jasa). Selain itu, digitilisasi dan otomatisasi juga turut mengurangi kesempatan kerja. Akibatnya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya dapat menyerap 200.000 orang (tenaga kerja). Sementara, sektor riil tradable (industri manufaktur, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan ESDM), setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyediakan 400.000 orang tenaga kerja (Bappenas, 2020)

Selanjutnya, Anggota Dewan Pakar MN-KAHMI itu menguraikan kondisi perekonomian terkini (2024) Indonesia, yaitu: Alarm Kinerja Industri Manufaktur, Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index = PMI) manufaktur bulan Juni 2024, yang dirilis S & P Global, mengalami penurunan, meskipun industri manufaktur masih dalam zona ekspansi (tercermin dari angka PMI yang masih diatas 50).

PMI bulan Juni sebesar 50,7, mendekati ambang batas menuju kontraksi industri manufaktur (PMI = 50). PMI Juni itu menurun 1,4 dari PMI Mei sebesar 52,1. Kemudian, pada Juli berada pada 49,3 (zona kontraksi, PMI < 50), turun 1.4 poin dari bulan sebelumnya (Juni). Kontraksi aktivitas manufaktur terjadi setelah mampu bertahan di zona (level) ekspansi selama 34 bulan berturut-turut.

“Padahal, sektor industri manufaktur merupakan tulung punggung perekonomian Indonesia, yang menyumbangkan 18,7% PDB dan 72,24% total ekspor RI. Sektor ini juga banyak menyerap banyak tenaga kerja,” tandasnya.

Selanjutnya, angka PMI Juli merupakan PMI terendah sejak Nopember 2022. Padahal, sektor industri manufaktur merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang menyumbangkan 18,7% PDB dan 72,24% total ekspor RI. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja. Penurunan kinerja sektor Industri Manufaktur berdampak negatip terhadap kinerja ekspor dan neraca perdagangan yang akhir-akhir ini mencemaskan.

Ekspor produk manufaktur non-migas, yang terus meningkat sepanjang 2019 hingga 2022, sejak awal 2023 berbalik terkontraksi sebesar 11,95% akibat perlambatan ekonomi global dan rendahnya daya saing produk manufaktur RI (terutama tekstil dan produk tekstil).

Sementara itu, neraca perdagangan, meskipun masih menunjukkan tren surplus selama 49 bulan (4 tahun terakhir) secara berturut-turut, nilai surplusnya kian tergerus, lantaran semakin mengecilnya selisih nilai ekspor dan impor. Pertumbuhan nilai ekspor yang double digit pada 2022, tidak berlanjut sejak awal 2023, karena sebelumnya ekspor RI banyak ditopang oleh komoditas alias raw materials (seperi CPO, batubara, nikel, rumput laut, dan udang).

Defisit perdagangan yang melebar akan memperparah twin deficit yang dialami Indonesia, yakni defisit neraca transaksi berjalan dan defisit APBN, yang pada gilirannya akan berdampak negatip terhadap ketahanan ekonomi makro (eksternal) Indonesia.

Penurunan kinerja industri manufaktur selain berdampak negatip pada nilai ekspor, neraca perdagangan, dan twin deficit, juga telah mengakibatkan gelombang PHK masal di seluruh wilayah Nusantara, khususnya Jawa, dan lebih khusus lagi di DKI, Jabar, Banten, dan Jatim.

Penurunan PMI bukan hanya dialami Indonesia, tetapi merupakan fenomena global. Namun, Indonesia menderita penurunan PMI yang paling signifikan. Oleh sebab itu, tidak hanya penurunan permintaan global yang menyebabkan penurunan tajam PMI RI, tetapi juga lantaran rendahnya daya saing produk manufaktur RI.

Selain itu, kenaikan harga bahan baku lantaran melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga solar, dan tingginya biaya logistik juga menjadi penyebab turunnya PMI. “ Disisi lain, utang Pemerintah Yang Sangat Besar dan Terus Meningkat: Membahayakan Perekonomian Indonesia. Sementara itu, tingkat utang pemerintah dan swasta yang semakin besar dapat mengikis kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indonesia,” tegasnya.

Utang pemerintah yang tinggi akan membatasi ruang fiskal negara (karena sebagian APBN digunakan untuk bayar utang: cicilan pokok maupun bunganya), serta menghambat investasi publik dan swasta (Aaditya Mattoo, Kepala Ekonomi Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia, 2024).

Mengutip World Bank, 2024, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, setiap kenaikan utang sebesar 10% poin akan menurunkan laju pertumbuhan investasi sebesar 1,1% poin (East Asia – Pacific Economic Update April 2024 “ Firm Foundation of Growth”.

Beban anggaran APBN untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang Indonesia meningkat siginifikan dalam 10 tahun terakhir (Dua Periode Pemerintahan Presiden Jokowi). Di kawasan Asia - Pasifik, negara-negara yang mengalami peningkatan beban bunga utang paling signifikan pasca Pandemi Covid-19 adalah Indonesia, Laos, Papua Nugini, dan Mongolia.

Beban pembayarabn bunga utang (diluar pokok utang) dalam APBN 2024 sebesar Rp 497,3 trilyun. Angka ini nyaris menyamai dengan jumlah defisit APBN (proyeksi belanja negara yang akan dibiayai dengan utang) sebesar Rp 522,8 trilyun. Total utang RI saat ini Rp 8.444 trilyun (Kemenkeu, 2024).

Alokasi anggaran untuk membayar bunga utang itu merupakan yang kedua tertinggi dalam komponen belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024. Yakni: anggaran Kesehatan Rp 187,5 trilyun, Perlinsos Rp 496,8 trilyun, Infrastruktur Rp 423,4 trilyun, dan Pendidikan Rp 665 trilyun.

Penyebab Ketertinggalan Indonesia

Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah bangsa lain. “Penyebab ketertinggalan Indonesia itu ad fakror internal, ada pula faktor eksternal,” kata Prof Rokhmin Dahuri.

Ia menyebutkan, faktor internal tersebut yaitu belum ada “Road Map Pembangunan Nasional yang Komprehensif, Tepat, dan Benar” yang dilaksanakan secara berkesinambungan Kualitas SDM (knowledge, skills, expertise, kapasitas inovasi, dan etos kerja) relatif rendah Akhlak Bangsa belum baik (budaya “sms”, instan, susah kerjasama, tidak amanah, KKN, dan hedonis).

“Selain itu, belum ada pemimpin yang capable, negarawan, dengan IMTAQ kokoh dan akhlak mulia. Fragmentasi sosial masyarakat,” ujarnya.

Adapun kaktor eksternal, terangnya, antara lain keserakahan bangsa-bangsa maju dan kapitalisme cenderung menjajah secara politik - ekonomi negara berkembang disrupsi akibat kemajuan IPTEK yang sangat pesat (industri 4.0), global warming, dan tensi geopolitik pertarungan ideologi.

Sayangnya, kata Prof Rokhmin Dahuri, pada 2018-2022 indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Hampir semua indikator yang terkait dengan kapasitas Iptek, riset, inovasi, dan kualitas SDM bangsa Indonesia masih rendah (tertinggal).

Implikasi dari rendahnya kualitas SDM, kapasitas riset, kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship adalah proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi hanya 8,1 persen. Selebihnya, 91,9 persen berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. “Sementara, Singapura mencapai 90 persen, Malaysia 52 persen, Vietnam 40 peren, dan Thailand 24 persen,” urai Rokhmin mengutip data UNCTAD dan UNDP, 2021.

Hasil survei Program International for Student Assessment (PISA) 2022, yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar kelas 3 SLTP seluruh dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 81 negara. Sedangkan dari hasil riset tingkat literasi Negara di dunia yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Riset yang dilakukan oleh UNESCO (via World Bank) yang diolah oleh Our World in Data pada 2021, menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-100 dari 207 negara. Hingga 2019, Indonesia berada diurutan ke-75 dari 137 negara atau peringkat ke-6 di ASEAN.

Hingga 2023, peringkat GII (Global Innovation Index ) Indonesia berada diurutan ke-61 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2024, indeks daya saing Indonesia meningkat, diurutan ke[1]27 dari 67 negara, atau peringkat ke-3 di ASEAN.

World Digital Competitiveness melakukan penilaian adopsi teknologi untuk peningkatan ekonomi dan efisiensi di berbagai bidang diukur dari faktor pengetahuan, teknologi, dan kesiapan adopsi teknologi untuk masa depan. Pada 2023, Indonesia berada pada urutan ke-45 dari 64 negara. Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi.

Key Global Trends

Pada prinsipnya, menurut Prof. Rokhmin Dahuri, ada 5 kecenderungan global (key global trends) yang mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia di abad-21, yakni: (1) jumlah penduduk dunia yang terus bertambah; (2) Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat); (3) Perubahan Iklim Global (Global Climate Change); (4) Dinamika Geopolitik; (5) Era Post-Truth. “Kelima kecenderungan global diatas mengakibatkan kehidupan dunia bersifat VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous), bergejolak, tidak menentu, rumit, dan membingungkan (Radjou and Prabhu, 2015),” ujarnya.

Oleh sebab itu, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia tersebut menekankan agar sistem dan lembaga Pendidikan Tinggi harus mampu mendesain dan memberikan kapasitas kepada para mahasiswanya dan bangsa Indonesia yang dapat mengelola atau mengatasi fenomena VUCA tersebut. Melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi nya: Pengajaran/Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

“Kapasitas (knowledge, skills, expertise, dan attitude) yang dibutuhkan untuk mengarungi kehidupan di era VUCA dengan sukses dan bahagia adalah: kreativitas, inovatif, kemampuan beradaptasi, daya lenting (resillience), agility (kegesitan), kolaborasi (teamwork), positive thinking, entrepreneurship, dan iman dan taqwa menurut agama kita masing-masing,” tegasnya.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan sepuluh risiko terbesar yang dihadapi dunia dalam dua tahun ke depan, yaitu 1. Misinformasi & Disinformasi, 2. Kejadian Ekstrem, 3. Polarisasi Masyarakat, 4. Ketidakamanan Siber, 5. Konflik Bersenjata Kepentingan, 6. Kurangnya Peluang Ekonomi, 7. Inflasi, 8. Kemerosotan Ekonomi, 9. Pencemaran, 10. Migrasi Yang Tidak Sukarela.

Dalam kesempatan itu, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan, pada abad terakhir menyaksikan peningkatan dramatis dalam permintaan manusia untuk semua jenis sumber daya alam. Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya, konsumsi gabungan bahan konstruksi, mineral, bahan bakar fosil, dan biomassa mencapai 100 miliar ton, lebih dari 10 kali lipat dari tahun 1990 (https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/22/worlds-consumption of materials hits record 100 bn tonnes a year).

Dunia perlu memproduksi setidaknya 50% lebih banyak makanan untuk memberi makan 9,7 miliar orang pada tahun 2050. (Bank Dunia, 2016). Sementara meningkatnya permintaan sumber daya alam mendorong pertumbuhan ekonomi, hal itu memberikan tekanan yang semakin besar pada ekosistem Bumi, yang menyebabkan masalah lingkungan termasuk polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan Pemanasan Global.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan Triple ecological crisis mengacu pada tiga masalah utama yang saling terkait yang dihadapi umat manusia saat ini: perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati; Perubaha n Iklim Sekitar 50-75% dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa di tahun 2100. (IPCC, 2022);

Polusi Polusi udara dinobatkan sebagai penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun. (UNFCCC, 2022); Hilangny a Keaneka[1]ragaman hayati Hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengancam kesehatan manusia dan jasa ekosistem.Saat ini, sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan. (IPBES, 2019).

Ketegangan Geopolitik

Terkait pengaruh perang dagang terhadap harga tanaman, ujar Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat itu mengungkapkan studi kasus: Pertama, Rusia vs Ukraina krisis kemanusiaan besar, sanksi ekonomi terhadap Rusia, gangguan pasokan energi dan pangan global, serta peningkatan ketegangan antara Rusia dan negara-negara NATO. Kedua, USA vs China Mempengaruhi stabilitas ekonomi global, perang perdagangan, persaingan teknologi, & mempengaruhi aliansi & strategi geopolitik dunia.

“China telah secara efektif berhenti membeli produk pertanian AS, sehingga hal ini memberikan banyak tekanan pada harga. Departemen Pertanian AS kemudian melakukan intervensi untuk memberikan kompensasi kepada petani sebesar $28 miliar atas rendahnya harga dan hilangnya penjualan akibat perselisihan tersebut,” terangnya mengutip JP Morgan (2019)

Ketiga, Korut vs Korsel Ancaman keamanan di Asia Timur dan mempengaruhi hubungan internasional. Keempat, Israel vs Palestina Mempengaruhi stabilitas Timur Tengah, memicu sentimen dan aksi terorisme, mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara-negara di kawasan tersebut dan dunia internasional.

Kelima, Israel vs Iran Potensi konflik militer yang dapat menarik keterlibatan dari Amerika Serikat dan negara[1]negara lain di kawasan tersebut. Keenam, Laut China Selatan Mempengaruhi stabilitas regional dan perdagangan global.

Menuju Indonesia Emas 2045

Lebih lanjut, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan, peta jalan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi-RI stagnan di angka sekitar 5%, masih jauh dari potensi ekonomi-RI yang sesungguhnya, 8% - 10% per tahun (Mc. Kinsey, 2022; FE-UI, 2024).

“Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dominan bergantung pada konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat, sekitar 56%; dan ekspor bahan mentah,” jelasnya mengutip Prof. Chatib Basri, 2024.

Sedangkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 – 2024 berkisar 6 – 7 persen per tahun; 2024 – 2029 tumbuh sekitar 8%; 2029 – 2034 tumbuh sekitar 7%; dan 2034 – 2045 timbuh sekitar 6,5% .

Angka pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai dengan kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 41 – 48 persen. Sayangnya, kontribusi investasi terhadap PDB hingga kini baru mencapai 35% (Prof. Chatib Basri, 2024).

Hal ini disebabkan karena ICOR Indonesia masih terlalu tinggi, alias tidak efisien (mahal) dan tidak efektif akibat birokrasi pemerintah yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); dan Iklim Investasi yang kurang kondusif.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini kurang 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Delapan Kebijakan Pembangunan TSE – RI

1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (raw materials) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan (sustainable). Pengelolaan ESDM berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945: hasilkan: Rp 20 juta/warga negara/bulan atas nama Negara, BUMN mengelola ESDM, Kehutanan, Laut dan Perairan Darat, dan Sumber Air Mineral. Swasta tidak diberi IUP atau IUK, tetapi bekerja di bawah naungan BUMN.

2. Dari dominasi impor dan konsumsi ke investasi, produksi, dan ekspor. Karena sekitar 2/3 perdagangan global berjalan melalui GVC = Global Value Chain (Rantai Nilai Global) → Maka, bila Indonesia ingin memacu pertumbuhan ekonominya diatas 7% per tahun, produk dan jasa (goods and services) buatan Indonesia harus terintegrasi ke dalam GVC → Artinya: produk dan jasa Indonesia mesti berdaya saing tinggi (Kualitas top, Harga relatif murah, dan Suplai mampu memenuhi kebutuhan konsumen/pasar setiap saat), maka solusinya: INDUSTRIALISASI

Keterlibatan Indonesia dalam GVC sebagian besar terbatas pada proses manufaktur sederhana seperti perakitan, dan tingkat partisipasinya rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. ❖ Pangsa ekspor global produk manufaktur Indonesia pada tahun 2021 adalah 0,38%, dibandingkan dengan Vietnam sebesar 2%, dan Malaysia sebesar 2,9%. Pangsa ekspor manufaktur Indonesia kurang dari 1%, dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang masing-masing mencapai 1,5%, dan Vietnam sebesar 3,5% (UNCTAD, 2022)

3. Modernisasi sektor primer (Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan, untuk meningkatkan Produktivitas Ekonomi Bangsa. → Ini akan mengurangi kesempatan kerja di sektor primer → Di sinilah pentingnya pengembangan sektor sekunder (industri manufaktur) untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak, peningkatan produktivitas dan produksi nilai tambah, dan daya saing bangsa. ❖ Reforma Agraria: (1) sertifikasi lahan, (2) redistribusi lahan berkeadilan, dan (3) jadikan semua lahan, di luar kawasan lindung, menjadi produktif.

Ciri Ekonomi Modern

Peneliti senior Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) itu menjabarkan ciri ekonomin modern, yaitu: 01. Ukuran unit usaha memenuhi economu of scale, 02. Menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System), menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai Supply Chain System, dan Mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development.

03. Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai Supplu Chain System, dan 04. Mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development. 04. Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orba: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) Elektronik, (4) Otomotif, (5) Kayu dan Produk Kayu, dan lainnya.

05. Pengembangan industri manufakturing baru: EBT (Energi Baru Terbarukan), Chips, Semikonduktor, Baterai Nikel dan Lithium, Electrical Vehicle, Advanced Materials, Bioteknologi, Nanoteknologi, Blue Economy, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

06. Pengembangan berbagai Sektor Ekonomi dan Kawasan Industri di Luar Jawa, Wilayah Perdesaan, Wilayah Perbatasan, dan di P. Jawa yang masih tertinggal dan miskin sesuai Kesesuaian Lahan dan Daya Dukung Lingkungan setiap wilayah pengembangan untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.

07. Peningkatan pendapatan negara, yang saat ini baru mencapai Rp 2.777 trilyun (13% PDB), jauh lebih kecil ketimbang rata-rata tax ratio (pendapatan) negara negara berkembang-maju (emerging economies) lainnya sebesar 28% PDB, dan negara-negara maju yang mencapai 40% PDB (Bank Dunia, 2023). Dengan cara: (1) Pengelolaan ESDM dan hutan berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, dengan hasil Rp 20 juta/warga negara/bulan; (2) peningkatan tax rate (dari 12% menjadi 20%) dan tax base (pembayar pajak); dan (3) optimalisasi penerimaan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf.

08. Semua kebijakan pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 7) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), Ekonomi Biru (Blue Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0) serta TKDN > 50%. Akselerasi Transisi Energi: Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik dan power plant berbasis EBT. Kebijkan fiskal yang mendukung program transisi energi untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,9% dan meningkatkan proporsi EBT dalam National Energy Mix menjadi 25% pada 2030, dan net-zero carbon pada 2060.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

KEK sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Primemover Kemajuan dan Kemakmuran Suatu Wilayah, antara lain: Konsepsi DasarPemikiran KEK: Peningkatan Investasi dari DN dan LN. Terbukti sebagai Model Pembangunan yang berhasil di banyak negara: dari Middle-Income menjadi Developed and Rich Countries.

Kawasan khusus kembali mendapat sorotan lantaran tata kelola yang buruk sehingga menghambat masuknya aliran modal. Kondisi wilayah sebelum KEK: Infrastruktur Buruk, Pertumbuhan Ekonomi Rendah, Pendapatan dan Daya Beli masyarakat rendah, Kualitas SDM rendah-sedang (IPM < 80), Iklim Investasi & EoDB kurang kondusif.

Selain itu, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan ada 6 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang Tidak Optimal, terdiri KEK Bitung, KEK Morotal, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Likupang, KEK Sorong, KEK Palu.

Sementara itu, fasilitas dan Insentif KEK yaitu: Pajak Penghasilan, Tax Holiday, Tax Allowance. Pajak Pertambangan Nilai PPN Tidak Dipungut. Kepabeanan dan Cukai: Pembebasan Bea Masuk, PDRI Tidak Dipungut. Pembebasan Cukai Bahan Baku.

Pajak Barang Mewah yaitu PPnBM Tidak Dipungut, Kawasan khusus kembali mendapat sorotan lantaran tata kelola yang buruk sehingga menghambat masuknya aliran modal pembangunan SDM untuk mendukung pembangunan bangsa berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

“Suatu wilayah untuk melihat layak tidaknya bisa “dijual” dapat dilihat dari tiga faktor, yakni dari sisi pasar dari wilayah itu, kemampuan pasokan produksi dan kemampauan manajemen,” ujar Dewan Pakar Asosiasi Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) itu.

Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Sejak pertengahan 1980-an: Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respon untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) termasuk: Satu miliar penduduk dunia berada dalam kemiskinan ekstrem 3 Miliar Orang masih miskin 1 Miliar Orang kelaparan, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, dan tiga krisis ekologi (polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan Pemanasan Global) (Barbier, 1986; UNEP, 2011; Bank Dunia, 2022). ketidaksamaan ekonomi yang meluas tiga krisis ekologi, Polusi, Hilangnya keanekaragaman hayati, Perubahan Iklim Global.

1. Ekonomi Hijau didefinisikan sebagai ekonomi rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial (UNEP, 2012).

2. Ekonomi Biru adalah penerapan Ekonomi Hijau di wilayah laut (dalam Dunia Biru) (UNEP, 2012). Bahasa Indonesia:

3. Ekonomi Biru adalah pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan manusia, dan secara bersamaan menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (Bank Dunia, 2016).

4. Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pantai. Ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang mapan dan sektor yang sedang berkembang (EC, 2020).

5. Ekonomi Biru juga mencakup manfaat ekonomi pesisir dan laut yang mungkin tidak dinilai dengan uang, seperti Perlindungan Pesisir, Keanekaragaman Hayati, Asimilator Sampah, Penyerap Karbon, dan Pengatur Iklim (Conservation International, 2010).

6. Ekonomi biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi, dan praktik hijau; (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif; (3) dan pengaturan kelembagaan proaktif untuk memenuhi dua tujuan perlindungan pesisir dan lautan, dan pada saat yang sama meningkatkan kontribusi potensialnya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2012; PEMSEA, 2016

7. “Ekonomi Biru adalah kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di daratan (wilayah daratan atas) yang menggunakan sumber daya alam dari pesisir dan lautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh umat manusia secara berkelanjutan,” ujar Prof. RokhminDahuri.

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di bumi, terdiri 34 Provinsi Pesisir (100%), 327 Kabupaten Pesisir (63,62%), 2,232 Kecamatan Pesisir (31,78%), 12,852 Desa Pesisir (15,31%).

Territorial Sea Area: 3.4 milion km2 • Luas area ZEE: 3 million km2 • Panjang Gris Pantai: 108,000 km (Kedua terpanjang di dunia setelah Kanada) • Jumlah Pulau: 17,504 pulau (16,056 dengan nama & 1,448 tanpa nama).

Memiliki sebelas sektor Kalautan terdiri 1. Perikanan Tangkap, 2. Perikanan Budidaya, 3. Industri Pengolahan Hasil Perikanan, 4. Industri Bioteknologi Kelautan, 5. ESDM, 6. Pariwisata Bahari, 7. Perubungan Laut, 8. Sumberdaya Wilayah Pulau-Pulau Kecil, 9. Coastal Forestry, 10. Industri Jasa Maritim, 11. Sumberdaya non-konvensional. “Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2024 (Rp 3.400 triliun = US$ 212,5 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini,” terangnya.

Adapun Domain Bioteknologi Kelautan menurut Prof Rokhmin meliputi: 1. Bioprospeksi dan ekstraksi senyawa bioaktif (produk alami) dari biota laut untuk bahan baku industri makanan & minuman nutraceutical (sehat), farmasi, kosmetik, cat film, biofuel dan berbagai industri lainnya.

2. Rekayasa genetika untuk menghasilkan ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan dan biota lainnya yang unggul: SPF (Specific Pathogen Free), SPR (Specific Pathogen Resistance), dan Fast Growing.

3. Rekayasa genetika mikroorganisme (bakteri) untuk bioremediasi lingkungan yang tercemar. 4. Konservasi: genetika, spesies dan ekosistem

Sampai saat ini, pemanfaatan Bioteknologi Kelautan Indonesia masih sangat rendah (< 10% dari total potensinya). Banyak produk industri bioteknologi kelautan, yang bahan bakunya berasal dari Indonesia diekspor ke negara lain.

Lalu Negara pengimpor tersebut kemudian mengolahnya menjadi berbagai produk jadi seperti farmasi, kosmetik, dan makanan dan minuman sehat yang selanjutnya diekspor kembali ke Indonesia. Contoh: teripang, squalene, minyak ikan, dan Omega-3.

Di perairan Indonesia terdapat 13 spesies mikroalga yang mengandung lemak (senyawa hidrokarbon) yang berpotensi sebagai biofuel. Empat Spesies Utama: Nannocholoropsis oculata (24%), Scenedesmus (22%), Chlorella (20%), dan Dunaliela salina (15%) (Kawaroe, 2010).

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Selat Malaka (ALKI I) merupakan jalur transportasi laut yang menghubungkan raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur[1]Tengah, Eropa, dan Afrika (di belahan Barat) dengan China, Korea Selatan, dan Jepang (di belahan Timur).

ALKI-1 melayani pengangkutan sekitar 80% total minyak mentah yang memasok Kawasan Asia Timur. Jumlah kapal yang melintas mencapai 100.000 kapal/tahun. Terusan Suez (18.800 kapal/tahun) dan Terusan Panama (10.000 kapal/ tahun) (Calamur, 2017). Pendapatan Otoritas Terusan Suez rata-rata Rp 220 milyar/hari (Rp 80,7 trilyun/tahun). “Malangnya, sampai sekarang, Indonesia belum menikmati keuntungan ekonomi secuil pun dari fungsi laut NKRI sebagai jalur transportasi utama global,” tandasnya.

Padahal, sebagai Koridor Laut Terbesar, dapat mengangkut 20 juta m3 air per detik melalui arus lintas Indonesia dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia – dengan pertemuan berikutnya dari kehidupan laut migrasi dalam jumlah besar di semua jalur terbatas (Alor, Komodo, Banda, dll). Secara intrisik, geosaintifik Indonesia sangat menarik.

Lalu, Arus abadi sebagai bagian dari Global Conveyor Belt : 1. Sumber energi terbarukan. 2. Energi hidrokinetik. 3. Bebas Emisi Karbon. 4. Aliran arus menciptakan habitat bagi 50% spesies ikan dunia, dan 75% terumbu dunia berkumpul di Indonesia.

Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan peran laut dalam menghentikan pemanasan global. “Jika Potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesional, maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045”

Spiritual Economy (Ekonomi Pancasila)

Ekonomi Spiritual (Agama) Ekonomi spiritual didasarkan pada model kebutuhan rendah, keserakahan rendah yang mempromosikan keberlanjutan dengan memprioritaskan konsumsi rendah dan distribusi kekayaan yang adil atas pertumbuhan PDB, berfokus pada kesejahteraan dan produksi yang diperlukan, dan menghargai industri skala kecil dan teknologi yang tepat guna. (Ekonomi Bisnis, 2019).

Dalam Islam, ekonomi spiritual didasarkan pada keimanan kepada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), Akhirat (kehidupan di akhirat), dan kekayaan bukan milik manusia tetapi merupakan titipan dari Allah, diaktualisasikan melalui praktik ekonomi yang sesuai dengan Syariah, termasuk sistem keuangan bebas riba, zakat dan infaq untuk redistribusi kekayaan, wakaf untuk kesejahteraan sosial, dan standar bisnis etis yang tinggi.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan holistik yang mengintegrasikan aspek material dan spiritual, yang mengarah pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Maka, nilai-nilai kebangsaan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 pada era polikiris dunia

Sedangkan pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional yaitu: Peningkatan Akses Budaya Global memungkinkan pertukaran budaya, ide, dan teknologi dari seluruh dunia, yang dapat memperkaya identitas nasional;

Tekanan Homogenisasi Budaya Budaya global dari negara lain dapat mengancam keunikan budaya local; Bahasa & Tradisi Terancam Bahasa internasional bisa mengancam keberadaan bahasa lokal, dan tradisi lokal dapat tergantikan oleh budaya global;

Peluang & Tantangan Globalisasi dapat memperkenalkan budaya lokal ke panggung global, tetapi juga menjadi tantangan dalam mempertahankan keaslian dan keberlanjutan budaya tersebut;

Peningkatan Akses Informasi Memudahkan akses informasi dan pengetahuan yang dapat memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai nasional;

Hedonisme & Individualisme Gaya hidup hedonistik dan individualistik yang dibawa oleh globalisasi dapat bertentangan dengan nilai kebersamaan dan gotong royong

Sedangkan nilai-nilai kebangsaan, antara lain a) Kerja keras, tekun, Ikhlas, dan menyumbangkan kemampuan terbaik b) IMTAQ & Berakhlak mulia c) Saling menghormati antar umat beragama d) Kesetiakawan sosial (Gotong royong) e) Persatuan dan kesatuan f) Nasionalisme g) Rela berkorban;

“Nilai-nilai kebangsan yang pada hakekatnya merupakan nilai yang disepakati dan dipandang baik, yang melekat pada setiap warga negara Indonesia berupa norma-nprma dan etika kebaikan yang terkandung menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” paparnya.

Pancasila adalah Dasar NKRI, sudah merupakan kesepakatan final, semua warga negara dilarang mengubahnya; Pancasila sejalan, tidak bertentangan dengan Agama yang resmi ditetapkan oleh Pemerintah RI;

Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara benar dan konsekuen, terutama Sila-2 dan Sila-5 akan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan; Keadilan di semua aspek kehidupan (Ekonomi, Sosial[1]Budaya, dan POLHUKAM) akan menghadirkan kehidupan bangsa yang rukun, damai, dan solid. “No Justice, No Peace”.

Sistem Tata Kelola

Semua itu perlu sistem manajemen tata kelola pendidikan yang tepat. Persoalan Indonesia adalah keragaman horizontal dan vertikal dengan ketakmerataan sebaran guru dan sekolah, baik kuantitas maupun kualitas.

Menyerahkan urusan sepenuhnya ke pusat menyulitkan distribusi pendidikan sesuai keragaman kondisi daerah. Menyerahkan urusan sepenuhnya ke daerah menyulitkan mobilisasi sumber daya untuk dipindahkan dari daerah berlebih ke daerah yang berkekurangan.

Praktik pilkada langsung dengan ongkos mahal dan tim sukses luas sering berimplikasi pada penempatan orang yang tak kompeten dalam rezim pendidikan daerah. Untuk itu, kita bisa meniru model Rusia, yang menerapkan desentralisasi secara parsial. Untuk pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan hal-hal fisik bisa diserahkan ke daerah. Urusan kurikulum dan guru, urusan pusat

Selanjutnya, pemerintah pusat menerapkan kebijakan asimetri. Terhadap daerah dengan rasio kecukupan, sebaran dan mutu guru sudah relatif baik, otonomi yang luas bisa diberikan ke daerah. Pemerintah juga bisa memberikan otonomi kepada sekolah yang telah memenuhi standar akreditasi.

Pemerintah pusat hanya menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, selebihnya sekolah mengembangkan kreativitasnya. Untuk daerah yang belum memenuhi itu, pusat harus melakukan penempatan guru, asistensi penyusunan kurikulum, peningkatan mutu guru dan sekolah. Untuk mempercepat peningkatan mutu sekolah di daerah terbelakang, kita bisa meniru model Finlandia dan Jepang.

Di kawasan miskin-terbelakang, guru harus menangani jumlah murid yang lebih sedikit dibanding di kawasan kaya-maju. Untuk daerah paling terpencil, terbelakang, dan terpinggir, pemerintah bisa mengadopsi sistem ”sekolah carteran” seperti terbukti efektif di AS.

Pemerintah pusat bisa mencarter aktor non-negara (LSM) yang berpengalaman dalam pemberdayaan (pendidikan) masyarakat marjinal untuk menjalankan pendidikan dengan dana pemerintah. Dalam manajemen PT, otonomi luas bisa diberikan ke universitas, dibarengi keberadaan badan khusus untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi. Pada setiap PT harus dilakukan penilaian kualitas secara berkala, yang dilakukan bersama oleh badan negara dan badan independen.

Selain itu, ada badan penjaga jaminan mutu, yang membantu PT meningkatkan mutu. Untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan tantangan pembangunan, perlu diusahakan hubungan lebih erat antara PT, lembaga riset dan ilmu pengetahuan, serta dunia usaha/dunia kerja; juga antara pendidikan, kebudayaan, dan sosial.

Semua rancangan tata kelola itu hanya bisa dijalankan dengan prasyarat mutu tenaga kependidikan. Selain perlu jaminan mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan perbaikan lembaga sertifikasi guru, calon-calon guru bermutu hanya bisa terjaring dengan meningkatkan derajat guru. Di Finlandia dan Jepang, profesi guru sangat prestisius dengan status terhormat dan gaji tinggi. Di Finlandia, hanya lulusan perguruan tinggi terbaik yang bisa menjadi guru.

Sistem Ekonomi & Industri

Untuk menghindari mismatch antara lulusan Lembaga Pendidikan dengan dunia kerja (industri), bukan hanya perbaikan (transformasi) sistem Pendidikan, tetapi juga perlu adanya Road Map dan Blueprint Pembangunan Industri, Ekonomi, Sosbud, Hukum, Hankam, dan Politik pada Tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, yang komprehensif (holistic), tepat, dan benar.

Kemudian, atas dasar Road Map dan Blueprint Pembangunan tersebut, maka Sistem Pendidikan dan Riset didesain dan dibangun. Sistem Ekonomi & Industri seyogyanya memprioritaskan pengembangan nilai tambah (added values) terhadap comparative advantages (kekhasan potensi Pembangunan) yang dimiliki Indonesia:

1. Wilayah pesisir dan lautan yang luas menanti sentuhan pengembangan teknologi, inovasi, dan industri kemaritiman (Blue Economy). 2. Lahan yang relatif subur bisa dikembangkan untuk pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, bioteknologi, dan agroindustry.

3. Nusantara yang kaya dengan ESDM mestinya menjadi berdaulat di bidang energi, dan industri maju berbasis mineral, advanced materials, semikoduktor, chips, electrical vehicle, dll. 4. Negeri dengan keanekaragaman hayati (biodiversity) terbesar ketiga di dunia untuk daratan dan terbesar di dunia untuk lautan, dan yang indah dapat menjadi center of excellence pariwisata dunia,

Berdasarkan pada prioritas Pembangunan Ekonomi dan Industri seperti diatas, maka Lembaga Pendidikan dapat menentukan bidang IPTEK apa dan jenis (profile) SDM seperti apa yang menjadi prioritas pengembangannya.

Selain itu, keterkaitan antara aktivitas riset dan dunia usaha juga perlu diperkuat. Problem riset Indonesia terlalu memusat pada lembaga riset negara. Kurang ada terobosan untuk membawa aktivitas dan hasil riset ke jantung masyarakat.

Riset inovatif harus sampai ke pasar. Kegiatan riset mestinya jadi bagian organik dari dunia usaha. Kebijakan yang harus ditempuh bukan dengan jalan terus menambah birokrasi baru lembaga riset negara, melainkan mendorong pembudayaan riset-inovasi di dunia usaha, dengan berbagai kerangka kebijakan fiskal (insentif pajak dan permodalan).

Penta Helix

Penta Helix merupakan sebuah model kerjasama inovatif yang menghubungkan Akademisi, Bisnis (Industri), Komunitas Pemerintah, dan Media Masa untuk menciptakan ekosistem kerjasama berdasarkan pada Kreatifitas, Inovasi IPTEK.

Struktur Kemitraan Penta Helix terdiri Industri (Swasta), Perguruan Tinggi, Komunitas, Pemerintah, Media Masa.

Peran Civitas Akademik UNP dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di era globalisasi, antara lain:

Pendidikan dan Kurikulum. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum dan kegiatan akademik.

Diskusi dan Seminar. Mengadakan diskusi, seminar, dan workshop yang membahas tentang pentingnya nilai[1]nilai kebangsaan dan implementasinya dalam konteks global saat ini

Kegiatan Ekstrakurikuler. Terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan nilai-nilai kebangsaan (organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, dan komunitas budaya)

Penelitian dan Publikasi. Melakukan penelitian tentang isu-isu kebangsaan untuk memberikan wawasan dan solusi terhadap tantangan yang dihadapi bangsa di era globalisasi

Kolaborasi dengan Komunitas. Bekerjasama dengan komunitas lokal dan nasional untuk memperkuat nilai[1]nilai kebangsaan dan mempromosikan dialog antarbudaya

Pengembangan Kepemimpinan. Menyiapkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kebangsaan dan dapat menerapkannya dalam kebijakan dan tindakan mereka

Penggunaan Media dan Teknologi. Memanfaatkan media sosial, website universitas, dan aplikasi lainnya untuk menyebarluaskan pesan-pesan kebangsaan.

Profil Universitas Negeri Padang

Rektor: Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D. menguraikan sejarah singkat Universitas Negeri Padang (UNP). Berawal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) pada 23 Oktober 1954 di Batusangkar, dan telah mengalami transformasi menjadi UNP pada tahun 1999. Perubahan ini mencakup lokasi, status, dan penawaran program pendidikan yang beragam.

Selama periode awalnya, PTPG Batusangkar menghadapi tantangan, termasuk perpindahan mahasiswa ke institusi lain karena perkuliahan belum berjalan dengan baik. Namun, pada tahun 1955, dibuka jurusan baru, yaitu Jurusan Hukum, yang menjadi jurusan pertama yang menghasilkan sarjana pendidikan pada tahun 1964.

UNP terus berkembang, menambahkan program-program baru dan meningkatkan kualitas pendidikan untuk memenuhi tuntutan perkembangan pendidikan di Indonesia.

Visi menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional. Misi 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional 2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia 4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia dan 5. Melaksanakan kerja sama internasional

Motto "Alam Takambang Jadi Guru" Civitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya.

Akademik Di Universitas Negeri Padang (UNP), untuk Studi Sarjana yaitu: Fakultas Ilmu Pendidikan Fakultas Bahasa dan Seni Fakultas Matematika dan IPA Fakultas Ilmu Sosial Fakultas Teknik Fakultas Ilmu Keolarahragaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Parawisata dan Perhotelan Fakultas Kedokteran Sekolah Vokasi Fakultas Psikologi dan Kesehatan

Peran Universitas Negeri Padang dalam menanamkan nilai[1]nilai kebangsaan melalui Isi Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama (MISI NKRI). Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Falsafah Pendidikan, yaitu “Manusia adalah pangkal dan ujung upaya pembangunan sebuah bangsa” (Soedjatmoko, 1982). Kemerdekaan Indonesia dimaknai sebagai berakhirnya segala bentuk diskriminasi yang mengekang pilihan manusia untuk mengembangkan diri, sehingga hidupnya sukses, Bahagia dunia – akhirat, dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan Umat manusia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran (Pendidikan) (Pasal 31 UUD 1945). Bagi Ki Hadjar Dewantara, penggagas Pasal ini, Pendidikan adalah wahana Pembangunan bangsa yang maju, bermartabat, sejahtera, dan Merdeka lahir batin.

Profil Alumni Perguruan Tinggi yang sukses dan bahagia hidup dunia-akhirat antara lain: 1. Kompeten dan menguasai IPTEK sesuai bidang ilmu (Prodi, Fakultas) semasa kuliah (Hard Skills), 2. Menguasai teknologi digital dan informasi (komputer, HP, dan platform lain) (Hard Skills), 3. Menguasai sedikitnya satu bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin, dan lainnya) (Soft Skills).

4. Memiliki Soft Skills (Emotional, Social, and Spiritual Quotient) yang unggul: motivasi tak pernah kering; kerja terbaik; teamwork (kerjasama); networking (silaturrahim) positive thinking and attitude, dan akhlak mulia, 5. IMTAQ kokoh menurut agama masing-masing, dan menghormati serta hidup harmonis dengan pemeluk agama lain.

Editor: Husnie