ASKARA - Penunjukan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurus permasalahan minyak goreng mendapat kritik dari Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus.

Menurut penilaian Deddy, penunjukan tersebut akan membuat Luhut 'mendominasi' di pemerintahan Jokowi. Deddy juga menyebut, Luhut akan memicu konflik kepentingan di internal kabinet.

"Penunjukkan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet," ungkap Deddy, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (25/5).

Dikatakan Deddy, tugas baru Luhut akan memicu banyak konflik kepentingan. Pasalnya, Luhut dikenal dekat dengan sejumlah pihak yang kini terjerat kasus korupsi minyak goreng yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Deddy mengaku khawatir, jabatan baru Luhut juga akan memicu rumor negatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pasalnya, Luhut kerap dipersepsikan negatif dan menjadi bagian dari persoalan yang ditanganinya.

Kata Deddy, beberapa di antaranya seperti bisnis tes risiko infeksi virus corona melalui PCR saat Luhut menjadi komandan penanganan masalah pandemi Covid-19. Demikian pula saat ia ditunjuk menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

"Santer juga di media tentang keterlibatan LBP dalam perseteruan konsesi proyek pembangunan PLTA terbesar di Asean yang rencananya dibangun di Sungai Kayan, Kalimantan Utara. Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Luhut Binsar Pandjaitan diperintahkan Jokowi untuk membereskan persoalan harga dan langkanya minyak goreng di pasaran.  

Penunjukan dirinya oleh Jokowi itu diungkapkan Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, yang ditayangkan melalui YouTube Gamki Balikpapan, dikutip Selasa (24/5). 

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," ungkap Luhut. 

Luhut berharap, dengan penugasan yang diberikan Jokowi persoalan minyak goreng di Tanah Air segera tuntas. 

"Kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan," ujarnya.