ASKARA - Menjelang gelaran Pilkada Serentak 2024, Kabupaten Sampang di Jawa Timur tengah menghadapi berbagai tantangan yang menguji ketahanan sosial dan politik daerah tersebut. Berbagai isu yang muncul kerap kali dikaitkan dengan dinamika politik, meningkatkan risiko terjadinya konflik sosial.

Teranyar, pada Kamis, 16 Mei 2024, ribuan massa menggelar aksi demo di depan kantor pemerintah kabupaten Sampang. Aksi ini dipimpin oleh Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Seluruh Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Peduli Sampang. Mereka mengecam tindakan Penjabat (PJ) Bupati Sampang terkait pergantian penjabat kepala desa menjelang Pilkada Serentak 2024.

Para anggota BPD mengungkapkan ketidakpuasan mereka karena tidak dilibatkan dalam proses penggantian tersebut. Menurut mereka, BPD seharusnya berperan aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan tugas kepala desa. "Fungsi dan tupoksi BPD adalah mengawasi kinerja kepala desa. Sangat disayangkan jika kami tidak dilibatkan dan merasa diabaikan tanpa dimintai saran," ungkap salah satu koordinator lapangan.

Massa yang berkumpul di Alun-alun Trunojoyo Sampang menggelar arak-arakan menuju kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, sambil meneriakkan orasi, "Hai PJ Bupati Sampang, tolong jangan memicu ketidak kondusifan di tanah kami." Mereka menuntut PJ Bupati Sampang keluar untuk berdialog dan menjelaskan keputusannya sesuai aturan yang berlaku.

Rolis Sanjaya, salah satu orator aksi, menegaskan bahwa musyawarah desa melalui BPD adalah wujud tertinggi aturan di desa. "Sangat aneh jika BPD tidak dilibatkan dalam keputusan penting terkait desa. Jika PJ Bupati merasa benar, silakan keluar dan berdialog dengan kami," tantang Rolis Sanjaya.

Aksi ini menggambarkan betapa pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024. Harapan semua pihak adalah agar situasi segera kondusif dan terjalin dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.