ASKARA - Warga desa adat Serangan, Sesetan, Sidakarya dan Intaran, Denpasar, Bali, kaget dengan adanya berita yang menyebutkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan memindahkan lokasi Terminal Khusus LNG Sidakarya yang awalnya di pantai Intaran, dipindah sejauh 4 kilometer ke arah laut lepas.

“Kami akan dapat apa, kami hanya akan jadi penonton saja,” kata I Wayan Loka tokoh desa adat Serangan pada Sabtu (29/4).

Made Bebas, Bandesa Serangan menambahkan proses ini sudah panjang. Awalnya warga empat desa adat menolak bahkan ada demo besar.

“Dulu kami tak tahu, dalam pikiran kami LNG berbahaya. Ternyata lebih aman dan lebih bersih, kami setuju. Terakhir pemerintah pusat minta harmonisasi, ada Pak Gubernur, Pak Walikota dan kami sepakat. Kenapa berubah lagi,” katanya.

Kekhawatiran warga desa adat ini memiliki dasar. Proyek Tersus LNG Sidakarya yang melewati empat desa adat ini akan terintegrasi dengan penataan Pelabuhan Serangan, Pantai Intaran, rivatalisasi Pantai Sidakarya.

Meterial pengerukan untuk kolam FSRU dan vessel kapal LNG, berupa pasir akan menjadi bahan penambahan lahan pendukung pelabuhan Serangan.

Pantai Intaran yang dilalui sungai akan normalisasi menjadikan solusi banjir dari Renon Denpasar. Warga Sidakarya akan diberi akses ke pantai Melasti sehingga upacara adat bisa dilakukan di pantai sendiri.

Selain itu, perusahaan daerah telah bekerjasama dengan badan usaha desa adat untuk mengelola unit usaha yang dikerjasamakan. “Ini harapan terakhir kami, jangan sampai harapan kami pudar lagi, kami kesal ada apalagi ini,” ujar I Ketut Loka tokoh Desa Adat Sidakarya belum lama ini.

“Kalau dipindah namanya membiarkan kami tetap kumuh sementara BTID sebelah kami megah,” ujar Wayan Loka.

Dalam rapat koordinasi teknis yang digelar Menko Marvest di Hotel Mercure Kamis (27/4/2023) lalu mengerucut pada aspek keselamatan.

Pakar Desain Teknik Perkapalan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) Prof. DR. Ketut Budha Artana, menyampaikan bahwa penilaian aspek keselamatan keluar masuk kapal, keberadaan FSRU sendiri, dan aktivitas di sekitar assesment dapat diterima.

Dari sisi navigasi dan KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) juga memberi penilaian masih aman untuk aktivitas kapal lain.

Dosen pengajar bidang teknologi LNG ITS ini pun menyebut, secara kajian teknis sudah selesai. “Tetapi dilihat aspek kemanfataan, bagi masyarakat sekitar. Ini yang minim jika di tarik jauh ke offshore, walaupun dari sisi manuver kapal lebih mudah,” katanya kepada media di Surabaya.

Kemanfataan bagi masyarakat inilah yang didengungkan Gubernur Bali Wayan Koster. Pembangunan Bali bukan pembangunan di Bali. Dengan pembangunan Bali, melibatkan warga setempat dan keberlanjutan lingkungan serta adat. Sehingga, kekhawatiran warga empat desa adat tidak terjadi.