Minggu, 05 Februari 2023 | 17:52
OPINI

Pilpres Adalah Pesta Para Bandar, Bukan Pesta Rakyat

Pilpres Adalah Pesta Para Bandar, Bukan Pesta Rakyat
Capres Anies Baswedan dan Surya Paloh (int)

Oleh: Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

"Kita pun juga kepingin, coba sebutkan kita kepingin, katakan kita kepingin. Kalau ada pemodal besar terutama yang mau dekat dan bersimpati kepada Nasdem, saya katakan hormat, siap aja," [Surya Paloh, pada perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem di JCC Senayan, Jakarta, Jum'at, (11/11)]

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh tak menutup mata jika pihaknya ingin adanya pemodal besar untuk membantu dalam menghadapi kontestasi nasional mendatang. Namun, ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih apes dengan belum adanya sosok tersebut.

Surya enggan mengomentari jika adanya "pemodal besar" yang menghalangi deklarasi koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurutnya dalam politik, segala kemungkinan bisa terjadi.

Sebelumnya, Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut deklarasi pencapresan Anies Baswedan batal karena Bandar belum deal. Adapun Mardani Ali Sera dari PKS, menyebut partainya enggan tunduk pada para bandar yang ingin menguasai pencapresan Anies.

Terkait pencalonan Anies sebagai calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Surya Paloh menegaskan hal tersebut belum dapat terjadi. Sebab Partai Nasdem sendiri belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Apa yang disampaikan Surya Paloh yang secara terbuka membuka diri atas investasi politik para bandar, mengkonfirmasi bahwa Pilpres sejatinya bukanlah pesta rakyat, melainkan pesta para bandar. Setiap Capres yang dibiayai para bandar, semua wajib tunduk pada kehendak politik para bandar.

Semua bandar membiayai Pilpres bukan tanpa pamrih. There is'nt free lunch. Para bandar, membiayai Pilpres dalam rangka investasi politik, agar kebijakan politik Presiden terpilih kelak melayani kepentingan para bandar.

UU Omnibus Law Cipta Kerja dan revisi UU Minerba, adalah contoh kongkrit kebijakan politik yang melayani para bandar. Presiden yang dibiayai para bandar, mustahil melawan kepada para bandar.

Apakah ada Capres yang tidak dibiayai para bandar?

Jawabnya, tidak ada. Karena tidak ada kampanye Pilpres yang gratis. Para bandar, rata-rata juga menarih telor investasi politik dalam semua keranjang. Artinya, bandar berdiri di semua kaki, semua capres dibiayai, sehingga siapapun yang menang bandar tetap untung.

Mardani Ali Sera mengungkap, tentang adanya kepentingan bandar ini dalam Pilpres. Dia menyatakan:

"Politik oligarki, karena high cost-nya gede, mau nggak mau, kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran dikit, kami lagi lawan oligarki, ini nggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita, makanya kita lagi menggalang format gerakan," [Mardani Ali Sera dalam diskusi 'Menakar Proses Kandidat Capres 2024 dan Siapa Paling Berpeluang?', di Kantor KMI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11)].

Ketum Nasdem Surya Paloh telah membuka diri pada para bandar untuk investasi kepada Nasdem dalam pencapresan Anies Baswedan, dan pada faktanya Pilpres memang butuh banyak cuan. Lalu pertanyaan sederhananya, kelak Presiden terpilih apakah akan mengabdi kepada rakyat atau berkhidmat kepada para bandar? Penulis yakin, para pembaca telah mengetahui jawabannya.

Komentar