ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mendorong digelarnya rapat gabungan antara komisi IV,VI dan XI DPR RI bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas persoalan kelangkaan dan kenaikan harga beras.

Menurutnya, rapat gabungan akan membahas dan mencari solusi berbagai persoalan yang menjadi penyebab stok beras menjadi langka dan harga beras mahal di pasaran.

Kemudian, dalam rapat gabungan itu juga akan membahas tata kelola pertanian, kebijakan subsidi pupuk, produktifitas pangan hingga perlindungan harga pasca panen, penyerapan gabah petani dan sebagainya.

"(Kami mendorong) dilakukan rapat gabungan, bukan hanya komisi IV dan VI saja, tetapi juga 11, karena apa (komisi XI DPR mengurusi soal anggaran, termasuk subsidi Pupuk dan sebagainya ini kan mitranya) menteri keuangan. Persoalan beras ini bukan hanya soal stok saja, beras juga tentang pupuknya, subsidinya kurang dan lainnya juga harus kita perhatikan," ungkap Johan di depan Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Sebagai negara agraris yang berkelimpahan sumber daya alam, semestinya Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan pangan dan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau.

Namun, kenyataannya, Indonesia masih bergantung pada impor dan tidak lagi mudah didapatkan serta harganya juga tidak murah. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang rela antre dan berdesak-desakan demi berburu beras murah di kios atau operasi pasar.

Untuk mengatasi persoalan itu, lanjut dia, maka perlu ada keseriusan pemerintah. Hal ini diperlukan demi menggapai kedaulatan pangan dan menghadirkan kesejahteraan bagi para petani.

"Menyelesaikan beras ini enggak boleh setengah-setengah," katanya.

"Beras ini kan menyangkut persoalan apa yang kita makan. Jadi bahasanya ini menyangkut soal hidup matinya bangsa ini," sambung Johan menegaskan.

Johan meyakini, pemerintah bisa menangani persoalan pangan dan mengakomodir kebutuhan pangan rakyat serta mensejahterakan para petani asalkan pemerintah mau berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Pemerintah harus hadir dan menurut saya kalau pemerintah mau hadir itu sangat mampu dia. Ketika pemilu bisa itu tiba-tiba beras ada, di bagi-bagi. Itu karena apa? Karena dia hadir, ada kepentingan, sekarang kepentingan kita apa? Melindungi rakyat indonesia. Kan itu amanat konstitusi lho, perlindungan negara itu (kepada rakyat)," ujar dia.f