ASKARA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku kaget dan merasa prihatin mendengar pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, hampir Rp500 triliun pengentasan kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga (K/L) tidak terserap sebagaimana mestinya.

Guspardi menjelaskan, hal itu dapat terjadi karena banyaknya anggaran yang terserap untuk studi banding dan rapat-rapat tentang pengentasan kemiskinan oleh K/L .

"Anggaran pengentasan kemiskinan yang seharusnya bisa dirasakan oleh rakyat miskin malah banyak tersedot untuk kegiatan yang kurang berdampak dalam mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan," tegas Guspardi, Kamis (2/2).

"Jika benar seperti yang disampaikan oleh Menpan-RB, tentu hal ini sangat memiriskan," lanjut Guspardi.

Guspardi mengaku setuju dengan salah satu usulan Menpan-RB yang mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. 

"Acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Begitu juga studi banding dan dokumentasi tentang pengentasan kemiskinan apalagi melibatkan konsultan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit," ungkap Anggota Baleg DPR RI.

Menurut Guspardi, program-program penanganan kemiskinan tersebut selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan pengurangan angka kemiskinan di Indonesia, akibatnya anggaran yang disediakan hanya habis begitu saja tanpa ada dampak yang jelas.

"Mesti dilakukan evaluasi total dan dirumuskan formulasi yang tepat bentuk program yang lebih tepat sasaran, sehingga berdampak langsung kepada masyarakat miskin," harap politisi PAN ini 

Oleh karena itu, imbuh legislator asal Dapil Sumbar 2 ini, Komisi II DPR RI akan meminta kererangan dan klaririfikasi kepada Menpan-RB tentang penggunaan dan pengentasan kemiskinan oleh K/L yang tidak tepat sasaran dalam rapat kerja mendatang. 

"Menurut saya memang perlu dilakukan re­formasi besar-besaran untuk me­ningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pengentasan kemiskinan setiap K/L," pungkas Guspardi Gaus.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian/lembaga. 

Menurut Anas anggaran tersebut hampir Rp500 triliun, namun penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo. Anggaran yang digelontorkan pemerintah hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPAN RB No 1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/1).