Memetakan Potensi Intolerasi dan Radikalisme di Provinsi Jawa Barat

ASKARA - Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu 48.220.094 jiwa (Rilis Data Kemendagri-31 Desember 2021) dan memiliki luas wilayah 35.377, 76 KM², terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota.

Berdasarkan suku bangsa menurut data BPS (2010) penduduk Jawa Barat terdiri dari 71,87% Sunda; 13,29% Jawa; 6,20% Betawi; 4,22% Cirebon; 1,09% Batak; Minangkabau 0,63%; Lampung 0,22%; Banten 0,14%; Madura 0,10%; dan suku lainnya 0,99%.

"Data dan angka itu menunjukkan keragaman kultur yang ada di Jawa Barat, termasuk juga keragaman agama dan penghayat kepercayaan yang ada di Jawa Barat ini," kata Ketua DPD Vox Point Indonesia, Jawa Barat, V Jenni Retno, Jumat (1/8).

Jawa Barat, menurut Jenni, mempunyai nilai-nilai sosio-kultural dan religi yang kuat untuk menghadapi gelombang radikalisme dan intoleransi yang muncul juga akibat berbagai persoalan diantaranya karena modernisasi.

"Selain itu Jawa Barat juga mempunyai jejak historis keberkaitan dengan gerakan radikal di era 1942-1962 yang menamakan diri DII/TII yang dikomandoi Marijan Kartosuwiryo," kata Jenni.

Dijelaskannya, jejak fisik barangkali sudah tidak kelihatan dan telah diatasi, namun benih ideologis yang masih tumbuh dari kelompok ini yang perlu diwaspadai. Berbagai upaya pendekatan perlu dilakukan untuk memberi pencerahan dan penguatan tentang keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika) demi penguatan Pancasila ideologi yang merekatkan kita sebagai bangsa.

Menurut Jenni, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar juga menghadapi tantangan masa kini yang tak kalah serius terutama di bidang intoleransi dan radilisme. Berbagai survei menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan indeks toleransi rendah.

"Survei yang dilakukan Kementerian Agama tentang Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia menempatkan Jawa Barat pada posisi ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia dengan nilai 68,5. Demikian juga Setara Institute menyebut Jawa Barat sebagai daerah dengan kasus intoleran terbanyak sepanjang 2021 yakni 40 peristiwa," jelas Jenni.

Dikatakannya, sebuah gambaran tentang kondisi Jawa Barat juga dirilis oleh Indonesian Politics research & Consulting (IPRC) di Bandung 9 Juni 2021 yang menggambarkan bahwa aspek hubungan sosial tingkat toleransi di Jawa Barat cukup baik seperti berteman, bertetangga, jual beli, musyawarah.

"Masih dari IPRC, para responden menunjukkan keenganan bila pemimpin publik dari orang yang berbeda agama," ujar Ketua DPD Vox Point Jawa Barat.

Dari hasil survey, tambah Jenni, untuk perihal radikalisme mayoritas responden tak bisa menerima gagasan ini. Hal ini menunjukkan bahwa radikalisme sesungguhnya tak mempunyai tempat di hati dan pikiran rakyat. Namun, ia bisa tumbuh bila kita abai dengan berbagai ajaran, sikap intoleran yang menjadi pintu masuk menuju radikalisme hingga terorisme.

"Untuk itu, DPD Vox Point Jawa Barat akan mengadakan diskusi dengan tema, Memetakan Potensi Intolerasi dan Radikalisme di Provinsi Jawa Barat, yang akan diadakan Sabtu ini," ujar Jenni.

Sejumlah pembicara akan menjadi pemateri seperti, AKBP Mayndra Eka Wardhana SH.SIK.MKP, Kasubdit Kontra Naratif Dit Cegah Densus 88 AT Polri; Andreas Doweng Bolo, Ketua Studi Pancasila - Unpar; H Moh. Nurzzaman, M.Si, Stafsus Menag dan Kadensus 99 GP Ansor; dan Romo Moderator Vox Point Indonesia Jawa Barat, RD Paulus Rusbani Setiawan B.S.

Editor: Husnie