ASKARA - Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara mengadakan Opening Meeting untuk Audit Surveillance Forest Stewardship Council Forest Management (FSC-FM) tahun 2024. Acara ini berlangsung di kantor Perhutani KPH Bandung Utara pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Opening Meeting tersebut dihadiri oleh Administratur KPH Bandung Utara Hendrawan Nugraha beserta jajarannya, Kepala Seksi Utama Bidang Perencanaan Sumber Daya Hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten (Divre Janten) Ai Mutazaridah Susilawati, Kepala Seksi Utama Bidang PDD Siti Kasanah, serta Perencanaan Hutan Wilayah (PHW) III Bandung Dadan Ginanjar beserta jajaran. Selain itu, hadir juga tim auditor dari PT Societe Generale de Surveillance (SGS) Indonesia yang dipimpin oleh Andry P. Wicaksono, bersama Zaenal Abidin dan Cecep Saefulloh.

Hendrawan Nugraha dalam sambutannya menekankan pentingnya sertifikat FSC-FM sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap komitmen Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan yang lestari. Menurutnya, sertifikat ini menegaskan bahwa kayu yang dihasilkan berasal dari hutan yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan produksi, sosial, dan lingkungan. “Kami berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dalam setiap aspek pekerjaan kami, baik di lapangan maupun di kantor,” ujar Hendrawan.

Pada kesempatan yang sama, Andry P. Wicaksono menjelaskan bahwa sertifikat FSC-FM merupakan bukti pengakuan internasional atas pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. “Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan memenuhi prinsip dan kriteria FSC-FM, termasuk mencegah penebangan kayu ilegal dan pelanggaran terhadap hak-hak sipil serta tradisional,” jelasnya.

Acara ini menjadi momentum penting dalam upaya Perhutani untuk terus menjaga standar tinggi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hadirnya berbagai pihak terkait dalam Opening Meeting ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kelestarian hutan dan memastikan bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara bertanggung jawab.

Dengan adanya audit ini, diharapkan Perhutani KPH Bandung Utara dapat terus mempertahankan sertifikat FSC-FM yang telah diperolehnya, sekaligus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Audit ini juga menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan penebangan kayu ilegal dan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan tradisional masyarakat sekitar hutan.

Perhutani KPH Bandung Utara berharap melalui audit ini, mereka dapat terus berkontribusi dalam pengelolaan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang.