ASKARA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah lemah hadapi PT Vale terkait divestasi saham.

Mulyanto mengatakan kedudukan pemerintah sebagai pemberi izin yang semestinya di atas angin, terlihat lemah dan tunduk pada kemauan PT Vale. 

"Pemerintah jangan mau dipermainkan Vale dan terlihat lemah. Sudah saham pemerintah kurang dari 51 persen,  tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi, sehingga rencana divestasi molor dari jadwal," terang Mulyanto kepada para wartawan, Rabu (10/1/2024).

"Seharusnya Pemerintah tidak memberi izin operasi produksi tambang Vale ini. Jangan malah seperti sekarang, Pemerintah seperti disandera oleh korporasi," sambung Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini. 

Kesimpulan Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, ungkap Mulyanto, jelas mendesak pemerintah untuk menjalankan konstitusi agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas Vale, minimal 51 persen. 

Selain itu, lanjut Anggota Baleg DPR RI ini, Indonesia juga diberikan hak menjadi pengendali operasional dan finansial perusahaan. 

"Karenanya pemerintah agar segera bersikap dan menciutkan lahan produksi Vale ini. Pemda sudah lama teriak-teriak, soal lahan Vale yang dianggurkan tidak produktif tersebut," imbuh Legislator asal Dapil Banten 3 ini.

"Dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Sulsel, Sulteng, dan Sultra, para gubernur bahkan meminta agar pemerintah pusat menyerahkan sebagian lahan Vale tersebut untuk dikelola daerah," pungkas Mulyanto.