ASKARA - Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas menilai pemerintah dan kepemimpinan yang ingin hendak  dikembangkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) bukanlah pemerintahan dan kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat tapi adalah kedaulatan penguasa.

Demikian dikatakan Buya Anwar menanggapi pernyataan Luhut bahwa seluruh pengkritik pemerintah seharusnya angkat kaki dari Indonesia pada acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3) lalu.

"Bila itu yang terjadi maka berarti luhut sudah menggeser  negeri ini dari negeri yang menjunjung tinggi  demokrasi dan musyawarah menjadi negara otoriter, anti kritik dan anti reformasi," kata Buya Anwar Jakarta, Sabtu (16/3).

Semestinya, kata dia, Luhut sebagai pemimpin harus tahu bahwa yang namanya pemerintah itu, sejatinya memerlukan kritik. Agar memiliki perspektif sehingga dapat menemukan dan melakukan sesuatu yang lebih baik, dan terbaik bagi negara dan bangsa.

"Tidak hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan. Oleh karena itu adalah wajar jika kita sangat keberatan dengan sikap yang disampaikan Luhut tersebut, karena jika sikap dan pandangannya tidak diluruskan maka yang terbentuk adalah pemerintahan yang anti dialog dan anti kritik," paparnya.

Menurutnya, pandangan dan sikap seperti itu menunjukkan pemerintah terkesan menjadi absolut, karena pemimpinnya tidak lagi mau menerima kebenaran yang disampaikan pihak lain. Karena, menurut Luhut, semua yang telah dibuat dan dikerjakan pemerintah sudah pasti benar.

"Itu sangat memprihatinkan dan kita sesalkan, karena selain  bertentangan dengan nilai-nilai dan semangat yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu pasal 28E Ayat 3 tetang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,"  tandasnya.

Artinya, menurut Buya Anwar, Luhut sendiri yang menggiring pemerintahan menjadi absolut. Ini sangat bertentangan dengan jiwa, nilai dan semangat negara demokrasi.

"Jika masih perlu ada kata angkat kaki dan kata usir-mengusir maka yang harus angkat kaki dan harus diusir dari negeri ini,  bukannya para pengkritik pemerintah, tapi Luhut sendiri. Tetapi, apakah hal itu baik bagi kepentingan bangsa dan negara kita? Terserah kepada kita semua untuk menjawabnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku kesal dengan para pengkritik pemerintah saat ini. Ia bahkan meminta jika kritik jelek yang terus diberikan kepada pemerintah, lebih baik angkat kaki dari Indonesia.

"Saya berharap kita semua bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semuanya jelek. Kalau jelek, pindah saja kau dari Indoneaia," kata Luhut. 

Menurut Luhut, saat ini di 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, Indonesia banyak mendapat pujian dari negara-negara di dunia. Bahkan banyak negara yang ikut mencontoh pemerintahan Indonesia saat ini.