ASKARA - Sejumlah pihak telah menilai, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebegai salah satu organisasi profesi dokter memiliki kewenangan yang berlebihan.

Salah satu kewenangan IDI yakni memberikan surat rekomendasi izin praktik untuk dokter. 

Sekretaris Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan, Judilherry Justam berpandangan, kewenangan itu membuat IDI lebih ditakuti para dokter dibanding Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

"Dokter itu lebih khawatir IDI daripada Kemenkes. Di dunia tidak ada satu pun kewenangan organisasi dokter memberikan rekomendasi izin praktek," ungkap Judilherry, dalam diskusi bertajuk "Membedah Sengkarut Masalah IDI, di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (23/5). 

Anggota IDI yang juga memiliki jabatan di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pun tak lepas dari sorotan Judilherry. Dia menilai, rangkap jabatan tersebut rawan konflik kepentingan. 

"Dokter-dokter itu objek regulasi, Ketua IDI kok duduk sebagai regulator? Ini konflik kepentingan, bagaimana regulator sekaligus merangkap yang menjalankan regulasi, ini kan konflik kepentingan. Saya katakan IDI punya power yang luar biasa," urainya.

Judil juga mengkritik pelaksanaan dan penilaian program Pengembangan Keprofesian Keberlanjutan (P2KB) yang dilakukan IDI. 

"Bayangkan IDI menyelenggarakan regulasi dan IDI juga yang menilainya, akreditasinya (P2KB), padahal IDI bukan satuan pendidikan," tandasnya.