ASKARA - Dewasa ini kejujuran, amanah, keikhlasan, dan persatuan (ukhuwah) telah menjadi barang langka di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tidak sedikit para pemimpin dan elit bangsa kita yang hanya mengumbar janji pada saat kampanye, tanpa realisasi ketika terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat. 

“Pencitraan dan hoax dijadikan alat untuk memamerkan kinerjanya,” ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MM saat menjadi narasumber pada acara bedah buku dan peluncuran buku biografi berjudul Kiai Pesantren Membangun Peradaban: 70 Tahun Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A. di Aula Latief Hendraningrat Gedung Dewi Sartika Lt. 2, Kampus A UNJ, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Lalu, pertanyaannya bagaimana Negara kita menjadi baldatun warobbun ghofur atau Indonesia Emas? Prof. Rokhmin Dahuri menyebut, syaratnya ada empat. “Pertama adalah bangsa itu harus punya konsep pembangunan. Namun yang terjadi pembangunan fisik tidak selaras dengan indeks pembangunan manusia,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Profesor Michael E. Porter dari Institut Strategi dan Daya Saing di Harvard Business School.

Lanjutnya, infrastruktur sering kali dikembangkan di kawasan perkotaan atau daerah dengan potensi ekonomi tinggi, meninggalkan daerah-daerah pedesaan atau terpinggirkan tanpa akses yang memadai ke layanan dasar. “Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam pembangunan manusia antara berbagai wilayah,” ucap Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Dalam beberapa kasus, paparnya, keputusan terkait pembangunan infrastruktur mungkin diambil tanpa memadukan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini, menurutnya, dapat mengakibatkan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya atau tidak mendukung peningkatan kesejahteraan manusia.

Kedua adalah bahwa kualitas sumber daya manusianya harus unggul. SDM yang berkualitas tinggi dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam membentuk kemajuan suatu negara. SDM yang terdidik dan terlatih dengan baik memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan inovasi.

“Inovasi ini dapat mendorong kemajuan dalam berbagai sektor, termasuk teknologi, kedokteran, dan industry,” terang Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024 itu.

Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tinggi cenderung lebih produktif. Produktivitas yang tinggi dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan negara.

Ketiga adalah harus adanya good governance. Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat.

Good governance, terang Ketum Dulur Cirebonan tersebut,  menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian.

“Sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan Negara,” kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024 itu.

Oleh karena itu, jelas Cendikiawan Muslim yang juga Pakar Ekonomi Kelautan itu, good governance mensyaratkan adanya pengawasan yang dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di bawah lingkup organisasi yang bersangkutan, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh unit pengawasan di luar organisasi yang bersangkutan.

Dalam mendukung good governance, jelas Prof. Rokhmin Dahuri, maka fungsi pengawasan internal pemerintah dan fungsi pemeriksa eksternal pemerintah harus berjalan pada fungsi masing-masing, namun tetap terkoordinasi.

“Sehingga mencapai pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang efisien dan efektif, bermanfaat bagi auditee dalam mewujudkan program dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien dan ekonomis,” kata Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara itu.

Keempat adalah masyarakatnya harus meritrokasi. Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Salah satu pilar yang mendukung pembangunan Indonesia 2045 adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Namun realitasnya meritokrasi di era reformasi dijalankan secara serampangan. Meritokrasi belum dipraktikkan sepenuhnya dalam sistem rekrutmen dan regenerasi, sampai penetapan calon kepala daerah, bahkan calon presiden. Personalisasi figure atau politik ketokohan masih sangat kuat.

“Keempat syarat negara maju diatas, telah dibahas di dalam buku yang terdiri dari lima bab ini. Membaca buku ini serasa membawa siapapun menyelami oase dinamika keumatan, keindonesiaan hingga perjalanan bangsa dari waktu ke waktu,” papar Ketua Umum GNTI (Gerakan Nelayan Tani Indonesia) itu.

Buku tersebut, bebernya, mengulas perjalanan hidup, kisah perjuangan, dan cakrawala pemikirannya. Tidak hanya itu, pengabdian, perjuangan, dan pengorbanan untuk kemanusiaan juga dibahas. Banyak hal yang dapat pembaca ambil dari tauladan sosok Kang Said sebagai pecinta ilmu, penggemar baca kitab dan buku, senang berdiskusi dan berorganisasi, serta berwawasan luas.

Di buku ini, terang Prof. Rokhmin Dahuri, endingnya supaya pembaca itu beriman dan bertakwa kepada kepada Allah, rahmatan lil alamin. Menurutnya, rugi kalau bangsa Indonesia tidak membaca buku ini.

“Saya berharap semoga presiden yang terpilih membaca buku ini supaya Indonesia menjadi “Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghofur” (sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya),” imbuh anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman tersebut.