ASKARA – Kesiapan Ganjar Pranowo maju sebagai capres tentu membawa implikasi baginya di PDI Perjuangan (PDIP).

Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP, sebab keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada para wartawan, Rabu (19/10).

Jadi, lanjut Jamiluddin, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. 

"Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung," kata Dosen Pasca Sarjana Fikom Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Kalau Ganjar tidak mundur, Jamiluddin memprediksi Megawati akan memberi sanksi tegas pada dirinya. 

"Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya," ujar Jamiluddin.

Bagi Ganjar, tutur Jamiluddin, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. 

"Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," jelas Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.

Karena itu, terang Jamiluddin, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. 

"Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader," tukas Jamiluddin.

Mantan Sekjen Media Watch ini menambahkan, partai lain tentu memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. 

"Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," pungkas Jamiluddin Ritonga.