ASKARA - Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyerukan semua pihak agar turut serta menekan ongkos politik sehingga dapat melahirkan anggota legislatif yang berkualitas sesuai harapan rakyat banyak. "Jika untuk menjadi anggota legislatif mahal, maka yang tercipta adalah pasar politik yang masing-masing memikirkan dirinya sendiri," ujar Wakil Ketua Umum MUI, Dr H  Anwar Abbas.

Pernyataan Buya Anwar Abbas ini disampaikan menanggapi pernyataan salah seorang  petinggi partai  yang mengatakan biaya atau ongkos untuk bisa duduk menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta  sangat mahal yaitu sebesar Rp40 miliar. "Hal ini tentu  saja  membuat kita  geleng-geleng kepala," katanya.

Bahkan kata yang bersangkutan jika sang calon hanya memiliki modal Rp20 miliar hingga Rp25 miliar maka besar kemungkinan mereka  tidak akan pernah bisa duduk di kursi senayan.

"Jadi yang namanya politik uang dalam pemilu tampaknya sudah menjadi sesuatu yang sudah sangat sulit untuk  dihindari," ujar Anwar Abbas.

Jika demikian masyarakat kita sudah rusak. Tanpa ada sesuatu yang bisa mereka terima dari  sang calon legislatif (caleg) maka mereka enggan untuk memilihnya. Apalagi  sesuatu yang akan diberikan kepada para pemilih  itu sekarang menurut politisi tersebut tidak cukup  hanya berupa kaos dan atau kerudung saja tetapi kulkas.

"Jadi dengan demikian dapat disimpulkan  hanya orang kaya atau orang yang dibiayai oleh orang kaya sajalah yang bisa berkuasa dan bisa menang dalam Pemilu," tambah Anwar Abbas. 

Hal ini tentu jelas-jelas sangat patut kita sesalkan, kata Anwar Abbas, karena bagaimana mungkin kita akan menumpangkan harapan kepada orang yang sibuk berpikir untuk dapat mengembalikan investasi yang sudah dia tanam atau utang yang harus dia bayar?

Dunia politik kita sudah bagaikan sebuah pasar. Para pelaku yang ada sibuk bertransaksi untuk kepentingan  dirinya dan kelompok serta partainya.

"Bahkan  kita lihat mereka  tidak segan-segan  melakukan apa saja termasuk mewarnai ayat-ayat dan pasal-pasal dalam pembahasan sebuah rancangan UU yang akhirnya setelah disahkan menjadi UU, kita melihat UU tersebut  sangat-sangat merugikan rakyat dan juga sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat dari UUD 1945," ujarnya.

Hal ini bisa terjadi, kata Anwar Abbas, karena yang  penting bagi mereka bukanlah bagaimana mereka bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta patuh kepada konstitusi tapi adalah bagaimana caranya supaya modal yang sudah mereka tanam bisa kembali dan keuntungan yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan.

Jika dalam pemilu yang akan datang hal serupa masih saja terus terjadi, Anwar Abbas mengatakan, maka tentu tipis sekalilah harapan  nasib rakyat banyak terutama nasib mereka-mereka yang ada di lapis bawah akan bisa berubah.

"Untuk itu kita harus bisa mengusahkan secara bersama-sama bagaimana caranya agar pemilu 2024 yang akan datang benar-benar bisa dilaksanakan dengan biaya  atau ongkos yang semurah-murahnya karena dengan itulah kita akan bisa mendapatkan anggota DPR yang benar-benar mampu mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat," tandasnya.

"Ini penting karena dengan hal  seperti itulah kita akan bisa berharap di negeri ini akan dapat  tercipta sebuah perubahan yang benar-benar berarti dan bermakna, di mana rakyatnya akan bisa hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia," demikian Anwar Abbas.