Satgas PETI Tidak Kunjung Terbentuk, Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Benahi Sektor Minerba
ASKARA – Untuk mengoptimalkan nilai ekonomis sumber daya alam Nasional, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan membenahi sektor minerba.
Mulyanto berharap, Jokowi jangan membiarkan sektor ini terbengkalai dan tidak tergarap secara optimal terlalu lama.
Mulyanto menyebut permasalahan di sektor ini sudah sangat akut dan menggurita, padahal potensi penerimaan negaranya sangat tinggi karena skala ekonomi yang raksasa sektor ini.
"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tahun 2021 saja sebesar Rp75 triliun, sedangkan PNBP tahun 2022 melonjak menjadi Rp183 triliun. Ini yang membuat APBN kita terus surplus apalagi pada saat harga komoditas tinggi. Padahal penerimaan negara ini belum maksimal," terang Mulyanto kepada para wartawan, Jumat (14/4).
Mulyanto melihat banyak kasus yang mengepung sektor ini.
"Kasus korupsi tukin di Ditjen Minerba misalnya, telah merembet kemana-mana. Mulai dari dugaan kebocoran dokumen pemeriksaan oleh Ketua KPK sampai dugaan korupsi PNBP terkait usaha penambangan batu bara," ujar Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Sementara, lanjut Mulyanto, kasus penambangan liar baik kecil maupun besar yang dibeking aparat, masih merajalela.
"Satgas PETI tidak kunjung terbentuk, apalagi pembentukan Dirjen Gakkum. Bahkan ditengarai terjadi “perang bintang” dalam kasus-kasus ini," imbuh Mulyanto.
Selain itu, tutur Mulyanto, bisa jadi kasus dugaan kebocoran dokumen pemeriksaan KPK di Ditjen Minerba, kait-mengait dengan kasus-kasus tersebut.
"Belum lagi masalah hilirisasi mineral mulai dari nikel, bauksit dan tembaga, yang setengah hati. Di luar negeri dihadang oleh WTO. Sedang di dalam negeri ditolak oleh Freeport," ucap Anggota Baleg DPR RI ini
Di tengah bertubi-tubinya masalah di atas, ulas Mulyanto, Dirjen Minerba tidak eksis, karena merangkap sebagai PLT Gubernur Babel, sedangkan PLT Dirjennya malah dirundung kasus korupsi Tukin.
"Ini kan berat. Serentetan masalah berlapis-lapis mengepung sektor minerba kita, sementara birokrasinya amburadul," terang Mulyanto.
Karenanya, legislator asal Dapil Banten 3 ini mendesak Jokowi segera turun tangan membenahi sektor minerba ini.
"Jangan membiarkan Dirjen Minerba terus merangkap PLT Gubernur Babel karena praktis pekerjaannya terbengkalai. Dirjen Minerba perlu pejabat yang definitif," tandas Mulyanto.
Komentar