ASKARA - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS menyatakan Indonesia memiliki potensi (modal dasar) pembangunan yang sangat besar dan lengkap untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat.

Hal tersebut disampaikan Prof. Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber pada General Lecturer “Blue Economy sebagai Future Player Ekonomi Iindonesia” di Ruang Diskusi Senat FPIK, IPB University, Rabu, 15 Februari 2023.

Namun, tegasnya, karena belum ada Peta Jalan Pembangunan Bangsa (Nasional) yang komprehensif dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan, kualitas SDM relatif rendah, dan defisit kepemimpinan (nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan desa).

“Maka, sudah 76 tahun merdeka, Indonesia masih sebagai ‘lower-middle income country’, belum sebagai negara yang maju, adil-makmur, dan berdaulat (Cita-Cita Kemerdekaan – RI),” ujar Prof. Rokhmin Dahuri dalam makalah bertema “Blue Economy Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Inklusif, Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”.

Secara ekonomi, sambungnya, Indonesia Emas 2045 akan terwujud, bila kita mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata > 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat secara adil), ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable).

“Pertumbuhan ekonomi dengan lima sifat (ciri) diatas (butir-3) hanya dapat diwujudkan melalui implementasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Spiritual (Pancasila),” kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, selain kebijakan pembangunan ekonomi yang benar dan tepat, infrastruktur yang mumpuni, dan Iklim Investasi dan Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) yang kondusif; SDM unggul dan kapasitas inovasi merupakan kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, Perguruan Tinggi (PT) memegang peran yang paling sentral dan strategis di dalam membangun SDM unggul dan kapasitas inovasi bangsa Indonesia. Untuk itu, Perguruan Tinggi (IPB University) harus terus meningkatkan kapasitasnya (a World-Class University) untuk menghasilkan 3 output utamanya/TRI DARMA: lulusan SDM unggul, invensi dan inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang mensejahterakan rakyat. “Serta turut membangun Dunia yang lebih sejahtera, adil, damai, dan berkelanjutan (sustainable),” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri memberikan gambaran Umum Perguruan Tinggi Indonesia. Pada 2020 ada 4.593 Perguruan Tinggi, 8,48 Juta Mahasiswa terdaftar, 29.413 Program Studi, 312.890 Dosen.

Dari dua puluh Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia 2020 – 2022, menurut Kemenristek Dikti/Kemendikbud Ristek, pada tahun 2020 Institut Pertanian Bogor (IPB) menempati rangking pertama, 2021 ranking kedua, dan pada 2022 ranking ke empat. Selanjutnya, pada peringkat Perguruan Tinggi menurut QS World University Rangkings (2022) IPB pada peringkat 449. Sementara, pada Peringkat Perguruan Tinggi menurut QS Asian University Rangkings (2022) IPB pada ke  122.

Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan strategi pembangunan pendidikan. Antara lain: Pertama, Kualitas dan Layanan Pendidikan Merata. Kedua, Peran Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan. Ketiga, Profesionalisme Guru dan Perubahan Metode Pembelajaran. Keempat, Budaya Sekolah dan Baca. Kelima, Pendidikan Vokasi, Enterpreneurship, dan Karakter.

Pengertian, Makna, dan Ruang Lingkup Inovasi

“Inovasi adalah pengembangan aktivitas ekonomi baru atau cara baru dalam melakukan aktivitas yang sudah ada,” terangnya.

Adapun jenis inovasi terdiri, Inovasi teknologi: produk baru, material baru, teknologi pemrosesan (manufaktur) baru, teknik baru, dll. Inovasi non-teknologi: jaringan pemasaran baru, inovasi dalam pemasaran, pengembangan praktik atau struktur organisasi baru yang seringkali lebih penting daripada adopsi teknologi produksi baru.

“Memang, kemampuan untuk menuai manfaat dari teknologi baru seringkali bergantung pada inovasi dalam distribusi dan organisasi yang terjadi secara bersamaan,” jelas Prof. Rokhmin Dahuri mengutip O'Connor dan Kjollerstrom, 2008, Industrial Development for the 21st Century.

“Dalam konteks suatu negara (dunia), inovasi adalah cara terbaik untuk mempertahankan dan meningkatkan kemakmuran ekonomi. Sebab, inovasi meningkatkan produktivitas; dan produktivitas meningkatkan kemungkinan keuntungan yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi, pekerjaan baru, produk baru, dan ekonomi yang sejahtera,” sambungnya mengutip Romer.

Maka, Prof. Rokhmin Dahuri merekomendasikan untuk IPB menjadi A World-Class University. Antara lain: Pertama, Pendirian PRODI baru: (1) Industry 4.0, (2) Society 5.0, dan (3) “Ilmu, Teknologi, dan Manajemen Lingkungan” terutama “Science and Technology of Changing Planet”.

Kedua, penambahan Mata Kuliah baru yang wajib diikuti oleh semua PRODI: (1) Teknologi dan Ekonomi Digital (Digitalisasi, IoT, AI, Blockchain, Robotics, Big Data, Cloud Computing, dan Metaverse); (2) Ekonomi Hijau (Green Economy) dan Ekonomi Biru (Blue Economy), dan Ekonomi Pancasila.

Ketiga, implementasi MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) semaksimal dan sebaik mungkin. Penambahan dan penguatan Dosen dan tenaga non-akademik berkelas dunia. Kelima, renovasi dan pembangunan baru infrastruktur dan sarana Kampus, seperti Laboratorium yang lengkap, fasilitas gedung dan ruang belajar yang memadai, dukungan fasilitas perpustakaan dan sebagainya.

Keenam, semua komponen IPB (Dosen, Mahasiswa, Tenaga Non-Akademik, dan Pimpinan) mesti mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan bekerjasama secara sinergis. Ketujuh, peningkatan Kolaborasi Penta Helix: IPB – Pemerintah – Industri (Swasta) – Masyarakat – Media Masa. Kedelapan, perbaikan tata kelola (governance) IPB. “Kemudian, kesembilan, peningkatan anggaran: APBN, APBD, Donasi (nasional dan luar negeri), dan lainnya,” sebutnya.

Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat (Indonesia Emas). Pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10 persen.

“Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2021 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 10,2 % atau sekitar 27,6 juta orang. Hingga Juli 2022, Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah atas,” katanya.

Prof Rokhmin Dahuri memaparkan, Indonesia memiliki empat modal dasar pembangunan dengan jumlah penduduk 278 juta orang dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah dan dapat bonus demografdi dari 2020 – 2040,  merupakan potensi daya saing dan pasar domestik yang luar biasa besar melalui kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut.

Dijelaskan bahwa posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulaun Indonesia) (UNCTAD, 2012). Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari.

Kemudian, rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri). “Mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” terangnya.

Lalu, Prof Rokhmin memaparkan sejumlah permasalahan  dan tantangan pembangunan kelautan dan perikanan. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan  koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS yakni pengeluaran Rp 470.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan.

Sementara menurut garis kemiskinan Bank Dunia (2 dolar AS/orang/hari atau 60 dolar AS (Rp 840.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2019 sebesar 100 juta jiwa (37% total penduduk). “Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia,” terang Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu.

Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Oxfam, .

Bahkan, lanjutnya, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). Sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016).

Dalam hal, terangnya, ketimpangan ekonomi (penduduk kaya vs miskin), Indonesia merupakan negara terburuk ketiga di dunia, dimana 1% (satu persen) penduduk terkayanya memiliki total kekayaan sama dengan 45% total kekayaan negara. Yang terburuk adalah Rusia, dimana satu persen orang terkayanya memiliki total kekayaan sama dengan 58,2% kekayaan negara. Disusul Thailand, sekitar 54,6% (Oxfam International, 2021).

Kekayaan 4 orang terkaya Indonesia (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam International, 2017). Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). “Institute for Global Justice menyebutkan, sekitar 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing,” ungkapnya.

Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).

Akibatnya, Pulau Jawa mengalami beban ekologis yang sangat berat, dengan luas tutupan hutan kurang dari 15% total luas lahannya. Padahal, untuk suatu pulau bisa berkelanjutan (sustainable), luas tutupan hutannya minimal 30% total luas lahnnya (Odum, 1976; Clark, 1989). “Maka, jangan heran, di saat musim penghujan P. Jawa dilanda banjir dan tanah longsor dimana-mana,” katanya.

Sementara pada musim kemarau, P. Jawa mengalami kekeringan (deficit) air yang semakin parah. Dalam pada itu, potensi pembangunan berupa SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang begitu melimpah, tidak dimanfaatkan secara optimal atau dicuri pihak asing. Implikasi lainnya adalah biaya logistik Indonesia menjadi salah satu yang termahal di dunia, sekitar 24% PDB (UNCTAD, 2021).

Ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing ekonomi Indonesia. Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI per kapitanya belum mencapai 12.695 dolar AS (status negara makmur).

Pada 1996 kontirbusi sektor manufacturing terhadap PDB Indonesia sudah mencapai 29%, tapi tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 19%. “Padahal, seperti sudah saya sebutkan diatas, GNI perkapita Indonesia tahun lalu hanya 3.870 dolar AS,” sebutnya.

Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI  (Gross National Income) per kapitanya belum mencapai 12.536 dolar AS (status negara makmur). “Pada 1996 kontirbusi sektor manufacturing terhadap PDB Indonesia sudah mencapai 29%, tapi tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 19%Padahal, seperti sudah saya sebutkan diatas, GNI perkapita,” tandasnya.

Yang sangat mencemaskan adalah bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022). Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya (a lost generation).

Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. “Padahal, menurut UNDP sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan, sejumlah hal diantaranya menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%), dimana dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%).

“Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut (Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022),” terang Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Masalah lainnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, kekurangan rumah yang sehat dan layak huni dari 45 Juta rumah tangga masih 61,7 % rumah tidak layak huni. Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945. “Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN,” katanya.

Penyebab Ketertinggalan Indonesia

Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS menyebutkan ada beberapa  faktor yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah bangsa lain. “Penyebab ketertinggalan Indonesia itu ada fakrtor internal, ada pula faktor eksternal,” katanya.

Prof. Rokhmin Dahuri menyebutkan, faktor internal tersebut yaitu belum ada road map pembangunan nasional yang komprehensif, tepat, dan benar yang dilaksanakan secara berkesinambungan; kualitas SDM (pengetahuan, keterampilan, keahlian, kapasitas inovasi, dan etos kerja) dan kapasitas Iptek masih rendah; serta khlak belum baik (susah kerja sama, tidak amanah, dan hedonis). “Selain itu, negara kita defisit pemimpin yang capable, negarawan, dengan Imtaq kokoh,” kata Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat 2022 – 2026 itu.

Adapun faktor eksternal, kata dia, antara lain  keserakahan bangsa-bangsa maju dan kapitalisme cenderung menjajah secara ekonomi negara berkembang. “Juga, disrupsi akibat kemajuan Iptek  yang sangat pesat (industri 4.0), perubahan iklim global,  pandemi Covid-19, dan pertarungan ideologi,” paparnya. Prof Rokhmin menyayangkan,  hampir semua indikator yang terkait dengan kapasitas Iptek, riset, inovasi, dan kualitas SDM bangsa Indonesia masih rendah (tertinggal).

“Implikasi dari rendahnya kualitas SDM, kapasitas riset, kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship adalah proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi hanya 8,1 persen. Selebihnya,  91,9 persen berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah.  Sementara, Singapura mencapai 90 persen, Malaysia 52 persen, Vietnam 40 peren, dan Thailand 24 persen,” urainya mengutip data UNCTAD dan UNDP, 2021.

Selain itu, sambungnya, nasionalisme rendah di kalangan pengusaha: (1) berubah dari industriawan menjadi importir, (2) nyimpan uang > 80% di LN, (3) gaji karyawan rendah, dan (4) R & D serta daya saing rendah (jago kandang). "Keserakahan bangsa-bangsa maju dan kapitalisme cenderung menjajah secara politik-ekonomi negara berkembang Disrupsi akibat kemajuan IPTEK yang sangat pesat dan Pandemi Pertarungan ideologi," sebutnya.

Terlebih, kata Prof. Rokhmin Dahuri, di dunia yang hyper interconnected dan  Globalisasi yang ciri utamanya free trade and competition inovasi adalah kunci untuk memenangi persaingan. “Sayangnya, hampir semua indikator yang terkait dengan dengan kapasitas IPTEK, Riset, Inovasi, dan Kualitas SDM kita bangsa Indonesia, itu masih rendah (tertinggal),” kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Bahkan, sambungnya, dalam riset bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity (CCSU) pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. “Kalah dari negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand,” tandas Profesor Emeritus, Shinhan University, Korea Selatan itu.

Hingga 2022, terangnya, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.

Sementara, penilaian adopsi teknologi untuk peningkatan ekonomi dan efisiensi di berbagai bidang diukur dari faktor pengetahuan, teknologi, dan  kesiapan adopsi teknologi untuk masa depan Pada 2022, Indonesia berada pada urutan ke-51 dari 63 negara. Hingga 2019, Global Entrepreneurship Index Indonesia berada diurutan ke-75 dari 137 negara atau peringkat ke-6 di ASEAN.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan gambaran Umum UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Yakni: kredit Perbankan bagi UMKM dan Usaha Besar Kredit perbankan untuk UMKM masih berkisar 20%. Padahal, persentase jumlah unit usahanya 99,99%.

Prof. Rokhmin Dahuri mencatat, Indonesia masuk dalam negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen. Angka ini tinggi dibandingkan negara-negara Asia lain. Misalnya, Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), Cina (5,6 persen) dan Filipina (5,5 persen).

Sementara itu, dari total alokasi kredit perbankan nasional, Rokhmin menjelaskan, pinjaman yang diberikan ke sektor kelautan dan perikanan hanya sekitar 0,29 persen dari total nilai pinjaman Rp 2,6 triliun. "Dampaknya, nelayan Indonesia menjadi sulit berkompetisi dengan negara lain," tuturnya.

Untuk mengatasi ini, Rokhmin menganjurkan agar Bank Indonesia maupun penyedia jasa perbankan bersama pemerintah mampu menurunkan suku bunga pinjaman bagi nelayan dan pembudidaya skala kecil.  “Sebab, tidak sedikit di antara mereka meminjam uang dari rentenir dengan bunga lima hingga 10 persen per bulan yang tergolong tinggi,” katanya.

Lanjutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang 77% wilayahnya (termasuk ZEEI) berupa laut.  Wilayah pesisir dan laut Indonesia mengandung potensi ekonomi berupa SDA terbarukan, SDA tidak terbarukan, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang luar biasa besar, sekitar US$ 1,4 trilyun/tahun atau 1,5 kali PDB Indonesia dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sedikitnya 45 juta orang (30% total angkatan kerja).

Sebelas (11) sektor Ekonomi Kelautan yang potensi nilai ekonominya US$ 1,4 trilyun/tahun itu dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (> 7%/tahun) dan berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), mengurangi ketimpangan ekonomi, mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, dan memperkuat kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan mineral.

“Secara geoekonomi dan geopolitik, letak Indonesia sangat strategis, dimana sekitar 45% total barang yang diperdagangkan di dunia dengan nilai ekonomi rata-rata US$ 15 trilyun/tahun dikapalkan melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2016),” terangnya.

Selat Malaka, sambungnya, sebagai bagian dari ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)-1 merupakan jalur transportasi laut terpendek yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Menghubungkan raksasa-raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur-Tengah, Eropa, dan Afrika di belahan Barat dengan China, Korea Selatan, dan Jepang di belahan Timur.

ALKI-1 melayani pengangkutan sekitar 80% total minyak mentah yang memasok Kawasan Asia Timur dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika.  Jumlah kapal yang melintasi ALKI-1 mencapai 100.000 kapal/tahun.  Sementara, Terusan Suez dan Terusan Panama masing-masing hanya dilewati oleh 18.800 dan 10.000 kapal per tahun (Calamur, 2017).  Pendapatan Otoritas Terusan Suez mencapai rata-rata Rp 220 milyar/hari atau Rp 80,7 trilyun/tahun.

“Malangnya, sampai sekarang, Indonesia belum menikmati keuntungan ekonomi secuil pun dari fungsi laut NKRI sebagai jalur transportasi utama global. Landscape Geopolitik Saat Ini Indonesia Berada Diantara Persaingan Internasional Antara Kekuatan Besar (Great Power),” ujar Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman itu.

Karena, menurutnya, lokasi Indonesia sangat strategis di wilayah Indo-Pasifik: 1. Pintu masuk alur pelayaran, 2. Askes ke pasar, 3. Akses ke sumber daya di kawasan Indo-Pasifik. ARLINDO (Arus Lintas Indonesia) yang secara kontinu bergerak bolak-balik dari Samudera Pasifik ke S. Hindia berfungsi sebagai ‘nutrient trap’ (perangkap unsur-unsur hara).

Sehingga, perairan laut Indonesia merupakan habitat ikan tuna terbesar di dunia (the world tuna belt), memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi, dan potensi produksi lestari (MSY = Maximum Sustainable Yield) ikan laut terbesar di dunia, sekitar 12 juta ton/tahun (13,3% total MSY ikan laut dunia) (Dahuri, 2004; KKP, 2021; dan FAO, 2022).

Sebagai bagian utama dari ‘the World Ocean Conveyor Belt’ (Aliran Arus Laut Dunia) dan terletak di Khatulistiwa, Indonesia secara klimatologis merupakan pusat pengatur iklim global, termasuk dinamika El-Nino dan La-Nina (NOAA, 1998). 

Kondisi oseanografi, geomorfologi, dan klimatologi NKRI menjadikan Indonesia sebagai pusatnya energi kelautan dunia yang terbarukan (renewable), seperti arus laut, pasang surut, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) yang potensinya mencapai 10.000 megawatts, dan sampai sekarang baru dimanfaatkan kurang dari 5 persen.

Arus abadi sebagai bagian dari Global Conveyor Belt :  Sumber energi terbarukan.  Energi hidrokinetik. Bebas Emisi Karbon.  Aliran arus menciptakan habitat bagi 50% spesies ikan dunia, dan 75% terumbu dunia berkumpul di Indonesia.

SDA dan ruang pembangunan di daratan semakin menipis atau sulit untuk dikembangkan.  Padahal, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan daya belinya, permintaan akan SDA, ruang pembangunan, dan jasa-jasa lingkungan bakal semakin berlipat ganda  Laut sebagai ‘development space’: kota, pemukiman, dan kegiatan ekonomi.

Suatu negara-bangsa akan lulus dari jebakan negara-mengah menjadi maju, makmur, dan berdaulat, bila ia mampu mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada keunggulan komparatif nya (Porter, 2013). Bagi Indonesia, keunggulan komparatif utamanya adalah geokonomi, SDA, dan jasa-jasa lingkungan kelautan. 

Sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan Emporium Inggris, Amerika Serikat, dan akhir-akhir ini China adalah karena ketiga negara adidaya tersebut menguasai lautan, baik secara ekonomi maupun hankam. “ Maka, tepat yang dinubuatkan ahli strategi pertahanan dunia, AT. Mahan (1890), ‘who rules the waves, rules the world’.  Siapa yang menguasai lautan, dia akan menguasai dunia,” katanya.

Blue Economy

Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru pada dasarnya muncul sebagai respon untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme): Sebelum Pandemi Covid-19; 2 miliar orang miskin, 700 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global.

Ekonomi Hijau adalah salah satu yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sementara secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP, 2012). “Pada dasarnya Blue Economy merupakan penerapan Green Economy di wilayah laut (in a Blue World) (UNEP, 2012),” terangnya.

Sedangkan Ekonomi Biru berarti penggunaan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan” (Uni Eropa, 2019).Blue Economy adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan  secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut (World Bank, 2016).

Blue Economy adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan  secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut (World Bank, 2016).

Blue Economy adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor-sektor ekonomi mapan (established sectors) dan sektor-sektor ekonomi yang baru berkembang (emerging sectors) (EC, 2020).

Blue Economy juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang mungkin belum bisa dinilai dengan uang, seperti Carbon Sequestrian, Coastal Protection, Biodiversity, dan Climate Regulator (Conservation International, 2010).

Blue Economy adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor-sektor ekonomi mapan (established sectors) dan sektor-sektor ekonomi yang baru berkembang (emerging sectors) (EC, 2020). Blue Economy juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang mungkin belum bisa dinilai dengan uang, seperti Carbon Sequestrian, Coastal Protection, Biodiversity, dan Climate Regulator (Conservation International, 2010).

Ekonomi biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi, dan praktik hijau, (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif, dan (3) pengaturan kelembagaan proaktif untuk memenuhi tujuan kembar melindungi pantai dan lautan, dan pada pada saat yang sama meningkatkan potensi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. (PEMSEA, 2011; UNEP, 2012).

Sedangkan perbedaan antara Red/Brown Economy, Green Economy, dan Blue Economy adalah Karakteristik dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Biru efisiensi alam, Bebas Sampah & Sistem siklus produksi, Inklusivitas Sosial, Inovasi dan adaptasi.

Kemudian, Ketum Dulur Cirebonan (CIAYUMAJAKUNING) tersebut mengatakan, untuk lapangan kerja 45 juta orang atau atau 30 persen total angkatan kerja Indonesia. Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4%.  Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya lebih 30%.

“Namun, pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4 persen.  Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya  lebih besar dari 30 persen,” katanya.

Prof. Rokhmin Dahuri menyebut, ada 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan yakni: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) ESDM, (6) pariwisata bahari, (7) perhubungan laut, (8) industri dan jasa maritim, (9) kehutanan pesisir (coastal forestry), (10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan (11) SDA kelautan non-konvensional. "Total nilai ekonomi kesebelas sektor itu sekitar 1,4 triliun dolar AS/tahun, hampir 1,4 PDB Indonesia saat ini atau 8 kali APBN 2020," ujarnya.

Pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan terhadap PDB Indonesia sekitar 10,4%. Negara-negara lain yang potensi lautnya kurang (seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), memberikan kontribusi >30%.

Disisi lain, menurut Prof. Rokhmin Dahuri, produksi Perikanan Budidaya (Aquaculture) Indonesia (sekitar 100 juta ton/tahun) terbesar di dunia, dan pada 2021 baru diproduksi (dimanfaatkan) sekitar 19 persen dimana sejak 2009 hingga 2021 Indonesia menjadi produsen Perikanan Tangkap laut terbesar ke-2 di dunia setelah China, dan produsen Perikanan Budidaya terbesar ke-2 di dunia setelah China. “Indonesia mesti menjadi produsen Perikanan Tangkap laut dan Perikanan Budidaya terbesar di dunia, menggeser China pada 2028 atau paling lambat pada 2033,’’ tegasnya.

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, sektor kelautan dan perikanan sangat berpotensi untuk meningkatkan kontribusinya secara signifikan bagi terwujudnya Indonesia emas 2045. Sektor Perikanan, ESDM, dan Wisata Bahari berkontribusi hampir 80% dari total PDB ekonomi biru pada tahun 2021.

”Indonesia memiliki Potensi Produksi Lestari (MSY) SDI (Sumber Daya Ikan) laut terbesar di dunia (12 juta ton/tahun atau 13,3% total MSY laut Dunia, 90 juta ton/tahun), dan MSY SDI Perairan Umum Darat (Sungai, Danau, dan rawa) terbesar ke-5 di dunia. Hingga, 2022 baru dimanfaatkan (diproduksi) sekitar 65%,’’ sebutnya.

Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) mencapai 11,68 juta ton, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB sebesar 72% atau 8,41 juta ton. Pada 2011-2021, produksi perikanan tangkap laut terus meningkat (rata-rata 2,3% per tahun).

Mulai 2015 potensi SDI laut meningkat, namun tingkat pemanfaatan menurun. Produksi perikanan tangkap laut terbesar berasal dari wilayah Sumatera, disusul Jawa, dan Sulawesi. Perairan darat meliputi: Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Kolong (bekas galian), Situ, dan Embung.

Pada 2013-2021, produksi perikanan tangkap perairan darat menurun (rata-rata 0,3% per tahun). Produksi Perikanan Tangkap Darat berdasarkan Komoditas Utama (Spesies), 2017-2021 (ton).

Sementara itu, peluang pengembangan lahan untuk kegiatan perikanan budidaya di Indonesia masih sangat leluasa. Hingga 2021, produksi perikanan budidaya mencapai 14,65 juta ton dengan dominasi masih dari komoditas Rumput Laut (62%). Jika dibanding tahun 2020, produksi perikanan budidaya hingga 2021 turun 0,7%, dimana kelompok ikan naik 3,1%, sementara rumput laut turun 2,8%.

Mengutip definiisi dari Lundin and Zilinskas (1995), Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan definisi Bioteknologi Kelautan adalah teknik penggunaan biota laut atau bagian dari biota laut (seperti sel atau enzim) untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip tumbuhan dan hewan, dan mengembangkan (merekayasa) biota laut untuk keperluan tertentu, termasuk perbaikan lingkungan.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Korea tahun 2002 dalam Visi Kebijakan Kelautan Korea: Revolusi Biru untuk abad ke 21 menyebut Industri Bioteknologi Kelautan adalah adalah pasar yang besar, sekitar empat kali lipat ukurannya dari pasar industri IT,” ujarnya.

Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan domain Industri Bioteknologi Kelautan. Yakni: Pertama, ekstraksi senyawa bioaktif (bioactive compounds/natural products) dari biota laut untuk bahan baku bagi industri nutraseutikal (healthy food & beverages), farmasi, kosmetik, cat film, biofuel, dan beragam industri lainnya.

Kedua, genetic engineering untuk menghasilkan induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya yang unggul. Ketiga, rekayasa genetik organisme mikro (bakteri) untuk bioremediasi lingkungan yang tercemar, dan keempat, Aplikasi Bioteknologi untuk Konservasi.

“Sampai sekarang, pemanfaatan Bioteknologi Kelautan Indonesia masih sangat rendah (< 10% total potensinya),” katanya.

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, banyak produk industri bioteknologi kelautan yang bahan baku (raw material) nya dari Indonesia diekspor ke negara lain. Lalu negara pengimpor memprosesnya menjadi beragam produk akhir (finished products) seperti farmasi, kosmetik, dan healthy food and bevareges lalu diekspor ke Indonesia. “Contoh: gamat, squalence, minyak ikan, dan Omega-3,” jelasnya.

“Jika Potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesional, maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045,” terangnya.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan isu dan tantangan pembangunan blue economy Indonesia. Yakin: 1. Kecuali sektor ESDM, usaha di sektor-sektor kelautan lainnya (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan pariwisata bahari) dilakukan secara tradisional (low technology & management) dan berskala Usaha Kecil dan Mikro. Sehingga, tingkat pemanfaatan SD, produktivitas, dan efisiensi usaha (bisnis) pada umumnya rendah. Nelayan dan pelaku usaha lain miskin, dan kontribusi bagi perekonomian (PDB, nilai ekspor, pajak, PNBP, dan PAD) rendah.

2. Investasi dan bisnis sektor kelautan yang besar (korporasi), modern, dan sangat menguntungkan (ESDM, Kawasan Industri, Properti, dll) pada umumnya kurang nasionalismenya. Sebagian besar profit nya dibawa ke Jakarta atau negara asalnya (regional leakage), gaji karyawan rendah, dan lingkungan hidup umumnya rusak.

3. Kecuali perikanan tangkap, tingkat pemanfaatan sektor-sektor ekonomi kelautan lainnya belum optimal (underutilized).Kontribusinya bagi perekonomian bangsa (PDB, nilai ekspor, PNBP, dan lapangan kerja) pun masih rendah (15%).

4. Posisi nelayan dan pembudidaya ikan dalam Sistem Tata Niaga (Rantai Nilai) Perikanan sangat marginal. Nelayan dan Pembudidaya terjebak dalam Kemiskinan Struktural. 5. Rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi, infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya, Kemiskinan Struktural.

Kontribusi sektor perikanan 2,74% terhadap PDB hanya dihitung dari bahan baku (raw materials).  Bila dimasukkan produk olahannya (ikan kaleng, ikan fillet, bandeng presto, breaded shrimp, dan surimi-based products), kontribusinya sekitar 6% (Bappenas, 2014).

6. Overfishing di beberapa wilayah perairan, sedangkan di sejumlah wilayah perairan lain mengalami underfishing. 7. Pencemaran, degradasi fisik ekosistem (pesisir, danau, dan sungai), dan kerusakan lingkungan lain. 8. Kecelakaan dan keamanan di laut.

9. Dampak negatip Perubahan Iklim Global (seperti peningkatan suhu dan permukaan laut, cuaca ekstrem, pemasaman perairan), tsunami, dan bencan alam lain. 10. Kualitas SDM (knowledge, skills, dan etos kerja) nelayan dan pembudidaya ikan pada umumnya masih relatif rendah. 11. Kebijakan politik ekonomi (moneter, fiskal, RTRW, iklim investasi, dan kemudahan berbisnis) kurang kondusif.

Di beberapa wilayah pesisir dan laut tekanan pembangunan tersebut telah mencapai tingkat yang mengancam kelestariannya yang tercermin antara lain pada: (1) tingkat pencemaran perairan laut yang tinggi; (2) penangkapan ikan yang berlebihan; (3) kerusakan terumbu karang, mangrove, dan ekosistem pesisir lainnya; (4) erosi dan sedimentasi; (5) hilangnya keanekaragaman hayati; (6) konflik pemanfaatan ruang; dan (7) kemiskinan.

Hal ini terutama terjadi di wilayah pesisir dengan intensitas pembangunan (industrialisasi) yang tinggi dan/atau kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Teluk Jakarta, Teluk Thailand, Teluk Manila, Muara Sungai Thames, Teluk Boston, Teluk Chesapeake, dan wilayah pesisir di sekitar Timur. Laut Cina.

Disisi lain, lanjutnya, isu, masalah, dan ancaman utama terhadap keberlanjutan pantai dan laut, antara lain: 1. Hilangnya Habitat dan Keanekaragaman Hayati, 2. Eksploitasi Sumber Daya Alam secara berlebihan, terutama penangkapan ikan yang berlebihan, 3. Polusi termasuk plastik, 4. Erosi dan Sedimentasi, 5. Perubahan Iklim Global dan dampak negatif yang menyertainya seperti pemanasan suhu laut, pengasaman laut, cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan laut, 6. Konflik pemanfaatan ruang, 7. Kemiskinan.

Lebih dari 220 juta galon minyak tumpah di kawasan Asia-Pasifik sejak 1965; sekitar 96% dari ini (212 juta galon) terjadi di Asia Timur. Tumpahan Asia Timur berasal dari sejumlah sumber, meskipun 80% melibatkan kapal.

Air berwarna kecoklatan dari muara sungai mengalirkan limbah ke kawasan pesisir utara Bekasi dan Jakarta. Ada 13 sungai yang bermuara di perairan utara Jakarta yang diperkirakan mengalirkan 161 ton sampah setiap hari di area seluas 514 kilometer persegi.

Key Global Trends

Pada prinsipnya, jelas Prof. Rokhmin Dahuri, ada 5 kecenderungan global (key global trends) yang mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia di abad-21, yakni: (1) jumlah penduduk dunia yang terus bertambah; (2) Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat); (3) Perubahan Iklim Global (Global Climate Change); (4) Dinamika Geopolitik; (5) Era Post-Truth.

Pertama adalah jumlah penduduk dunia yang terus bertambah. Pada 2011 jumlah penduduk dunia sebanyak 7 milyar orang, kini sekitar 7,9 milyar orang, tahun 2050 diperkirakan akan menjadi 9,7 milyar, dan pada 2100 akan mencapai 10,9 milyar jiwa (PBB, 2021).

Implikasinya tentu akan meningkatkan kebutuhan (demand) manusia akan bahan pangan, sandang, material untuk perumahan dan bangunan lainnya, obat-obatan (farmasi), jasa pelayanan  kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi, jasa rekreasi dan pariwisata, dan kebutuhan manusia lainnya.

Implikasi selanjutnya adalah bahwa magnitude dan laju eksplorasi serta eksploitasi SDA dan jasa-jasa lingkungan (envrionmental services) baik di wilayah (ekosistem) daratan, lautan maupun udara akan semakin meningkat.

Kedua, era Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat) yang melahirkan inovasi teknologi dan non- teknologi baru yang mengakibatkan disrupsi hampir di semua sektor pembangunan dan aspek kehidupan manusia. Jenis-jenis teknologi baru yang lahir dan berubah super cepat di era Industri 4.0 berbasis pada kombinasi teknologi digital, fisika, material baru, dan biologi.

Antara lain adalah IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Blockchain, Robotics, Cloud Computing, Augmented Reality dan Virtual Reality (Metaverse), Big Data, Biotechnology, dan Nannotechnology (Schwab, 2016). Namun, hingga saat ini perkembangan industri teknologi digital masih bergerak pada sektor jasa dan distribusi saja (e-commerce dan e-government).

“Padahal seharusnya pemanfaatan berbagai teknologi industry-4.0 dapat meningkatkan dan mengefektifkan sektor eksplorasi, produksi, dan pengolahan (manufacturing) SDA untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ketiga, Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) beserta segenap dampak negatipnya seperti gelombang panas, cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, pemasaman laut (ocean acidification), banjir, kebakaran lahan dan hutan, dan peledakan wabah penyakit; bukan hanya mengurangi kemampuan ekosistem bumi untuk menghasilkan bahan pangan, farmasi, energi, dan SDA lainnya. Tetapi, juga akan membuat kondisi lingkungan hidup yang tidak nyaman bahkan dapat mematikan kehidupan manusia (Sach, 2015; Al Gore, 2017).

Keempat, ketegangan geopolitik yang menjurus ke perang fisik (militer) seperti yang terjadi antara Rusia vs Ukraina. Ketegangan geopolitik yang lebih besar sebenarnya adalah antara AS serta para sekutunya (seperti Jepang, Australia, Inggris, dan Uni Eropa) vs China serta sekutunya (seperti Rusia, Korea Utara, dan Iran). Selain karena faktor ideologi, penyebab ketegangan geopolitik dan perang adalah perebutan wilayah dan SDA (resource war).

Sejumlah kawasan sangat rawan terjadinya perang, sperti Timur Tengah, Afrika, Laut China Selatan, Semenanjung Korea, dan Asia Timur. Invasi Rusia terhadap Ukraina telah memicu kenaikan harga pangan dan energi, inflasi yang tinggi, dan resesi ekonomi global. Akibat dari terganggunya produksi pupuk, pangan, dan energi serta rantai pasok global.

Kelima, Post-truth atau Paska Kebenaran adalah kondisi di mana fakta (kebenaran) tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal (Hartono, 2018). Post-truth dianggap sebagai fenomena disrupsi dalam dunia politik yang secara besar-besaran diintensifkan oleh teknologi digital secara masif menjadi suatu prahara (Wera, 2020).

Pada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karena hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan memecah belah NKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan (Amilin, 2019).

Kelima kecenderungan global diatas mengakibatkan kehidupan dunia bersifat VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous), bergejolak, tidak menentu, rumit, dan membingungkan (Radjou and Prabhu, 2015).

“Oleh sebab itu, sistem dan lembaga Pendidikan Tinggi harus mampu mendesain dan memberikan kapasitas kepada para mahasiswa nya dan bangsa Indonesia yang dapat mengelola atau mengatasi fenomena VUCA tersebut,” terang Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

Melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi nya: Pengajaran/Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kapasitas (knowledge, skills, expertise, dan attitude) yang dibutuhkan untuk mengarungi kehidupan di era VUCA dengan sukses dan bahagia adalah: kreativitas, inovatif, kemampuan beradaptasi, daya lenting (resillience), agility (kegesitan), kolaborasi (teamwork), positive thinking, entrepreneurship, dan iman dan taqwa menurut agama kita masing-masing.

Peta Jalan Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam penjelasannya, Prof. Rokhmin Dahuri mengutip penelitian Bappenas, bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 dengan GNI per kapita sekitar 23.000 dolar AS dan PDB sebesar 7 trilyun dolar AS (ekonomi terbesar kelima di dunia), Indonesia seyogyanya mengimplementasikan Peta Jalan Pembangunan Bangsa.

Ada 10 IKU (Indikator Kinerja Utama, Key Performance Indicators) yang menggambarkan Indonesia Emas pada 2045. Pertama adalah bahwa pada 2045 GNI perkapita mencapai 23.000 dolar AS. Target ini dapat tercapai, bila laju pertumbuhan ekonomi dari 2022 – 2045 rata-rata sebesar 6,5% per tahun (Bappenas, 2019). Kedua, kapasitas teknologi mencapai kelas-1 (technology- innovator country).

Ketiga, seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera alias tidak ada yang miskin (zero poverty), dengan garis kemiskinan menurut standar internasional sebesar 2 dolar AS/orang/hari (Bank Dunia, 2021). Keempat, seluruh penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) harus dapat bekerja (punya matapencaharian) dengan pendapatan yang mensejahterakan diri dan keluarga nya (zero poverty).

Kelima, pemerataan kesejahteraan harus adil, dengan koefisien GINI lebih kecil dari 0,3. Keenam, kedaulatan (ketahanan) pangan, energi, farmasi, dan air harus kuat. Ketujuh, IPM mesti diatas 80. Kedelapan, kualitas lingkungan hidup tergolong baik sampai sangat baik. Kesembilan, Indonesia harus berdaulat secara politik. Kesepuluh, pembangunan sosial- ekonomi harus berkelanjutan (sustainable).

Untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 dengan 10 IKU nya, di bidang ekonomi, kita harus mengimplementasikan tujuh kebijakan pembangunan ekonomi: (1) pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19; (2) transformasi struktural ekonomi; (3) mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan; (4) peningkatan kedaulatan/ketahanan pangan, energi, dan farmasi; (5) penguatan dan pengembangan infrastruktur dan konektivitas digital;

(6) penciptaan iklim investasi dan kemudahan berbisnis (ease of doing business) yang kondusif, dan atraktif; dan (7) kebijakan politik-ekonomi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Karena transformasi struktural ekonomi merupakan prasyarat utama bagi sebuah negara-bangsa untuk dapat lulus dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), dan kemudian menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaulat. “Maka, saya ingin sedikit mengelaborasi tentang proses transformasi struktural ekonomi,” ujarnya.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, [persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Menurutnya, pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi dan tumbuhnya kota kecil dan sedang di seluruh Indonesia. Kota-kota besar dan daerah peri urban akan membentuk mega urban. Pada tahun 2045, masyarakat yang tinggal di perkotaan menjadi 72,8 persen.

Pada tahun 2035 hampir 90% penduduk Jawa tinggal di perkotaan. Konsentrasi penduduk perkotaan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mencapai 76 juta orang. “Daya dukung Jawa terutama Jakarta yang semakin turun memerlukan pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jawa. Jakarta tetap berkembang sebagai pusat bisnis dan keuangan,” kata Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) itu. 

Menurut United Nations, jelas Prof. Rokhmin Dahuri, “transformasi ekonomi struktural melibatkan realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan realokasi faktor-faktor produktif tersebut di antara kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Ini juga berarti menggeser sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke tinggi. Hal ini juga terkait dengan kemampuan bangsa untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional yaitu: untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat keterkaitan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.”

Mengacu pada definisi dan pengertian tentang transformasi struktural ekonomi itu, maka untuk konteks Indonesia, transformasi struktural ekonomi mencakup enam elemen (proses) berikut. Pertama, kebijakan dan program pembangunan ekonomi harus segera diubah, dari dominasi kegiatan eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

Kedua, dari dominasi impor dan konsumsi ke dominasi investasi, produksi dan ekspor. Ketiga, modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Keempat, revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) kayu dan produk kayu, (4) pulp and paper, (5) Elektronik, (6) Otomotif, dan lainnya.

Kelima, pengembangan industri manufakturing baru: mobil listrik, Energi Baru Terbarukan (matahari, angin, panas bumi, biofuel, kelautan, dan hidrogen), Semikonduktor, Chips, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Ekonomi Kelautan, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

Keenam, kelima proses pembangunan ekonomi tersebut mesti berbasis pada Ekonomi Digital (Industry 4.0), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Pancasila.  “Penerapan inovasi-inovasi teknologi era Industri 4.0 untuk memastikan bahwa seluruh sektor ekonomi dan unit usaha akan lebih produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tuturnya.

Dari perspektif pembangunan bangsa, kebijakan untuk menjadikan Indonesia sebagai PMD (Poros Maritim Dunia) merupakan bagian integral dari upaya nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam pada itu, penerapan nilai-nilai Pancasila untuk menjamin bahwa pembangunan ekonomi akan mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan, damai, dan berkelanjutan.  Selain itu, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menurut agama masing-masing juga diyakini bakal mampu membentuk etos kerja unggul, akhlak mulia, dan iman-taqwa seluruh rakyat Indonesia.

Dari perspektif pembangunan bangsa, kebijakan untuk menjadikan Indonesia sebagai PMD (Poros Maritim Dunia) merupakan bagian integral dari upaya nasional menuju Indonesia Emas 2045.

PMD mencakup dua tataran: filosofis dan praksis, antara lain: Tataran Filosofis: “PMD berarti reorientasi paradigma (platform) pembangunan bangsa, dari berbasis daratan (land-based development) menjadi berbasis kelautan (marine-based development)”

Tataran Praktis: “PMD bermakna menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, adil-makmur dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritim serta mampu menjadi a role model (teladan) dunia dalam berbagai bidang kelautan seperti pendidikan, IPTEK, infrastruktur, ekonomi, hankam, dan tata kelola kelautan (ocean governance)”

Kebijakan dan Program Pembangunan

Adapun Kebijakan dan Program Pembangunan Kelautan yang harus dilakukan antara lain: 1. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI: (1) penyelesaian batas wilayah laut (UNCLOS 1982) dengan 10 negara tetangga; (2) penguatan & pengembangan sarpras hankam laut; dan (3) peningkatan kesejahteraan, etos kerja, dan nasionalisme aparat.

2. Penguatan dan pengembangan diplomasi maritim. 3. Revitalisasi (peningkatan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability) seluruh sektor dan usaha (bisnis) Ekonomi Kelautan yang ada sekarang (existing). 4. Pengembangan sektor-sektor Ekonomi Kelautan baru, seperti: industri bioteknologi kelautan, shale and hydrate gas, fiber optics, offshore aquaculture, deep sea fishing, deep sea mining, deep sea water industry, dan floating city.

5. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu berskala besar (big-push development model).

6. Penguatan dan pengembangan konektivitas maritim: TOL LAUT dan konektivitas digital: Revitalisasi dan pengembangan armada kapal yang menghubungkan pelabuhan utama, dari ujung barat sampai ujung timur NKRI: (Sabang) – Kuala Tanjung – Batam - Tj. Priok – Tj. Perak – Makassar – Bitung – (Morotai) – Sorong – (Kupang).

Kemudian, revitalisasi dan pembangunan pelabuhan baru sebagai tambat labuh kapal, basis logistik, dan kawasan industry. Pembangunan transportasi multimoda (sungai, darat, kereta api, atau udara) dari pelabuhan ke wilayah darat (upland areas, dan pedalaman). Konektivitas digital: telkom, fiber optics, dan internet.

7. Semua unit usaha sektor Ekonomi Kelautan harus menerapkan: (1) skala ekonomi (economy of scale); (2) integrated supply chain management system; (3) inovasi teknologi mutakhir (Industry 4.0) pada setiap mata rantai suplai, dan (4) Integrated Coastal Management (ICM).

8. Seluruh proses produksi, pengolahan (manufakturing), dan transportasi harus secara gradual menggunakan energi terbarukan (Zero Carbon): solar, pasang surut, gelombang, angin, biofuel, dan lainnya.

9. Eksplorasi dan eksploitasi ESDM serta SDA non-konvensional harus dilakukan secara ramah lingkungan. 10. Pengelolaan lingkungan: (1) tata ruang, (2) rehabilitasi ekosistem yang rusak, (3) pengendalian pencemaran, dan (4) konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity).

Selanjutnya, melalui mitigasi dan adaptasi terhadap Global Climate Change, tsunami, dan bencana alam lainnya, Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, Penguatan dan pengembangan R & D guna menguasai, menghasilkan, dan menerapkan IPTEKS, Penciptaan iklim investasi dan Ease of Doing Business yang kondusif dan atraktif, Peningkatan budaya maritim bangsa.

“Serta Kebijakan politik-ekonomi (fiskal, moneter, otoda, hubungan pemerintah dan DPR, penegakkan hukum, dll) yang kondusif: Policy Banking (Bank Maritim) untuk sektor-sektor ekonomi kelautan,” kata Prof. Rokhmin Dahuri yang juga sebagai Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.

Kebijakan Dan Program  Pengendalian Pengeluaran Nelayan

Pemerintah membantu membangun kawasan pemukiman nelayan yang bersih, sehat, cerdas, produktif, aman, dan indah. Sehingga, nelayan beserta anggota keluarga bisa hidup dan tumbuh kembang dengan sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia.

Penyuluhan dan pendampingan manajemen keuangan keluarga agar nelayan dan anggota keluarganya bisa hidup ‘tidak lebih besar pasak dari pada tihang’ seperti pembatasan jumlah anak, gemar menabung, dan lainnya. Selain kerja cerdas dan keras sebagai nelayan, mereka harus meningkatkan iman, taqwa, dan doa kepada Tuhan YME menurut agama masing-masing.

Revitalisasi semua unit usaha (bisnis) budidaya laut (mariculture), budidaya perairan payau (coastal aquaculture), dan budidaya perairan darat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan (sustainability) nya.

Ekstensifikasi usaha di kawasan perairan baru dengan komoditas unggulan, baik di ekosistem perairan laut (seperti kakap putih, kerapu, lobster, dan rumput laut Euchema spp); perairan payau (seperti udang Vaname, Bandeng, Nila Salin, Kepiting, dan rumput laut Gracillaria spp); maupun perairan darat (seperti nila, patin, lele, mas, gurame, dan udang galah). 

Diversifikasi usaha budidaya dengan spesies baru di perairan laut, payau, dan darat. Pengembangan usaha akuakultur untuk menghasilkan komoditas (raw materials) untuk industri farmasi, kosmetik, functional foods & beverages, pupuk, pewarna, biofuel, dan beragam industri lainnya.

Pengembangan bioprospecting dan ekstraksi senyawa bioaktif (bioactive compounds/natural products) dari biota perairan untuk bahan baku bagi industri nutraseutikal (healthy food & beverages), farmasi, kosmetik, cat film, biofuel, dan beragam industri lainnya .

Genetic engineering untuk menghasilkan induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya yang unggul: SPF (Specific Pathogen Free), SPR (Specific Pathogen Resistance), dan Cepat Tumbuh (Fast Growing).

Rekayasa genetik organisme mikro (bakteri) untuk bioremediasi lingkungan yang tercemar. Konservasi: genetik, spesies, dan ekosistem. Rekayasa Genetik (Genetic Engineering). Penerapan rekayasa genetik dalam industri bioteknologi kelautan, mengarah kepada bioteknologi di bidang akuakultur.

Rekayasa genetik banyak digunakan pada ikan konsumsi (salmon, udang, nila, dll) maupun ikan hias (zebra, tetra, dll) untuk menghasilkan ikan (biota laut) unggul sesuai keinginan seperti: bebas penyakit (SPF), tahan terhadap serangan penyakit (SPR), fast growing, tahan terhadap perubahan lingkungan, merubah karakteristik biokimia dari daging ikan (cita rasa), mengubah jalur metabolisme (efisiensi pakan), dll.

Keanekaragaman hayati terbesar ke-3, merupakan potensi besar bagi pengembangan pariwisata termasuk wisata bahari. Kontribusi pariwisata didukung peningkatan jumlah wisatawan mancanegara hingga mencapai 73,6 juta pada tahun 2045.

Pada kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan implementasi Azas Cabotage secara serius dan tuntas: semua transportasi penumpang dan barang antar pulau di wilayah NKRI harus dengan Kapal Nasional, bukan Kapal Asing.

“Secara bertahap dan tuntas, ekspor barang dari Indonesia harus dilakukan oleh Kapal-Kapal Indonesia (CIF).  Demikian juga ketika impor barang dari negara lain, harus dikerjakan oleh Kapal-Kapal Indonesia (FOB),” katanya.

Kemudian, sambungnya, renovasi Kapal-Kapal Nasional supaya lebih kompetitif dalam memberikan jasa angkutan: top quality services, lower prices, dan punctual. Pengembangan Kapal-Kapal Nasional baru yang kompetitif sesuai kebutuhan.

Revitalisasi pelabuhan-pelabuhan yang ada (existing) dengan menggunakan Industry 4.0 technology seperti digital, IoT, AI, Blockchain, dan Robotics. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan baru berkelas dunia, sesuai kebutuhan.

“Selanjutnya, revitalisasi dan pengembagan industri galangan kapal untuk memasok kebutuhan kapal nasional,” ujar Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Editor: Husnie