ASKARA – Terkait adanya beking orang besar pada penambangan liar di Solo, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Walikota Solo Gibran Rakabuming dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melapor kepada aparat kepolisian nama-nama yang diduga menjadi beking penambangan liar di wilayah pemerintahannya.

Mulyanto meminta Walikota dan Gubernur menggunakan wewenangnya secara penuh untuk menertibkan tindakan melawan hukum tersebut.

"Bila perlu melaporkan nama-nama tersebut langsung ke Presiden Joko Widodo supaya Presiden dapat memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk ikut menertibkan aksi beking oleh orang besar ini," kata Mulyanto, Kamis (8/12).

"Ini isu sederhana. Semua sudah ada aturannya. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah diatur kewenangannya masing-masing. Tinggal dijalankan," lanjut Ketua F-PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto mengatakan, bila benar di lapangan ditemukan pelanggaran yang dibeking orang besar maka sudah selayaknya pemerintah daerah melaporkannya ke aparat berwenang.

"Bukan malah sekedar mengumbar isu di media tapi tidak menyelesaikan masalah," imbuh Mulyanto.

Mulyanto meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penertiban penambangan liar di wilayahnya.

"Bila menemukan kendala atau hambatan dalam proses penertiban maka pemerintah jangan sungkan menempuh jalur hukum. Bukan malah membiarkan oknum-oknum pejabat yang menjadi beking leluasa melancarkan aksinya," tegas Anggota Baleg DPR RI ini.

"Pemerintah pusat mestinya segera mengatasi soal ini, termasuk juga soal tambang di Kalimantan Timur. Ini kan menjadi preseden buruk hubungan pusat-daerah. Selain bocornya penerimaan negara yg semestinya diperoleh," sambung Mulyanto.

Mulyanto mengatakan, kekayaan alam Indonesia yang semestinya dapat memakmurkan, terkesan hanya menjadi bancakan oknum. Hal ini tidak sehat secara ekonomi dan politik.

Mulyanto menyebut, sudah saatnya pemerintah bertindak tegas kepada oknum beking penambangan liar.

Karena itu, tambah legislator asal Dapil Banten 3 ini, perlu komitmen dan keberanian untuk memberantas perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama.

Pemerintah harus punya kemauan kuat untuk memberantas beking penambangan liar ini secara tuntas. Usut semua, mulai dari operator lapangan, jaringan sampai ke dalangnya. Jangan kasih kendor," tandas Mulyanto.