Oleh: Agusto Sulistio *) 

ASKARA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam situasi saat ini menjelang Pilpres 2024 memiliki banyak faktor yang mungkin dapat mempengaruhi sikap atau tindakan yang akan diambil.

Tentu kegagalan diberbagai bidang disamping keberhasilan Pemerintah Jokowi dimungkinkan menjadi salah satu faktor utamanya, sehingga dalam menentukan kandidat Capres 2024, Megawati bersama jajaran pengurus dan segenap konstituen PDIP terkesan sangat berhati-hati. Tentu hal ini suatu sikap yang sangat wajar, mengingat menentukan calon pemimpin Indonesia adalah menentukan nasib 260 juta lebih penduduk Indonesia.

Fakta yang saat ini terjadi adalah Megawati Soekarnoputri selaku pemimpin parpol terbesar di Indonesia tengah dihadapkan pada pilihan Capres Populis dan Capres Inklusif.

Betapa saat ini berbagai Lembaga Survei dan Media Massa baik elektormik dan cetak cenderung mengedepankan pemimpin populis jelang Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti isu-isu yang dianggap populer dan menarik perhatian publik, atau kemampuan pemimpin populis dalam memperkenalkan diri dan mendapatkan dukungan masyarakat lebih mudah dan praktis ketimbang pemimpin inklusif.

Namun, sebagai pemilih, kita harus tetap kritis dan objektif dalam mengevaluasi calon pemimpin yang kita pilih.
Pemimpin populis hanya berbicara retorik dan emosional tanpa rencana konkret dan terukur untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini tentu tidak akan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat dalam jangka panjang.

Sedangkan pemimpin inklusif memiliki rekam jejak yang baik dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan memiliki visi politik yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga akan lebih mampu memperjuangkan kepentingan rakyat secara adil dan berkelanjutan dalam jangka panjang, disamping mampu buktikan dirinya tegas dan kritis terhadap rezim kekuasaan baik saat didalam pemerintahan maupun diluar pemerintah.

Tentu dalam hal ini kita tak bisa menyimpulankan bahwa pemimpin populis atau pemimpin inklusif secara umum lebih cenderung memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, semua tergantung dari pemimpin itu sendiri, karena setiap pemimpin memiliki karakteristik yang berbeda dan harus dinilai berdasarkan kredibilitas, rekam jejak, visi politik, komitmen, konsistensi dan rencana yang akan dilakukan.

Namun dalam beberapa pengalaman pilpres sebelumnya, pemimpin inklusif lebih berhasil memperjuangkan kepentingan rakyat secara adil dan berkelanjutan. Pemimpin inklusif lebih mampu memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam dan bekerja untuk memperjuangkan kepentingan semua golongan tanpa terkecuali.

*Keberhasilan Pemimpin Inklusif.*

Dalam situasi ini barangkali pemilih Indonesia pada umumnya, serta Ibu Megawati Soekarnoputri dan para pemimpin Partai Politik lainnya dapat melihat berbagai contoh keberhasilan pemimpin inklusif dimasa lalu dan sekarang, diantaranya adalah:

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern yang telah memperjuangkan kepentingan rakyatnya dengan mengedepankan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan yakni peningkatan upaya Selandia Baru dalam melawan perubahan iklim. Ardern mengumumkan target nol emisi karbon pada tahun 2050 dan mengambil langkah-langkah yang kuat untuk mengurangi emisi karbon dari sektor energi, transportasi, dan pertanian.

Disamping itu Ardern pun turut memperjuangkan kebijakan yang inklusif dan progresif, dalam program kesehatan mental gratis untuk remaja, perluasan cuti bayi, dan peningkatan gaji bagi pekerja di sektor publik. Disamping itu ia mengambil tindakan tegas dalam menanggapi serangan terorisme di Christchurch pada tahun 2019, di mana dia menunjukkan empati dan solidaritas dengan korban dan keluarga mereka.

Selanjutnya, Perdana Menteri Canada, Justin Trudeau, ia komit dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengedepankan kebijakan yang inklusif, salah satu kebijakan utamanya adalah pengenalan carbon pricing, yang memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi karbon. Trudeau memperkuat kebijakan lingkungan lainnya, seperti perlindungan habitat satwa liar dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Disamping itu, Trudeau juga memperjuangkan kebijakan seperti pengakuan penuh atas hak-hak pribumi, legalisasi mariyuana, dan pengakuan gender sebagai spektrum yang beragam, kebijakan kesehatan yang inklusif, seperti sistem kesehatan publik yang memperbolehkan akses yang sama terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas bagi semua warga Kanada.

Jika melihat kedalam negeri, dari rekam jejak digital yang telah dihimpun penulis, bahwa kita memiliki beberapa nama calon pemimpin inklusif disektor ekonomi, antara lain, Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, Ichsanuddin Noorsy, Didik J Rachbini, dll.

Para ekonom tersebut memiliki nilai kepemimpinan yang inklusif dan berkelanjutan, disamping rekam jejak nhata serta komitmen dan konsistensinya yang berpihak kepada rakyat saat berafa didalam pemerintahan maupun diluar pemerintah, salah satu contoh yang telah dilakukan Dr.Rizal Ramli diawal reformasi 1998, keadaan ekonomi dan mata uang rupiah kita dalam keadaan sangat terancam. Rizal Ramli saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999, mampu menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat itu mencapai lebih dari Rp.17.000 rupiah per dolar.

Selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Rizal Ramli memprakarsai kebijakan stabilisasi ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia dan menekan inflasi. Salah satu upayanya adalah dengan menaikkan suku bunga Bank Indonesia dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Beberapa kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Dr. Rizal Ramli termasuk reformasi sektor perbankan dan restrukturisasi hutang korporat.

Meskipun upayanya untuk memperbaiki ekonomi tidak serta merta berhasil 100%, namun beberapa kebijakan yang diambilnya dianggap cukup signifikan berhasil atasi krisis ekonomi pada saat itu.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi seluruh pemilih Indonesia yang akan menghadapi Pemilu 2024 mendatang, khususnya bagi para pemimpin Partai Politik Indonesia yang secara kontitusi memiliki peran penting dalam memunculkan calon pemimpin bangsa dan negara kedepan.

*) Mantan Kepala Aksi dan Advokasi PIJAR Semarang, Pendiri The Activist Cyber.