ASKARA - Mahasiswa adalah intelektual yang memiliki tempat istimewa di mata masyarakat. Mereka mempunyai kelebihan dan kehebatan dibanding siswa atau masyarakat pada umumnya, terutama dalam menyambung suara rakyat. 

Hal tersebut dikarenakan mereka dipercaya oleh masyarakat dan masih begitu jujur, idealis dan bebas dari tunggangan kelompok manapun.

Karena itu, Sebutan mahasiswa yang disandangnya ini harus dipahami “di-internalisasikan dalam dirinya” oleh setiap manusia yang menyandangnya. 

Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Endro S. Yahman dalam Seminar Pancasila di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (UNILA), Selasa (24/10). 

Sebagai kaum terdidik dan terpelajar, mahasiswa sudah semestinya mengambil peran penting dalam berbagai aspek bidang kehidupan termasuk dalam menyadarkan masyarakat.

"Para mahasiswa-lah yang melakukan “gerakan penyadaran kritis” masyarakat yang akhirnya mampu membangun kesadaran kolektif ditengah masyarakat, sadar akan posisinya sebagai bangsa terjajah, kemudian bergerak bersama untuk mengusir penjajah dan merdeka," papar Endro dihadapan mahasiswa UNILA.

Endro mencontohkan beberapa gerakan yang membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan para penjajah, mulai dari gerakan pendidikan seperti Boedi Oetomo, Ki Hadjar Dewantara dan lainnya.

Wakil rakyat lulusan Teknik Kimia UGM ini mengungkapkan bahwa masyarakat Lampung khususnya di perkotaan dan pedesaan sangat membutuhkan uluran mahasiswa dalam membebaskan dirinya dari kondisi ketidakmampuan secara ekonomi. 

"Masih banyak masyarakat kurang mampu/miskin di Lampung dengan pendidikan yang masih relatif rendah. Inilah medan pengabdian sekaligus melatih sensitivitas sosial mahasiswa. Dengan bekal ilmu ekonomi yang diperoleh diruang kuliah, dapat dipraktekkan ditengah masyarakat," ujar Endro.

Endro menjelaskan masyarakat dan kelompok masyarakat akan terbebaskan dari kemiskinan, secara perlahan akan meningkat kehidupan ekonominya dan akan terdidik (ter-edukasi) dengan sendirinya dan menjadi mandiri. 

Masyarakat yang secara ekonomi lebih baik, sambungnya, mereka akan berpikir waras dalam memilih calon pemimpinnya termasuk calon wakil rakyat yang mandat tugasnya dari rakyat harus melayani pemberi mandat yaitu pemilihnya dan rakyatnya

Ia mencontohkan gerakan mahasiswa secara masif turun ke masyarakat dengan melakukan pendampingan kelompok masyarakat untuk membangun dan memperkuat “mikro power ekonomi” ditengah rakyat itulah yang namanya membangun “lapisan sosial baru” yang berfikiran kritis.

"Di era Demokrasi langsung (Gerakan mahasiswa seperti ini) sangat dibutuhkan," ujar dosen Universitas Trisakti ini.

Endro menambahkan, kelompok masyarakat ini akan meresonansi dan mengilhami munculnya kelompok-kelompok baru masyarakat dalam bentuk “mikro ekonomi” atau biasa disebut usaha kelompok masyarakat (UKM), kelompok tani dan lain sebagainya. 

“Lapisan sosial masyarakat baru” inilah yang akan merubah wajah pemimpin, wakil rakyat dimasa yang akan datang. Pemimpin, mulai dari kepala daerah (bupati, walikota, Gubernur sampai presiden), termasuk juga wakil rakyat yang hanya ingin kekuasaan, namun lupa kepada rakyat sebagai pemberi mandat untuk melayani niscaya akan tergusur dalam ajang pemilihan berikutnya. Partai sebagai pintu rekruitment calon-calon tersebut untuk diusung dalam pemilihan demokrasi langsung juga akan menerima akibat, dihakimi rakyat," ujar Endro, putra kelahiran Pringsewu itu.

Menurut Endro, di Lampung, nampak nyata didepan mata, kualitas pemimpin daerah mencerminkan kualitas masyarakatnya dimana kondisi infrastruktur jalan, jumlah angka kemiskinan, Indeks Pembangunan manusia (IPM), tingkat kemajuan ekonomi maupun indeks kesejahteraan masyarakat menjadi fakta tingkat kualitas pemimpinnya yang dipilih oleh rakyat lampung (political appointee) melalui pilkada langsung.

Ia mencatat data dari BAWASLU, Lampung menduduki peringkat ke 2 dalam kerawanan pemilu termasuk politik uang.

"Jadi sangat masuk akal dengan data dan fakta diatas, kondisi kesejahteraan masyarakat jauh dari sejahtera. Ini adalah ladang pengabdian, tugas sejarah mahasiswa," kata Endro.

Selain melakukan gerakan di tengah masyarakat, mahasiswa juga harus mengkritisi, mengawasi, mengontrol pemimpin (bupati, walikota, gubernur) sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Alat untuk mengkritisi kan sudah jelas yaitu nilai-nilai Pancasila," pungkas Endro.

Sementara itu, Ketua BEM FEB UNILA Reza Pratama menyatakan kegiatan seminar ini merupakan rangkaian kegiatan kegiatan Economic Fair yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB UNILA. 

Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai wahana pendidikan dan pelatihan mahasiswa dalam membangun kreativitas dan juga melatih kepemimpinan (leadership) sebelum terjun ke masyarakat setelah lulus nantinya. 

Hadir dalam acara itu diantaranya yakni, Wakil Dekan III FEB, bapak Muslimin, SE, M.Sc, perwakilan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan ratusan mahasiswa.