ASKARA - Pemandangan rakyat antri beras murah terlihat di mana-mana. Hal ini akibat melambungnya harga beras saat ini. 

Seperti di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu, (25/2), masyarakat rela antri berjam-jam demi hanya untuk membeli 10 kilogram beras jenis medium dengan harga 110 ribu rupiah, minyak goreng 13 ribu per liter, gula pasir 16 ribu rupiah dan daging ayam 30 ribu rupiah.

Pemandangan seperti membuat Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MM menilai tidak ada kemauan dari elite politik untuk menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia. 

"Padahal, itu sangat penting bagi sebuah negara dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta," ujar Prof. Rokhmin Dahuri, dikutip Senin, (26/2).

Kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2020 – sekarang, suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa tidak mungkin bisa maju, sejahtera, dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor. 

Prof. Rokhmin Dahuri juga menjelaskan, saat ini negara-negara produsen pangan mulai membatasi ekspor pangannya karena pandemi Covid-19, GCC, dan ketegangan geopolitik global.

Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) itu, mengaku sedih jika melihat tata kelola pertanian di Indonesia dari hulu hingga hilir. Padahal potensi Indonesia untuk mencapai kemandirian pangan sangat terbuka lebar. 

"Tapi kalau mau jujur, malu kita. Sakit negara kita ini. Potensinya, seharusnya bisa daulat, tapi kita terus impor, petani dan nelayan miskin," ungkap Guru Besar Kehormatan Mokpo National University, Korea Selatan itu.

Indonesia, kata Prof. Rokhmin Dahuri, tidak bisa terus bergantung pada impor pangan. Apalagi, Presiden Jokowi, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, pernah mengungkap sudah 20 negara produsen pangan mulai dari Kanada, Amerika, Thailand membatasi ekspornya. 

"Negara-negara tersebut mengamankan pangan bangsanya sendiri. Ini ancaman bagi Indonesia yang terus mengimpor pangan," ujar Guru Besar Emiritus Shinhan University, Korea Selatan itu 

Dalam kajian yang dia lakukan bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk mencapai kemandirian pangan

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menyebut, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama). 

Hanya saja, potensi itu dihambat oleh para mafia pangan. "Hai mafia pangan, jangan main-main lagi soal pangan. Dan jangan ada pejabat publik yang main-main dengan pangan," kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Pakar Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan sangat geram dengan aksi mafia pangan yang mendominasi mempengaruhi kebijakan pemerintah soal pangan. Karena, ulah mafia pangan menyengsarakan rakyat Indonesia. 

"Kalau Pak Jokowi ikuti Bung Karno, tidak ada itu impor," kata Rokhmin sambil mengutip pidato Bung Karno pada peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian IPB di Bogor, 27 April 1952 bahwa urusan pangan adalah hidup-matinya sebuah bangsa.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan beras langka di pasaran karena suplai. Di Indonesia, produksi berkurang karena perubahan iklim yang ekstrim. Hal itu membuat gagal panen terjadi.

“Kita tahu harga beras di seluruh negara sekarang naik. Tidak hanya di Indonesia saja tapi di seluruh negara. Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, ada yang namanya perubahan cuaca sehingga gagal panen, produksi berkurang sehingga harganya jadi naik,” ungkap Jokowi di Banten,  pekan lalu