ASKARA – Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi isu hangat di berbagai kalangan akhir-akhir ini. Hal ini menjadi menarik lantaran saat ini tengah berlangsung masa kampanye menjelang Pemilu pada bulan Februari 2024 mendatang.

Lebih menarik lagi, wacana itu muncul menjelang akhir periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, hal tersebut merupakan aspirasi dari sebagian masyarakat yang boleh disuarakan.

Namun, Dasco mengingatkan segala sesuatunya ada mekanisme yang berlaku dan harus dipatuhi.

"Sebagai pimpinan DPR tadi sudah saya jawab baik yang mengusulkan maupun yang menolak itu aspirasinya boleh saja tapi tentunya ada mekanisme," kata Dasco kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).

Tetapi sebagai pimpinan Partai Gerindra yang notabene merupakan partai koalisi pemerintah, Legislator asal Dapil Banten 3 ini melihat, wacana itu sebagai sesuatu yang tidak perlu ditanggapi.

"Kalau saya ditanya sebagai pimpinan teras parpol koalisi pemerintah tentunya dengan berbagai keberhasilan Jokowi yang sudah terbukti maka asalan untuk memakzulkan terlalu mengada-ada," tutup Sufmi Dasco Ahmad.

Sebelumnya, Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengaku heran dengan wacana pemakzulan Presiden Jokowi.

"Wacana itu kembali ramai belakangan ini, padahal pemungutan suara Pilpres 2024 tinggal menghitung hari lagi," kata Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menduga, isu pemakzulan Jokowi untuk pengalihan perhatian atau karena pendukung pasangan calon capres-cawapres lain khawatir kalah.

Diketahui, wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali ramai menjelang pencoblosan Pemilu 2024, yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari mendatang.

"Aneh, satu bulan ke pemilu, kok, ada ide pemakzulan presiden. Ini tidak mngkin, kecuali cuma pengalihan perhatian atau karena pendukung paslon, panik, dan takut kalah," kata Jimly melalui akunnya di X (Twitter) @jimlyAs, dilansir dari JPNN.com, Minggu (14/1).

Jimly menegaskan, sisa waktu satu bulan menuju pemilu tidak memungkinkan untuk mengumpulkan dukungan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diperlukan untuk memulai proses pemakzulan.

"Satu bulan ini, mana mungkin dicapai sikap resmi 2/3 anggota DPR dan dapat dukungan 2/3 anggota MPR setelah dari MK. Mari fokus saja sukseskan pemilu," pungkas Jimly Asshiddiqie.