ASKARA - Di The Grand Luang Prabang Hotel, Laos dari 6 - 7 Oktober 2023, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, sebagai salah satu pembicara kunci (keynote speaker) memaparkan materi berjudul "Integrates Upland - Coastal - Ocean Management for Sustainable Development in the Asia Pacific Rengion". 

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan, Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari 64 Negara di Kawasan Asia Pasifik.

"Setiap negara bangsa di dunia ingin menjadi negara maju, makmur, dan berdaulat," ujarnya pada acara "The Expert Consultation Workshop on Asia Pacific Integrated Rural Development and Sustainable Resource Management in the 21st Century: Strategic Actions at the Regional and National Levels". 

Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan kebijakan negara untuk menjadikan  46 negara di Kawasan ini yang statusnya masih sebagai negara miskin dan negara berpendapatan menengah menjadi negara maju dan makmur. 

Selain itu, strategi 18 negara di Kawasan ini yang sudah maju dan makmur dalam membantu 46 negara yang masih miskin dan pendapatan menengah menjadi negara maju dan makmur. Kemudian kebijakan dan program pengentasan kemiskinan pada level keluarga dan individu.

"Namun, dari 64 negara di Kawasan Asia-Pasifik sejauh ini hanya 13 negara (20,30%) yang telah mencapai status mulia tersebut," ungkap Prof. Rokhmin Dahuri,

Dari perspektif ekonomi, lanjut Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Republik Korea tersebut, untuk mentransformasi 51 negara yang tersisa di Kawasan ini dari status negara berpendapatan rendah (miskin), berpendapatan menengah ke bawah, dan berpendapatan menengah atas menjadi negara maju, makmur (negara berpendapatan tinggi), dan berdaulat.

Mereka harus meningkatkan daya saing, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (minimal 7% per tahun), inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat secara adil), ramah lingkungan, dan berkelanjutan. 

Maka, kata Presiden Masyarakat Akuakultur Indonesia itu, untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing, harus dilakukan transformasi struktural ekonomi (TSE). 

"Dalam konteks ini, TSE melibatkan realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional (termasuk budidaya perikanan dan perikanan tangkap) ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa," tuturnya.

Realokasi faktor-faktor produktif tersebut, jelas  Prof. Rokhmin Dahuri, ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa; pergeseran penggunaan faktor produktif dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi (kegiatan ekonomi); 

Dan membangun kapasitas bangsa untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru (termasuk Industri 4.0), memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.

"Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan inklusivitas TSE, implementasinya harus didasarkan pada Pembangunan Pedesaan Terpadu, dan Pengelolaan Dataran Tinggi-Pesisir-Lautan Terpadu," kata anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman

Selain itu, masyarakat miskin, serta usaha mikro dan kecil harus diberikan akses yang mudah dan setara terhadap sumber daya keuangan (pinjaman Bank), teknologi, infrastruktur, pasar, informasi, dan aset produktif ekonomi lainnya, yang selama ini dinikmati oleh masyarakat kaya dan korporasi besar di wilayah tersebut.

Di tengah tiga krisis ekologi (polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan Global Boiling), seluruh kegiatan pembangunan, investasi, dan bisnis harus dilakukan berdasarkan prinsip zero-waste, zero-emission, green economy, dan blue economy. 

"Lebih penting lagi, kualitas sumber daya manusia (pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan etos kerja), khususnya di daerah pedesaan, juga harus ditingkatkan secara signifikan melalui layanan gizi, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik serta program pelatihan dan penyuluhan," sebut Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2010 – sekarang.

Terakhir, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, kebijakan politik dan ekonomi termasuk stabilitas politik dan perdamaian, moneter, fiskal, Investasi Iklim, dan Kemudahan Berusaha harus dibuat kondusif. 

"Dan, kerja sama dan kolaborasi yang saling menguntungkan antar negara-negara di kawasan dan dengan negara-negara lain di dunia juga harus diperkuat dan ditingkatkan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2001 – 2004 itu.